Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sepanjang 2020, 5 Instansi Ini Paling Banyak Dilaporkan ke Ombudsman

Kompas.com - 08/02/2021, 12:49 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI mengungkapkan, pemerintah daerah menjadi instansi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat sepanjang 2020. Pelaporan disampaikan terhadap dinas-dinas di pemda. 

“Di pemerintah daerah ini, di dalamnya ada layanan kesehatan oleh dinas-dinas, oleh satuan-satuan kerja di pemda yang memberikan pelayanan, dan totalnya mencapai 39 persen lebih,” kata anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih dalam konferensi pers daring, Senin (8/2/2021).

Baca juga: Pasien Covid-19 Meningkat, Ombudsman Sebut Limbah Medis Bisa 200 Ton Per Hari

instansi kedua yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman di tahun 2020 adalah kepolisian dengan total 11,34 persen.

Kemudian, Badan Pertanahan Nasional (10,01 persen), instansi pemerintah pusat atau kementerian (9,44 persen), serta BUMN atau BUMD (8,27 persen).

Alamsyah menuturkan, instansi yang paling banyak dilaporkan setiap tahunnya tidak lepas dari lembaga-lembaga tersebut.

“Urutan-urutan ini secara tiap tahun kami lihat tetap instansi lima besarnya tidak jauh dari itu, hanya bergeser-geser, kadang kali ini kepolisian agak naik, kadang yang atas turun,” tuturnya.

Menurut Alamsyah, hal itu menunjukkan kelima instansi tersebut memiliki beban permintaan pelayanan paripurna dari masyarakat yang cukup tinggi.

Baca juga: Temuan Ombudsman: Limbah Medis Diangkut dengan Ambulans hingga Ojek Online

Ke depannya, ia pun menyarankan agar Ombudsman serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) membahas hal ini.

“Di kemudian hari, mungkin Pak Tjahjo (Menpan RB), kita perlu melihat problem sistemik apa sebetulnya di balik itu yang ada sehingga mungkin perlu kita lakukan perbaikan-perbaikan dari segi regulasi,” ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com