Ketua DPP Pastikan PDI-P Dorong Pilkada Tetap di 2024, Harap Ada Evaluasi Lapangan

Kompas.com - 08/02/2021, 12:16 WIB
Kepala Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKepala Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat memastikan, hingga kini posisi PDI-P masih mendorong agar Pilkada serentak digelar pada 2024.

Kendati demikian, ia meminta tetap ada evaluasi pelaksanaan agar Pilkada serentak 2024 berjalan dengan lebih baik.

"Yang pasti, kita tetap melaksanakan Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2015 tentang Pilkada secara konsisten dengan tetap mengevaluasi pelaksanaannya di lapangan agar Pilkada serentak berikutnya di 2024 bisa berjalan dengan lebih baik," kata Djarot saat dihubungi Kompas.com, Senin (8/2/2021).

Baca juga: Sengketa Pilkada Tangsel, Saling Tuding Pelanggaran antara Muhamad-Sara dan Benyamin-Pilar

Sementara itu terkait UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Djarot mengatakan perlu dilakukan penyempurnaan terkait penghitungan pada pemungutan suara.

Penyempurnaan itu, kata Djarot, perlu dilakukan agar tidak ada lagi para petugas penyelenggara Pemilu kelelahan seperti yang terjadi pada Pemilu 2019.

"Untuk UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu perlu dilakukan penyempurnaan agar tidak terulang lagi kejadian kelelahan dari penyelenggara dalam penghitungan hasil Pemilu," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karena itu, dia berpendapat perlu adanya komunikasi yang dibangun dengan baik di antara Fraksi di DPR.

Selain itu, Djarot juga mengusulkan perlu adanya penelitian yang mendalam untuk menyempurnakan sistem Pemilu 2024.

Sebelumnya, PDI-P bersama dengan dua partai lain yaitu PKB dan Gerindra, meminta Pilkada serentak tetap dilangsungkan pada 2024 sesuai UU Pilkada.

Djarot Syaiful Hidayat mengatakan, persoalan Pilkada serentak selama ini cenderung lebih pada aspek pelaksanaan, bukan substansi peraturan perundangan-undangan.

Untuk itu, ia meminta, Pilkada serentak tetap dilakukan pada 2024.

"Atas dasar hal tersebut, sebaiknya Pilkada Serentak tetap diadakan pada tahun 2024. Hal ini sesuai dengan desain konsolidasi pemerintahan pusat dan daerah," kata Djarot dalam keterangan tertulis, Kamis (28/1/2021).

Sementara itu, pada hari ini Partai Golkar mengubah sikapnya soal wacana revisi Undang-Undang Pemilu. 

Partai berlambang pohon beringin itu kini mengusulkan agar revisi UU Pemilu ditunda.

"Partai Golkar dalam sikap terakhir setelah mencermati dan mempelajari RUU Pemilu, serta melihat situasi saat ini, memutuskan untuk menunda revisi UU Pemilu," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin, saat dihubungi, Senin (8/2/2021).

Nurul menjelaskan, perubahan sikap Partai Golkar itu dilandasi oleh situasi pandemi Covid-19 yang belum memungkinkan untuk menggelar pilkada pada 2022 dan 2023.

Dalam draf revisi UU Pemilu, jadwal penyelenggaraan pilkada akan dinormalisasi dari tahun 2024 menjadi 2022 dan 2023.

Baca juga: Jika Pilkada 2024, Anies Akan Kehilangan Momentum atau Dirindukan?

"Kami mendukung Pemerintah untuk fokus pada penanganan pandemi Covid dan pemulihan ekonomi," ujar Nurul.

Dengan demikian, Partai Golkar bergabung dengan tiga partai lainnya yang mendukung Pilkada serentak di 2024.

Sebelumnya, Nurul sempat menyebut partainya ingin pilkada dilaksanakan pada 2022 dan 2023.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 28 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 34,14 Persen

UPDATE 28 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 34,14 Persen

Nasional
UPDATE: Sebaran 723 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta Tertinggi

UPDATE: Sebaran 723 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Profil Usmar Ismail, Bapak Perfilman yang Akan Dianugerahi Gelar Pahlawan oleh Jokowi

Profil Usmar Ismail, Bapak Perfilman yang Akan Dianugerahi Gelar Pahlawan oleh Jokowi

Nasional
Megawati: Kalau Memungkinkan, Bikinlah di Setiap Daerah Patung Bung Karno

Megawati: Kalau Memungkinkan, Bikinlah di Setiap Daerah Patung Bung Karno

Nasional
Usut Dugaan Korupsi Dana Insentif Daerah, KPK Geledah Sejumlah Tempat di Tabanan

Usut Dugaan Korupsi Dana Insentif Daerah, KPK Geledah Sejumlah Tempat di Tabanan

Nasional
Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Mega Tanya Jokowi Kok Saya Lagi?

Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Mega Tanya Jokowi Kok Saya Lagi?

Nasional
UPDATE 28 Oktober: Ada 7.248 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Oktober: Ada 7.248 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 34, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 143.333 Jiwa

UPDATE: Bertambah 34, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 143.333 Jiwa

Nasional
UPDATE 28 Oktober: 12.440 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Oktober: 12.440 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 Oktober: Bertambah 984, Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 4.086.759

UPDATE 28 Oktober: Bertambah 984, Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 4.086.759

Nasional
Soal Jadi Capres 2024, Muhaimin: Tidak Ada Kader PKB yang Tak Siap

Soal Jadi Capres 2024, Muhaimin: Tidak Ada Kader PKB yang Tak Siap

Nasional
UPDATE: Bertambah 723, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.242.532

UPDATE: Bertambah 723, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.242.532

Nasional
Pimpinan KPK Gelar Raker di Hotel Mewah, ICW Singgung soal Pemborosan Anggaran

Pimpinan KPK Gelar Raker di Hotel Mewah, ICW Singgung soal Pemborosan Anggaran

Nasional
Kementerian PPPA Tindak Lanjuti Kasus Pengeroyokan Siswa SD di Musi Rawas

Kementerian PPPA Tindak Lanjuti Kasus Pengeroyokan Siswa SD di Musi Rawas

Nasional
Hari Sumpah Pemuda, BRGM Ajak Anak Bangsa Jaga Gambut dan Mangrove

Hari Sumpah Pemuda, BRGM Ajak Anak Bangsa Jaga Gambut dan Mangrove

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.