Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Vaksin Lansia Diizinkan BPOM, Screening Ketat Dinilai Perlu untuk Pantau Komorbid

Kompas.com - 08/02/2021, 10:32 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) Rahmad Handoyo mengingatkan perlu adanya screening ketat terkait penyakit bawaan atau komorbid dalam program vaksinasi bagi kelompok masyarakat lanjut usia (lansia).

Ia berharap, para lansia penerima vaksin adalah mereka yang tidak memiliki penyakit bawaan yang didapat berdasarkan hasil screening ketat.

"Perlu screening yang ketat apakah para lansia ini memiliki penyakit bawaan atau tidak. Mengingat sampai saat ini vaksin ini tidak diperuntukkan yang ada komorbidnya," kata Rahmad dalam keterangan tertulis, Senin (8/2/2021).

Baca juga: Agar Pandemi Tak Berlanjut hingga 10 Tahun, Ini 3 Saran IDI untuk Pemerintah

Selain itu, ia juga menekankan agar screening ketat juga dilakukan terutama di daerah-daerah yang jauh dari fasilitas kesehatan.

Screening atau pengecekan tersebut, kata dia, untuk memastikan agar para lansia penerima vaksin tidak ada yang berstatus komorbid ketika hendak divaksin.

"Screening ketat perlu dilakukan. Apalagi di desa yang jauh dari fasilitas kesehatan. Jangan sampai begitu mau divaksin ternyata ada komorbid," ujarnya.

Di samping itu, Rahmad juga meyakini bahwa vaksin Sinovac aman untuk lansia. Menurut dia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentu mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin pada lansia didasarkan pada data uji klinik di China dan Brazil.

"Dari sampel uji klinik, usia 60 tahun ke atas dari rilis yang disampaikan, syukurlah terbukti efektif dan keamanan bagus. Efek samping juga sangat aman penggunaan vaksin untuk di atas 60 tahun," kata dia.

Baca juga: BPOM Ingatkan Agar Vaksinasi Covid-19 pada Lansia Dilakukan Hati-hati

Rahmad berharap pemerintah benar-benar mempersiapkan proses pelaksanaan di lapangan terkait vaksinasi lansia, setelah keluar izin penggunaan darurat oleh BPOM.

Salah satunya, ia berharap pengoptimalan terkait sumber daya manusia (SDM) kesehatan seperti tenaga kesehatan dan relawan vaksinasi terus dikerahkan.

"Hal ini agar target dari pemerintah 15 bulan benar terealisasi proses vaksinasinya," ujar dia.

Hari ini, Senin (8/2/2021) pemerintah akan melaksanakan vaksinasi nasional Covid-19 kepada kelompok masyarakat lansia.

Baca juga: Pakai Hasil Uji Klinis Brazil, BPOM: Tak Ada Efek Samping Serius Vaksin Sinovac untuk Lansia

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com