Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agar Pandemi Tak Berlanjut hingga 10 Tahun, Ini 3 Saran IDI untuk Pemerintah

Kompas.com - 08/02/2021, 10:07 WIB
Tatang Guritno,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto meminta pemerintah segera mempercepat proses vaksinasi dalam rangka mengatasi pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Slamet, menyusul riset yang dilakukan Bloomberg, yang memprediksi bahwa dengan tingkat vaksinasi saat ini, Indonesia baru bisa menjangkau 75 persen vaksinasi populasi dengan dua dosis vaksin dan mengakhiri pandemi sekitar 10 tahun lagi.

Slamet menyebut ada tiga cara yang bisa dilakukan pemerintah agar proses vaksinasi bisa dilakukan lebih cepat.

Baca juga: Menkes Targetkan Vaksinasi Seluruh Tenaga Kesehatan Rampung Akhir Februari

"Pertama, ketersediaan vaksin itu sendiri. Kedua, menggunakan seluruh fasilitas kesehatan pemerintah untuk melakukan vaksinisasi. Ketiga, mempercepat vaksin mandiri," kata Slamet kepada Kompas.com, Senin (8/2/2021).

Slamet menyebutkan, penggunaan seluruh fasilitas kesehatan harus dilakukan agar akses masyarakat dekat terhadap vaksinasi Covid-19.

Ia menyebutkan, IDI tidak merekomendasikan vaksinisasi dilakukan di satu tempat saja.

"Kalau misal dilakukan hanya di Gelora Bung Karno, itu jauh dari masyarakat. Jadi ya hanya menjangkau yang dekat dengan area itu saja," ucap Slamet.

"Tapi pemerintah, harus menggunakan fasilitas kesehatan yang dekat dan mudah dijangkau aksesnya oleh masyarakat, seperti puskesmas kelurahan, puskesmas pembantu, klinik pratama, praktek dokter," tuturnya.

Baca juga: IDI: Pemangkasan Insentif Nakes Kurang Tepat Dilakukan Saat Pandemi

Selain itu, Slamet menyebut bahwa percepatan vaksinasi mandiri, bisa dikakukan dengan melibatkan pihak swasta.

Menurut dia, pihak swasta bisa difasilitasi negara untuk mendapatkan akses vaksin mandiri, tanpa melalui dan menunggu pemerintah.

"Tinggal pemerintah mematok harga tertinggi (vaksin). Tapi jangan terlalu tinggi, biar enggak terlalu komersil," ucapnya.

Baca juga: Menkes: Secara Paralel Pemerintah Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia Non-Nakes

Slamet juga meminta pemerintah untuk waspada. Riset yang dikeluarkan Bloomberg dapat menjadi satu pengingat untuk pemerintah untuk segera fokus meredakan pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia.

Sebagai informasi vaksinisasj Covid-19 dilakukan sejak 13 Januari 2021. Vaksinisasi pertama kali dilakukan pada Presiden Joko Widodo.

Vaksinisasi tahap pertama diprioritaskan untuk tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Menurut data terbaru, 900.000 dari 1,5 juta tenaga kesehatan sudah disuntik vaksin.

Pemerintah diketahui menargetkan 70 persen penduduk Indonesia atau 182 juta jiwa, untuk disuntik vaksin dalam kurun waktu satu tahun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com