Agar Pandemi Tak Berlanjut hingga 10 Tahun, Ini 3 Saran IDI untuk Pemerintah

Kompas.com - 08/02/2021, 10:07 WIB
Ilustrasi vaksin Covid-19, uji vaksin Covid-19 pada varian virus corona Afrika Selatan. Novovax dan Johnson & Johnson ujikan vaksin virus corona pada varian baru virus corona Afrika Selatan, hasilnya efikasi vaksin kurang efektif. SHUTTERSTOCK/PalSandIlustrasi vaksin Covid-19, uji vaksin Covid-19 pada varian virus corona Afrika Selatan. Novovax dan Johnson & Johnson ujikan vaksin virus corona pada varian baru virus corona Afrika Selatan, hasilnya efikasi vaksin kurang efektif.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto meminta pemerintah segera mempercepat proses vaksinasi dalam rangka mengatasi pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Slamet, menyusul riset yang dilakukan Bloomberg, yang memprediksi bahwa dengan tingkat vaksinasi saat ini, Indonesia baru bisa menjangkau 75 persen vaksinasi populasi dengan dua dosis vaksin dan mengakhiri pandemi sekitar 10 tahun lagi.

Slamet menyebut ada tiga cara yang bisa dilakukan pemerintah agar proses vaksinasi bisa dilakukan lebih cepat.

Baca juga: Menkes Targetkan Vaksinasi Seluruh Tenaga Kesehatan Rampung Akhir Februari

"Pertama, ketersediaan vaksin itu sendiri. Kedua, menggunakan seluruh fasilitas kesehatan pemerintah untuk melakukan vaksinisasi. Ketiga, mempercepat vaksin mandiri," kata Slamet kepada Kompas.com, Senin (8/2/2021).

Slamet menyebutkan, penggunaan seluruh fasilitas kesehatan harus dilakukan agar akses masyarakat dekat terhadap vaksinasi Covid-19.

Ia menyebutkan, IDI tidak merekomendasikan vaksinisasi dilakukan di satu tempat saja.

"Kalau misal dilakukan hanya di Gelora Bung Karno, itu jauh dari masyarakat. Jadi ya hanya menjangkau yang dekat dengan area itu saja," ucap Slamet.

"Tapi pemerintah, harus menggunakan fasilitas kesehatan yang dekat dan mudah dijangkau aksesnya oleh masyarakat, seperti puskesmas kelurahan, puskesmas pembantu, klinik pratama, praktek dokter," tuturnya.

Baca juga: IDI: Pemangkasan Insentif Nakes Kurang Tepat Dilakukan Saat Pandemi

Selain itu, Slamet menyebut bahwa percepatan vaksinasi mandiri, bisa dikakukan dengan melibatkan pihak swasta.

Menurut dia, pihak swasta bisa difasilitasi negara untuk mendapatkan akses vaksin mandiri, tanpa melalui dan menunggu pemerintah.

"Tinggal pemerintah mematok harga tertinggi (vaksin). Tapi jangan terlalu tinggi, biar enggak terlalu komersil," ucapnya.

Baca juga: Menkes: Secara Paralel Pemerintah Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia Non-Nakes

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK Minta Pemda Beri Perhatian Pencarian Talenta Muda Sepak Bola

Menko PMK Minta Pemda Beri Perhatian Pencarian Talenta Muda Sepak Bola

Nasional
MUI: Cegah Terorisme di Kalangan Anak Muda Perlu Perhatian Semua Pihak

MUI: Cegah Terorisme di Kalangan Anak Muda Perlu Perhatian Semua Pihak

Nasional
Polri: 12 Tersangka Teroris di Jakarta Tak Terafiliasi JAD dan JI

Polri: 12 Tersangka Teroris di Jakarta Tak Terafiliasi JAD dan JI

Nasional
UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

Nasional
BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

Nasional
Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Nasional
Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X