Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Terbitkan Instruksi soal PPKM Mikro, Begini Aturannya

Kompas.com - 07/02/2021, 21:39 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021.

Aturan itu memuat tentang pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan dalam rangka pengendalian Covid-19.

"Kami ingin menyampaikan tentang Inmendagri Nomor 3, tadi malam sudah dikeluarkan jam 12 malam kurang 2 menit, jadi masih hari Sabtu," kata Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kemendagri, Safrizal, dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang ditayangkan YouTube Pusdalops BNPB, Minggu (7/2/2021).

Baca juga: Capai Herd Immunity, Mendagri: Pusat dan Daerah harus Wujudkan Program Vaksinasi Cepat

PPKM mikro rencananya akan digelar selama 9-22 Februari 2021. Kebijakan ini ditempuh sebagai tindak lanjut dari PPKM yang sudah digelar sebanyak dua periode, terhitung sejak 12 Januari dan akan berakhir 8 Februari 2021.

Safrizal mengatakan, selama dua periode PPKM, penularan Covid-19 belum berhasil diturunkan sehingga perlu dilakukan pembatasan dengan skala yang lebih kecil.

Nantinya, seluruh kelurahan/desa dalam suatu kabupaten/kota yang memberlakukan PPKM mikro wajib menerapkan pembatasan yang ditetapkan pemerintah.

Baca juga: Khofifah soal PPKM di Jawa Timur: Cukup Signifikan Kendalikan Covid-19

"Misalnya Kota Depok, maka seluruh kelurahan di Kota Depok seluruhnya dilakukan PPKM mikro," ujar Safrizal.

Adapun pembatasan yang diterapkan dalam PPKM mikro yakni pusat perbelanjaan atau mal wajib tutup pukul 21.00 tanpa toleransi. Sebelumnya, pada PPKM jilid 2, mal hanya boleh beroperasi hingga pukul 20.00.

Pekerja yang boleh bekerja di kantor (work from office) dibatasi 50 persen dengan protokol kesehatan, sementara sisanya bekerja dari rumah (work frome home).

Kapasitas makan di restoran atau dine in dibatasi maksimal 50 persen. Tempat makan pun hanya boleh buka hingga pukul 21.00.

Kapasitas rumah ibadah dibatasi maksimal 50 persen. Sedangkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan protokol kesehatan.

"Kegiatan di fasilitas umum atau fasilitas sosial budaya yang bisa menimbulkan kerumunan dihentikan semrntara," terang Safrizal.

Hal yang baru di PPKM mikro yakni pembentukan pos komando (posko) penanganan Covid-19 di tingkat desa/kelurahan.

Safrizal menjelaskan, posko ini bisa terdiri dari berbagai unsur masyaralat mulai dari ketua RT, kepala desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, PKK, Daswisma, Karang Taruna, tokoh masyarakat, relawan, dan lainnya.

Posko ini nantinya bertugas untuk melakukan pengendalian Covid-19 di suatu kelurahan/desa, mulai dari sosialisasi protokol kesehatan (prokes), penegakan prokes, pendataan pelanggaran prokes, hingga pelaporan perkembangan penanganan Covid-19 secara berjenjang ke level atas.

Sebagaimana bunyi Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021, segala kebutuhan desa terkait hal ini akan dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa. Sementara, kebutuhan tingkat kelurahan ditanggung APBD kabupaten/kota.

"Sebagai tindak lanjut Instruksi Mendagri hari ini atau besok Pak Gubernur akan pastikan ini smpai tingkat bawah, menetapkan kabupaten/kota yamg akan menerapkan PPKM mikro," kata Safrizal.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Mengaku Tak Diberitahu Jokowi jika AHY Bakal Jadi Menteri

Surya Paloh Mengaku Tak Diberitahu Jokowi jika AHY Bakal Jadi Menteri

Nasional
TKN Sebut Peran Jokowi Tak Sebatas di Masa Transisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

TKN Sebut Peran Jokowi Tak Sebatas di Masa Transisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPU Ungkap Alasan Baru Jadwalkan Pemilu Ulang di 686 TPS dari 780 TPS Rekomendasi Bawaslu

KPU Ungkap Alasan Baru Jadwalkan Pemilu Ulang di 686 TPS dari 780 TPS Rekomendasi Bawaslu

Nasional
Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya Kesiapan Jadi Oposisi Pemerintahan ke Depan

Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya Kesiapan Jadi Oposisi Pemerintahan ke Depan

Nasional
Prabowo dan Gibran Selesai Bertemu, Ogah Beberkan Hasil Pertemuan

Prabowo dan Gibran Selesai Bertemu, Ogah Beberkan Hasil Pertemuan

Nasional
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Kasus Potongan Dana Insentif

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Kasus Potongan Dana Insentif

Nasional
Surya Paloh Tunggu Sikap Megawati, Sebut Pertemuan Keduanya Sangat Dibutuhkan

Surya Paloh Tunggu Sikap Megawati, Sebut Pertemuan Keduanya Sangat Dibutuhkan

Nasional
KPU: 686 TPS Gelar Pemungutan Suara Ulang

KPU: 686 TPS Gelar Pemungutan Suara Ulang

Nasional
KPU: 225 TPS Lakukan Pemilu Susulan, Terbanyak di Demak dan Paniai

KPU: 225 TPS Lakukan Pemilu Susulan, Terbanyak di Demak dan Paniai

Nasional
Jimly Sebut Hak Angket Gertakan, Hidayat Nur Wahid: Itu Hak Konstitusional DPR

Jimly Sebut Hak Angket Gertakan, Hidayat Nur Wahid: Itu Hak Konstitusional DPR

Nasional
KPU: Sebanyak 90 Petugas TPS Meninggal Dunia di Pemilu 2024

KPU: Sebanyak 90 Petugas TPS Meninggal Dunia di Pemilu 2024

Nasional
KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan Sarana Rumah Jabatan di DPR, Ada Tersangka

KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan Sarana Rumah Jabatan di DPR, Ada Tersangka

Nasional
Wakil PM Australia ke Prabowo: Sangat Menyenangkan Beri Selamat secara Langsung ke Anda

Wakil PM Australia ke Prabowo: Sangat Menyenangkan Beri Selamat secara Langsung ke Anda

Nasional
Komisi VI DPR Imbau PT KAI dan KAI Commuter Tingkatkan SOP Layanan dan Keselamatan

Komisi VI DPR Imbau PT KAI dan KAI Commuter Tingkatkan SOP Layanan dan Keselamatan

Nasional
Soal Hak Angket, Timnas Amin: Ini Bukan soal Kalah Menang, tapi Berjuang Luruskan Praktik Bernegara

Soal Hak Angket, Timnas Amin: Ini Bukan soal Kalah Menang, tapi Berjuang Luruskan Praktik Bernegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com