Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tak Jawab Surat AHY, Demokrat: Masih Ada Teka-teki Tersimpan

Kompas.com - 05/02/2021, 20:42 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menilai sikap Presiden Joko Widodo yang tidak menjawab surat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menyisakan teka-teki di tengah publik terkait keterlibatan pemerintah dalam upaya kudeta di Partai Demokrat yang disebut-sebut melibatkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Dengan tiadanya penjelasan Presiden Jokowi, tentu masih ada teka teki yang tersimpan dalam pikiran masyarakat," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangan pers, Jumat (5/2/2021).

Namun, Riefky menegaskan, Partai Demokrat tetap menghormati sikap Jokowi yang tak menjawab surat AHY dengan alasan upaya kudeta tersebut merupakan masalah internal Partai Demokrat.

Baca juga: Isu Kudeta di Demokrat Dianggap Indikasi Dimulainya Persaingan Jelang Pemilu 2024

Riefky pun menjelaskan, dalam surat yang dikirimkan ke Jokowi, AHY meminta penjelasan soal disebutnya nama Moeldoko serta sejumlah nama menteri dan pejabat setingkat menteri yang disebut setuju dan mendukung Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD).

Ia mengatakan, nama-nama pejabat tersebut disebut oleh Moeldoko dan para pelaku gerakan lainnya berdasarkan kesaksian kader yang bertemu mereka.

Riefky menuturkan, dalam surat tersebut, AHY menyampaikan keyakinannya kepada Jokowi bahwa nama-nama pejabat yang disebut itu tidak mengetahui adanya GPKPD.

"Ketum AHY juga menyampaikan pejabat-pejabat itu sangat mungkin dicatut namanya dan bahkan sebuah pembusukan politik," kata Riefky.

Baca juga: Demokrat Dianggap Kendaraan Politik Paling Menarik di Pemilu 2024, Ini Alasannya

Ia pun berterima kasih kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang telah menepis tudingan terlibat dalam GPKPD.

Menurut Riefky, hal itu membuktikan keyakinan Partai Demokrat jika para pejabat negara tersebut tidak terlibat dalam GPKPD.

"Kami tetap berkeyakinan bahwa Presiden Jokowi maupun pejabat negara yang namanya disebut-sebut benar-benar tidak mengetahui adanya GPKPD apalagi terlibat," kata Riefky.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, pihaknya tidak akan menjawab surat dari AHY yang ditujukan kepada Jokowi.

Baca juga: Moeldoko Dinilai Diuntungkan dengan Isu Kudeta di Demokrat

"Jadi kami sudah menerima surat itu, dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut," kata Pratikno, melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis

Pratikno mengatakan, surat AHY tak akan dijawab pihaknya lantaran berisi tentang dinamika internal Partai Demokrat.

"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tanggal internal Partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur di dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga)," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Nasional
Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Nasional
Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

Nasional
Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Nasional
Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Nasional
Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat 'Geo Crybernetic'

Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat "Geo Crybernetic"

Nasional
Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

Nasional
Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Nasional
PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

Nasional
SYL Klaim Tak Pernah 'Cawe-cawe' soal Teknis Perjalanan Dinas

SYL Klaim Tak Pernah "Cawe-cawe" soal Teknis Perjalanan Dinas

Nasional
Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Nasional
Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com