Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi dan PM Malaysia Bahas MoU Perlindungan Pekerja Domestik asal RI

Kompas.com - 05/02/2021, 17:45 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yasin melakukan pembicaraan empat mata di Istana Merdeka, Jumat (5/2/2021).

Selain isu global dan regional, keduanya juga membahas isu tenaga kerja migran asal Indonesia (TKI) yang menjadi konsentrasi kedua negara selama ini.

Dalam keterangan pers-nya, Muhyiddin menyebut ada tiga isu tentang pekerja migran yang dibahas.

Pertama, soal saluran masuk pekerja migran asal Indonesia. Muhyiddin meminta Jokowi memastikan pekerja Indonesia menggunakan jalur yang sah ketika datang bekerja di Malaysia.

Baca juga: Bertemu PM Malaysia, Jokowi Bahas Sistem Perlindungan untuk Penempatan TKI

"Saya telah meminta kerja sama dari Bapak Presiden untuk meningkatkan usaha dalam memastikan warga negara Indonesia yang ingin datang bekerja di Malaysia memasuki Malaysia melalui saluran yang sah," ujar Muhyiddin dalam keterangan pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat.

Dia mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang telah memudahkan proses deportasi pekerja migran yang bekerja secara tidak sah di Malaysia.

Muhyiddin mengungkapkan, pemerintah Malaysia memiliki dua program untuk pekerja migran, yakni Program Rekalibrasi Pulang (PRP) dan Program Rekalibrasi Tenaga Kerja (PRTK) yang sedang berlangsung sehingga 30 Jun 2021.

Kedua program ini dapat membantu tenaga kerja migran yang akan pulang kembali ke Indonesia atau ingin kembali bekerja di Malaysia.

"Saya telah memohon kepada Bapak Presiden supaya Perwakilan Indonesia di Malaysia dapat mewar-warkan (menyosialisasikan) Program Rekalibrasi Pulang (PRP) dan Program Rekalibrasi Tenaga Kerja (PRTK) yang sedang berlangsung sehingga 30 Jun 2021," ungkap Muhyiddin.

Isu kedua, yakni perihal perlindungan TKI dan pekerja domestik asal Indonesia (PDI) di Malaysia.

Muhyiddin menuturkan, Kerajaan Malaysia akan terus bekerja sama dengan Indonesia untuk memastikan pengambilan dan perlindungan TKI dan PDI sesuai peraturan yang berlaku di kedua negara.

Ketiga, khusus untuk PDI, kedua negara akan membuat nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) perlindungan yang disebut MoU on the Employment and Protection of Indonesian Domestic Workers in Malaysia.

"Agar selaras dengan aspirasi undang-undang buruh negara masing-masing," tambah Muhyiddin.

Baca juga: Jokowi Harapkan Komitmen Malaysia Melawan Diskriminasi Sawit di Pasar Uni Eropa

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo jug menyampaikan sejumlah poin pembahasan soal perlindungan pekerja migran asal Indonesia (TKI).

Jokowi menyebut, kedua negara perlu membangun one channel system supaya penempatan tenaga kerja migran bisa lebih baik.

"Kedua negara juga perlu membangun one channel system agar masalah penempatan tenaga kerja dapat dilakukan dengan lebih baik. Untuk mencegah terjadinya pekerja (migran) jadi korban perdagangan manusia," ujar Jokowi dalam keterangan pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat.

Dari pihak Indonesia, Jokowi menekankan pentingnya pembuatan kesepakatan atau MoU baru tentang penempatan dan perlindungan pekerja domestik asal Indonesia.

"Terkait perlindungan pekerja migran indonesia, saya tekankan pentingnya pembuatan MoU baru mengenai penempatan dan perlindungan pekerja domestik di Malaysia," lanjutnya.

Selain itu, Jokowi juga menyinggung perlindungan para WNI yang saat ini tinggal di Malaysia.

Jokowi mengucapkan apresiasi kepada pemerintah Malaysia yang sudah melindungi WNI di masa pandemi Covid-19 ini.

"Saya menyampaikan apresiasi, penghargaan atas kerja sama perlindungan WNI di Malaysia, terutama di masa pandemi," tutur Jokowi.

"Dan saya kembali menitipkan WNI di Malaysia kepada pemerintah Malaysia," tambahnya.

Baca juga: Bertemu PM Malaysia, Jokowi: Kita Bisa Telepon Jam Berapa Pun

Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin tiba di Istana Merdeka, sekitar pukul 10.35 WIB.

Kedatangan Muhyiddin Yassin disambut oleh Presiden Joko Widodo dengan upacara resmi serta dihadiri sejumlah mentero di antaranya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Muhyiddin Yassin menjadi tamu negara pertama Indonesia pada 2021.

Selain itu, kunjungan ke Indonesia ini merupakan kunjungan luar negeri pertama sejak Muhyiddin Yassin menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia pada 1 Maret 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com