Peneliti LIPI Usul Pemilu Nasional dan Daerah Digelar Terpisah 2-3 Tahun

Ia menilai, hal ini dapat dilakukan dengan merevisi UU Pemilu yang ada. Terlebih, lanjut dia, RUU Pemilu termasuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Belakangan, draf sementara revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi sorotan.

Baca juga: KPU: Idealnya UU Pemilu Disahkan 2,5 Tahun Sebelum Pemilu Dimulai

Salah satunya mengenai ketentuan pelaksanaan pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak.

Sembilan Fraksi di DPR terbelah dengan ketentuan baru dalam draf UU Pemilu tersebut.

Sebagian fraksi ingin melaksanakan Pilkada sesuai amanat Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016, yakni Pilkada serentak digelar November 2024.

Sementara, sebagian fraksi lainnya mendorong pelaksanaan Pilkada sesuai ketentuan di dalam draf revisi UU Pemilu Pasal 731 ayat (2) dan (3), yakni pada 2022 dan 2023.