Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peneliti LIPI: Tak Hanya Demokrat, Banyak Parpol di Indonesia Tak Punya Basis Ideologi yang Kuat

Kompas.com - 05/02/2021, 17:19 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiatri mengatakan, saat ini banyak partai politik di Indonesia tidak memiliki basis ideologi yang kuat.

Hal tersebut diutarakannya untuk menanggapi persoalan yang tengah terjadi dalam tubuh Partai Demokrat perihal dugaan gerakan kudeta terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sang ketua umum.

"Partai politik punya problem yang sangat pelik terkait dengan ikatan ideologi. Jadi ini tidak hanya dialami Demokrat, tapi banyak partai di Indonesia saat ini punya problem itu. Partai di Indonesia tidak punya basis ideologi yang kuat," kata Aisah dalam diskusi daring yang digelar PARA Syndicate bertajuk "Isu Reshuffle, Pilkada, Kudeta Demokrat: Bola Panas Istana", Jumat (5/2/2021).

Baca juga: Jadi Trending Topic, Berikut Sejarah Partai Demokrat...

Aisah menilai, tidak adanya ideologi yang kuat mengakibatkan terciptanya problem internal dalam parpol tersebut.

Sehingga, lanjutnya, parpol kemudian sangat mudah terpecah belah atau pecah kongsi, bahkan terjadi konflik.

"Ketika ada konflik, kemudian mudah sekali digoyang, terutama terkait kepemimpinan partai. Itu terbangun karena ikatan mereka, ikatan para anggota partai, tidak berbasis pada ideologi," jelasnya.

Menurut dia, saat ini partai politik dan anggotanya justru berbasis pada kepentingan pragmatis, dan bersifat personal.

Baca juga: Istana Tak Mau Balas Surat AHY, Politikus Demokrat: Pak Jokowi Mau Cuci Tangan?

Aisah mengambil contoh, mudahnya anggota keluarga yang kemudian masuk menjadi anggota partai pun menunjukkan adanya sifat personal dan kepentingan pragmatis dalam tubuh parpol.

"Jadi semua itu pada akhirnya punya kepentingan jangka pendek dan pragmatis. Orangtuanya menjadi Ketua Umum di partai tersebut. Kemudian anaknya masuk menjadi anggota parlemen dari partai itu, atau kemudian menduduki jabatan strategis dalam partai," terangnya.

Lebih lanjut, Aisah berpandangan bahwa ikatan ideologis agaknya menjadi pekerjaan rumah bagi setiap parpol di Indonesia.

Terbaru, kegaduhan politik terjadi dalam tubuh Partai Demokrat.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut, ada mantan kader dan kader Partai Demokrat yang terlibat dalam upaya mengambil alih posisi Ketua Umum Partai Demokrat secara paksa.

Baca juga: Politisi Demokrat Sayangkan Sikap Jokowi yang Tak Tanggapi Surat AHY

AHY mengatakan, salah satu mantan kader yang dimaksud sudah dipecat dari Partai Demokrat pada 9 tahun yang lalu karena terlibat kasus korupsi.

"Satu mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satu mantan kader yang keluar dari partai 3 tahun lalu," kata AHY dalam konferensi pers yang ditayangkan akun YouTube Agus Yudhoyono, Senin (1/2/2021).

Agus mengatakan, pelaku gerakan tersebut terdiri dari lima orang. Selain dua orang mantan kader di atas, AHY menyebut ada 1 kader aktif Partai Demokrat dan 1 kader Partai Demokrat yang sudah 6 tahun tidak aktif yang turut terlibat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com