Politikus Demokrat Bantah Memfitnah Marzuki Alie Terkait Kudeta Demokrat

Kompas.com - 05/02/2021, 16:05 WIB
Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPolitisi Partai Demokrat Rachland Nashidik saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik membantah dirinya telah memfitnah Marzuki Alie terlibat dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai yang kini dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurut Rachland, pernyataan Marzuki Alie tersebut salah alamat jika ditujukan kepada dirinya.

"Tudingan Marzuki Alie bahwa saya memfitnah dirinya terlibat dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat salah alamat," kata Rachland dalam keterangan tertulis, Jumat (5/2/2021).

Baca juga: Tak Pernah Berpikir Pindah Partai, Marzuki Alie: Saya Ini Mereknya SBY

Menurut Rachland, nama Marzuki Alie justru disebut secara eksplisit oleh rekan-rekannya sendiri dalam konferensi pers 2 Februari 2021.

Rachland mengatakan, Marzuki Alie justru disebut sejumlah kader Partai Demokrat yang diduga terlibat pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Nama Marzuki Alie disebut secara eksplisit oleh kawan-kawannya sendiri dalam konferensi pers 2 Febuari sebagai salah satu dari empat faksi yang bertemu dalam kehendak untuk menjadikan Moeldoko Ketum partai melalui KLB ilegal," ujar Rachland.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini mengonfirmasi temuan partai yang didapat dari penyidikan dan kesaksian," kata dia.

Baca juga: Kirim Pesan Singkat ke SBY Terkait Tudingan Kudeta, Marzuki Alie: Belum Dibalas

Oleh karena itu, Rachland mengaku perlu meneruskan temuan tersebut atas dasar memenuhi transparansi.

Selain itu, tambah dia, temuan tersebut perlu diteruskan untuk mencegah fitnah dan prasangka pada kader lain dari dugaan keterlibatan.

Namun, Rachland juga menegaskan dirinya mencatat keinginan Marzuki Alie perihal pemberian sanksi terhadap orang-orang yang menyebut namanya terlibat dalam gerakan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X