Kompas.com - 05/02/2021, 14:42 WIB
Sekjen Partai Amanat Nasiona (PAN) Eddy Soeparno saat ditemui di Rumah Pemenangan PAN, Jalan Daksa, Jakarta Selatan, Senin (10/9/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOSekjen Partai Amanat Nasiona (PAN) Eddy Soeparno saat ditemui di Rumah Pemenangan PAN, Jalan Daksa, Jakarta Selatan, Senin (10/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyoroti turunnya daya beli masyarakat Indonesia selama 2020.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan daya beli masyarakat berada di level minus 2,63 persen selama 2020.

Eddy mengatakan, dalam upaya pemulihan ekonomi, pemerintah harus mempercepat penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) secara tunai kepada masyarakat.

"Kalau bansos tunai diberikan, maka daya beli akan berangsur-angsur pulih. Kalau daya beli meningkat maka ekonomi juga perlahan akan bergeliat," kata Eddy dalam keterangan tertulis, Jumat (5/2/2021).

Baca juga: Jokowi Harap Bansos Tingkatkan Daya Beli Masyarakat dan Ekonomi Nasional

Eddy optimistis apabila bansos tunai segera disalurkan, pertumbuhan ekonomi dapat kembali pulih di 2021.

"Maka Insya Allah kita optimis di Q1 2021 nanti pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah positif dan pemulihan ekonomi bisa dipercepat," ujarnya.

BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 secara kumulatif minus 2,07 persen. Angka ini diperoleh setelah realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal IV mencatatkan minus 0,42 persen.

Berdasarkan data tersebut, Eddy mengatakan, pemulihan ekonomi harus berangkat dari penanganan Pandemi Covid-19 secara disiplin, konsisten, berkelanjutan dan menyeluruh.

Ia meminta masyarakat disiplin menerapkan 3 M yaitu memakai masker, menjaga jarak aman dan mencuci tangan dengan sabun.

Baca juga: Daya Beli Masyarakat Menurun, Banyak Pengusaha Warteg Terancam Gulung Tikar

"Bahkan PAN telah mengusulkan agar dilakukan lockdown akhir pekan. Selain itu, pemerintah perlu lebih menggencarkan lagi 3T (Testing, Tracing dan Treatment). Kalau angka testing dan tracing kita masih tetap rendah, kita patut khawatir pandemi dan resesi ini berpotensi terus berkepanjangan," ucapnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi VII DPR ini mengapresiasi pemerintah yang sudah bertemu dengan para Epidemiolog dalam rangka menyampaikan kebijakan meningkatkan 3 T (testing, tracing dan treatment) secara signifikan.

"Implementasi di lapangan memang tak akan mudah, tapi harus segera dilakukan," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cek Larangan Mudik, Kapolri Bakal Tinjau Bandara Soekarno-Hatta hingga Terminal

Cek Larangan Mudik, Kapolri Bakal Tinjau Bandara Soekarno-Hatta hingga Terminal

Nasional
Pakai Garuda, Indonesia Berangkatkan Hibah 200 Oksigen Konsentrat untuk India

Pakai Garuda, Indonesia Berangkatkan Hibah 200 Oksigen Konsentrat untuk India

Nasional
Indonesia Kirim 200 Oksigen Konsentrator ke India, Menlu: Bentuk Solidaritas

Indonesia Kirim 200 Oksigen Konsentrator ke India, Menlu: Bentuk Solidaritas

Nasional
121.206 Napi Dapat Remisi Idul Fitri, 550 Orang Langsung Bebas

121.206 Napi Dapat Remisi Idul Fitri, 550 Orang Langsung Bebas

Nasional
ICW: 75 Pegawai Dibebas Tugas, Upaya Pimpinan KPK Hambat Perkara Korupsi Besar

ICW: 75 Pegawai Dibebas Tugas, Upaya Pimpinan KPK Hambat Perkara Korupsi Besar

Nasional
Mengingat Kembali Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, Ketika Mahasiswa di Dalam Kampus Ditembaki

Mengingat Kembali Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, Ketika Mahasiswa di Dalam Kampus Ditembaki

Nasional
Ada Potensi Kerumunan Usai Shalat Id, Menko PMK Minta Protokol Kesehatan Diperketat

Ada Potensi Kerumunan Usai Shalat Id, Menko PMK Minta Protokol Kesehatan Diperketat

Nasional
Larang Takbir Keliling, Menag: Berpotensi Akibatkan Kerumunan

Larang Takbir Keliling, Menag: Berpotensi Akibatkan Kerumunan

Nasional
Deretan 5 Perwira Tinggi Marinir yang Naik Pangkat

Deretan 5 Perwira Tinggi Marinir yang Naik Pangkat

Nasional
BW Sebut SK Pembebasan Tugas Pegawai KPK Bertentangan dengan Putusan MK

BW Sebut SK Pembebasan Tugas Pegawai KPK Bertentangan dengan Putusan MK

Nasional
75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Kasus, BW: Akan Terjadi Delay Justice

75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Kasus, BW: Akan Terjadi Delay Justice

Nasional
'Mereka Bahagia Sekali, Ada yang Terima Rp 15 Juta, Rp 20 Juta...'

"Mereka Bahagia Sekali, Ada yang Terima Rp 15 Juta, Rp 20 Juta..."

Nasional
Pimpinan Komisi III DPR Minta 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan

Pimpinan Komisi III DPR Minta 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan

Nasional
75 Pegawainya Dibebastugaskan, KPK Koordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB

75 Pegawainya Dibebastugaskan, KPK Koordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB

Nasional
75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Perkara yang Ditanganinya, Hanya Boleh Bekerja Sesuai Arahan Atasan

75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Perkara yang Ditanganinya, Hanya Boleh Bekerja Sesuai Arahan Atasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X