Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Daya Beli Masyarakat Turun, PAN Minta Pemerintah Percepat Bansos Tunai

Kompas.com - 05/02/2021, 14:42 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyoroti turunnya daya beli masyarakat Indonesia selama 2020.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan daya beli masyarakat berada di level minus 2,63 persen selama 2020.

Eddy mengatakan, dalam upaya pemulihan ekonomi, pemerintah harus mempercepat penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) secara tunai kepada masyarakat.

"Kalau bansos tunai diberikan, maka daya beli akan berangsur-angsur pulih. Kalau daya beli meningkat maka ekonomi juga perlahan akan bergeliat," kata Eddy dalam keterangan tertulis, Jumat (5/2/2021).

Baca juga: Jokowi Harap Bansos Tingkatkan Daya Beli Masyarakat dan Ekonomi Nasional

Eddy optimistis apabila bansos tunai segera disalurkan, pertumbuhan ekonomi dapat kembali pulih di 2021.

"Maka Insya Allah kita optimis di Q1 2021 nanti pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah positif dan pemulihan ekonomi bisa dipercepat," ujarnya.

BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 secara kumulatif minus 2,07 persen. Angka ini diperoleh setelah realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal IV mencatatkan minus 0,42 persen.

Berdasarkan data tersebut, Eddy mengatakan, pemulihan ekonomi harus berangkat dari penanganan Pandemi Covid-19 secara disiplin, konsisten, berkelanjutan dan menyeluruh.

Ia meminta masyarakat disiplin menerapkan 3 M yaitu memakai masker, menjaga jarak aman dan mencuci tangan dengan sabun.

Baca juga: Daya Beli Masyarakat Menurun, Banyak Pengusaha Warteg Terancam Gulung Tikar

"Bahkan PAN telah mengusulkan agar dilakukan lockdown akhir pekan. Selain itu, pemerintah perlu lebih menggencarkan lagi 3T (Testing, Tracing dan Treatment). Kalau angka testing dan tracing kita masih tetap rendah, kita patut khawatir pandemi dan resesi ini berpotensi terus berkepanjangan," ucapnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi VII DPR ini mengapresiasi pemerintah yang sudah bertemu dengan para Epidemiolog dalam rangka menyampaikan kebijakan meningkatkan 3 T (testing, tracing dan treatment) secara signifikan.

"Implementasi di lapangan memang tak akan mudah, tapi harus segera dilakukan," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar: Jika Israel Sudah Akui Kemerdekaan Palestina, Tak Ada Alasan Indonesia untuk...

Pakar: Jika Israel Sudah Akui Kemerdekaan Palestina, Tak Ada Alasan Indonesia untuk...

Nasional
Kakorlantas Ungkap Titik Rawan Kepadatan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Ungkap Titik Rawan Kepadatan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Nasional
Situasi Pelabuhan Bakauheni Landai, Kepadatan Diprediksi Terjadi Minggu Malam

Situasi Pelabuhan Bakauheni Landai, Kepadatan Diprediksi Terjadi Minggu Malam

Nasional
Lebaran di KBRI Paris, Risma Berbagi Cerita dan Promosikan Produk Lokal

Lebaran di KBRI Paris, Risma Berbagi Cerita dan Promosikan Produk Lokal

Nasional
Komisi Informasi Pusat Sebut KPU Harus Buka Data Kerja Sama Sirekap dengan Alibaba

Komisi Informasi Pusat Sebut KPU Harus Buka Data Kerja Sama Sirekap dengan Alibaba

Nasional
Mengadu ke Mensos, Penyandang Disabilitas Asal Bandung Dapat Layanan Fisioterapi Gratis

Mengadu ke Mensos, Penyandang Disabilitas Asal Bandung Dapat Layanan Fisioterapi Gratis

Nasional
Sempat Dihentikan, 'Contraflow' Dibuka Lagi di Km 72 hingga Km 47 Tol Cikampek

Sempat Dihentikan, "Contraflow" Dibuka Lagi di Km 72 hingga Km 47 Tol Cikampek

Nasional
Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo

Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo

Nasional
TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

Nasional
Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

Nasional
Kesimpulan Tim Anies-Muhaimin yang Akan Diserahkan ke MK: Ada Pelanggaran Terukur, KPU Berpihak ke Prabowo-Gibran

Kesimpulan Tim Anies-Muhaimin yang Akan Diserahkan ke MK: Ada Pelanggaran Terukur, KPU Berpihak ke Prabowo-Gibran

Nasional
Soroti Ketegangan Iran-Israel, Pengamat: Perang di Timur Tengah Bisa Menjurus ke Perang Dunia III

Soroti Ketegangan Iran-Israel, Pengamat: Perang di Timur Tengah Bisa Menjurus ke Perang Dunia III

Nasional
Finalisasi Kesimpulan, Yusril dkk Yakin MK Bakal Sahkan Kemenangan Prabowo-Gibran

Finalisasi Kesimpulan, Yusril dkk Yakin MK Bakal Sahkan Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com