Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/02/2021, 14:34 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengharapkan komitmen Malaysia untuk melawan diskriminasi sawit di pasar Uni Eropa. Ia menyebut, perjuangan akan lebih optimal jika dilakukan secara bersama-sama.

Hal ini disampaikan Jokowi saat menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/2/2021).

Baca juga: Uni Eropa dan ASEAN Sepakat Keberlanjutan Minyak Sawit adalah Tujuan

"Indonesia akan terus berjuang untuk melawan diskriminasi terhadap sawit," kata Jokowi melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (5/2/2021).

"Perjuangan tersebut akan lebih optimal jika dilakukan bersama dan Indonesia mengharapkan komitmen yang sama dengan Malaysia mengenai isu sawit ini," tuturnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Muhyiddin Yassin. Ia mengatakan, diskriminasi terhadap sawit tidak menggambarkan kelestarian industri sawit dunia.

Hal ini juga kontradiktif dengan komitmen Uni Eropa kepada Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) dalam hal perdagangan bebas.

"Malaysia akan terus bekerja sama dengan pihak Indonesia dalam isu diskriminasi minyak sawit, terutama memperkasakan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)," kata Muhyiddin Yassin.

"Ini bagi memastikan kita dapat melindungi industri sawit, terutamanya bagi menyelamatkan berjuta-juta pekebun-pekebun kecil yang bergantung hidup sepenuhnya kepada industri sawit di Malaysia dan Indonesia," ujarnya.

Baca juga: Uni Eropa Bantah Diskriminasi Minyak Sawit Asal Indonesia

Sebelumnya, pemerintah berencana menggugat Uni Eropa ke WTO terkait arahan energi terbarukan II atau Renewable Energy Directives II (RED II) yang dinilai mendiskriminasi.

Kepala Subdirektorat Produk Agro Direktorat Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Donny Tamtama mengatakan, gugatan rencananya akan dilayangkan ke WTO pada awal 2021.

"Kemudian akan diikuti dengan hearing, sidang, penyampaian dokumen gugatan kedua, sidang kedua, sampai nanti keluar final report mungkin awal 2022," kata Donny dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (17/12/2020).

Namun, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket menampik isu diskriminasi tersebut. Pernyataan itu disampaikannya dalam acara virtual bertajuk EU and Indonesia: A Look Back at 2020 & Look Ahead to 2021, pada Rabu (13/1/2021).

Baca juga: Kampanye Penolakan Kelapa Sawit Indonesia di Swiss Resmi Dimulai

Piket memaparkan bahwa nilai ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa pada 10 bulan pertama 2020 tercatat naik 27 persen.

“Sedangkan untuk volume (ekspor) minyak sawit dari Indonesia ke Uni Eropa naik sekitar 10 persen,” kata Piket.

Dengan adanya kenaikan ekspor minyak sawit tersebut, Piket menilai hal itu sebagai bukti kalau Uni Eropa tetap membuka pintu bagi Indonesia.

“Ini merupakan bukti bahwa pintu Uni Eropa tetap terbuka untuk sumber daya alam asal Indonesia,” tutur Piket.

Kendati demikian, ia tidak menampik adanya berbagai isu yang menerpa minyak sawit asal Indonesia dan Malaysia.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong Uni Eropa, Indonesia, dan Malaysia untuk membicarakan isu tersebut agar dapat dicari jalan tengahnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Anies Siap Menyambut, tapi Cak Imin Khilaf Lewat Begitu Saja...

Saat Anies Siap Menyambut, tapi Cak Imin Khilaf Lewat Begitu Saja...

Nasional
Kembangkan 22 Desa Perikanan Cerdas, Kementerian KP Dukung Pemberian Teknologi dan Aset

Kembangkan 22 Desa Perikanan Cerdas, Kementerian KP Dukung Pemberian Teknologi dan Aset

Nasional
Airlangga Anggap Biasa Pertemuan antara Luhut dan Puan

Airlangga Anggap Biasa Pertemuan antara Luhut dan Puan

Nasional
Arsul Sani Jadi Hakim MK, DPR Diingatkan Tak Intervensi Kekuasaan Kehakiman

Arsul Sani Jadi Hakim MK, DPR Diingatkan Tak Intervensi Kekuasaan Kehakiman

Nasional
Polri Buka Peluang Periksa Kapolda Kaltara Terkait Pengusutan Kematian Ajudannya

Polri Buka Peluang Periksa Kapolda Kaltara Terkait Pengusutan Kematian Ajudannya

Nasional
PSI Ganti Kepengurusan, KPU Pastikan Pendaftaran Bacaleg PSI Tetap Sah

PSI Ganti Kepengurusan, KPU Pastikan Pendaftaran Bacaleg PSI Tetap Sah

Nasional
Temui Relawan Bara JP, Kaesang Bilang Tak Diperintah Jokowi

Temui Relawan Bara JP, Kaesang Bilang Tak Diperintah Jokowi

Nasional
Tolak Gugatan soal Sistem Zonasi PPDB, MK: Itu Masalah Penerapan Aturan

Tolak Gugatan soal Sistem Zonasi PPDB, MK: Itu Masalah Penerapan Aturan

Nasional
Megawati Duduk Bersebelahan dengan Ganjar Pranowo pada Rapat TPN Hari Ini

Megawati Duduk Bersebelahan dengan Ganjar Pranowo pada Rapat TPN Hari Ini

Nasional
PPP Mau Cawapres Ganjar dari Kaum Agamis, Bisa Sandiaga Uno atau Mahfud

PPP Mau Cawapres Ganjar dari Kaum Agamis, Bisa Sandiaga Uno atau Mahfud

Nasional
Stafanus Roy Rening Didakwa Rintangi Penyidikan Lukas Enembe

Stafanus Roy Rening Didakwa Rintangi Penyidikan Lukas Enembe

Nasional
Kunjungi Bara JP di Safari Politik Perdananya, Kaesang: Politik Digerakan Relawan

Kunjungi Bara JP di Safari Politik Perdananya, Kaesang: Politik Digerakan Relawan

Nasional
Mahfud Minta Polri Antisipasi Gangguan Distribusi Logistik Pemilu 2024

Mahfud Minta Polri Antisipasi Gangguan Distribusi Logistik Pemilu 2024

Nasional
Penetapan Arsul Sani Jadi Hakim MK oleh DPR Dinilai Terburu-buru dan Tak Transparan

Penetapan Arsul Sani Jadi Hakim MK oleh DPR Dinilai Terburu-buru dan Tak Transparan

Nasional
Revisi UU ASN Akan Bubarkan Lembaga KASN

Revisi UU ASN Akan Bubarkan Lembaga KASN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com