Kompas.com - 05/02/2021, 14:34 WIB
Ketua Umum DPP Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. KOMPAS.com/FARIDA FARHANKetua Umum DPP Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Berkarya dari kubu Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, Priyo Budi Santoso, mengklaim bahwa Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bersedia mengakui kepengurusan partai yang sah di bawah Tommy.

Hal tersebut diungkapkan setelah pihaknya mengaku sudah berkomunikasi dengan Yasonna terkait kepengurusan Partai Berkarya.

"Dalam perkembangannya kemudian dari pembicaraan terakhir, kami berterima kasih atas respons baru yang simpatik dari Menkumham, Pak Yasonna Laoly," kata Priyo dalam keterangan tertulis, Jumat (5/2/2021).

"Kami apresiasi respons positif beliau untuk mengembalikan legalitas kepemimpinan partai kepada yang berhak atas keadilan, keadaban dan kepatutan," ujar dia.

Baca juga: Jika RUU Pemilu Tetap Dibahas, Berkarya Minta Pasal-pasal yang Mengebiri Partai Kecil Dihapus

Priyo juga menyoroti soal Sekjen Berkarya kubu Muchdi PR yaitu Badaruddin Andi Picunang.

Menurut dia, Picunang merupakan salah satu aktor kisruhnya Partai Berkarya sehingga melengserkan kekuasaan Tommy Soeharto sebagai Ketua Umum (Ketum) partai.

"Pak Picunang ini memang lincah mengolah dan manipulasi fakta-fakta sehingga seolah-olah telah memenuhi kuorum Munas yang berujung pada pelengseran Hutomo Mandala Putra sebagai Ketua Umum Partai," kata dia.

Padahal, lanjut Priyo, dalam AD/ART dipersyaratkan Munas penggantian Ketum butuh persetujuan 2/3 DPW dan DPD seluruh Indonesia.

Baca juga: Andi Picunang Dikabarkan Dicopot dari Jabatan Sekjen Partai Berkarya

Namun, ia mengatakan bahwa faktanya ada 32 DPW provinsi dan mayoritas total DPD kabupaten/kota telah menyampaikan dukungan kesetiaan kepada Tommy Soeharto.

Di samping itu, Priyo juga mengatakan bahwa keluarnya Surat Keputusan (SK) Menkumham guna mengakui kepengurusan Muchdi PR dan Picunang, menunjukkan adanya keterlibatan pejabat tinggi dalam mempengaruhi Kemenkumham.

"Kesaksian beberapa pengurus menunjukkan adanya keterlibatan pejabat tinggi yang berkuasa ke Kemenkumham sehingga keluar SK tersebut," tuturnya.

Baca juga: Tommy Soeharto Gugat Menkumham Terkait Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Ikut Ditahan di KPK, Wali Kota M Syahrial Masih Diperiksa Intensif di Polres Tanjungbalai

Tak Ikut Ditahan di KPK, Wali Kota M Syahrial Masih Diperiksa Intensif di Polres Tanjungbalai

Nasional
Terungkapnya Investasi Ilegal EDCCash: Punya 57.000 Anggota, Dijanjikan Untung 15 Persen Tiap Bulan

Terungkapnya Investasi Ilegal EDCCash: Punya 57.000 Anggota, Dijanjikan Untung 15 Persen Tiap Bulan

Nasional
Prabowo Ungkap Dalam Waktu Dekat Alutsista 3 Matra TNI Dimodernisasi

Prabowo Ungkap Dalam Waktu Dekat Alutsista 3 Matra TNI Dimodernisasi

Nasional
Bertemu PKS, AHY Senang Dapat Ucapan Selamat Terkait Isu Kudeta

Bertemu PKS, AHY Senang Dapat Ucapan Selamat Terkait Isu Kudeta

Nasional
100-an WN India Masuk Indonesia, 9 Positif Covid-19

100-an WN India Masuk Indonesia, 9 Positif Covid-19

Nasional
Jokowi Klaim Indonesia Sangat Serius dalam Pengendalian Perubahan Iklim

Jokowi Klaim Indonesia Sangat Serius dalam Pengendalian Perubahan Iklim

Nasional
Mudik Dilarang, Operator Telekomunikasi Diminta Sediakan Layanan Terjangkau untuk Silaturahmi Daring

Mudik Dilarang, Operator Telekomunikasi Diminta Sediakan Layanan Terjangkau untuk Silaturahmi Daring

Nasional
Firli Sebut di Eranya, Sudah 2 Penyidik asal Polri yang Ditindak KPK

Firli Sebut di Eranya, Sudah 2 Penyidik asal Polri yang Ditindak KPK

Nasional
Pandemi Belum Berakhir, Larangan Mudik, dan Kedatangan 100-an WN India

Pandemi Belum Berakhir, Larangan Mudik, dan Kedatangan 100-an WN India

Nasional
Jokowi: Penebangan Hutan di Indonesia Menurun Paling Signifikan dalam 20 Tahun Terakhir

Jokowi: Penebangan Hutan di Indonesia Menurun Paling Signifikan dalam 20 Tahun Terakhir

Nasional
Satgas: Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 Sangat Membahayakan Lansia

Satgas: Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 Sangat Membahayakan Lansia

Nasional
Sebelum Menetapkan Tersangka dalam Kasus Suap Penyidik KPK, 8 Saksi Sudah Diperiksa

Sebelum Menetapkan Tersangka dalam Kasus Suap Penyidik KPK, 8 Saksi Sudah Diperiksa

Nasional
Disuap Rp 1,5 M, Penyidik KPK Stepanus Robin Janji Kasus Korupsi Tanjungbalai Tak Ditindaklanjuti

Disuap Rp 1,5 M, Penyidik KPK Stepanus Robin Janji Kasus Korupsi Tanjungbalai Tak Ditindaklanjuti

Nasional
Diduga Penyidik KPK Stepanus Robin Terima Suap Tak Hanya dari Wali Kota Tanjungbalai, Nilainya Rp 438 Juta

Diduga Penyidik KPK Stepanus Robin Terima Suap Tak Hanya dari Wali Kota Tanjungbalai, Nilainya Rp 438 Juta

Nasional
AKP Stepanus Robin, Penyidik KPK yang Terima Suap, Dilaporkan ke Dewan Pengawas

AKP Stepanus Robin, Penyidik KPK yang Terima Suap, Dilaporkan ke Dewan Pengawas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X