Politisi Demokrat Nilai Jokowi Perlu Tegas Sikapi Upaya Kudeta Partai Politik

Kompas.com - 05/02/2021, 11:55 WIB
Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPolitisi Partai Demokrat Rachland Nashidik saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik menilai, Presiden Joko Widodo harus dijauhkan dari sikap kebingungan dan keraguan dalam menanggapi surat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengungkap upaya kudeta terhadapnya yang melibatkan pejabat Istana Kepresidenan.

"Keraguan dan kebingungan harus dijauhkan dari sikap politik Presiden. Sebaliknya, keputusan yang kuat dan bermartabat harus dipilih," kata Rachland saat dihubungi Kompas.com, Jumat (5/2/2021).

"Bukan kami yang rugi bila Pak Jokowi memilih berlindung di balik teka-teki tentang sikapnya," ujarnya.

Baca juga: Istana Tak Mau Balas Surat AHY, Politikus Demokrat: Pak Jokowi Mau Cuci Tangan?

Namun, menurut dia, jika Jokowi membalas surat AHY, maka Presiden mampu memberikan pesan kuat bahwa praktik ambil alih partai politik secara paksa adalah tindakan yang salah dan buruk.

Partai Demokrat sebelumnya memang telah menuding Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai orang yang berupaya kepemimpinan AHY.

"Itu peninggalan politik masa lalu dan pernah menimpa partainya Presiden (PDI-P). Karena itu, seharusnya Presiden tidak menoleransi praktek politik yang sama atau meniru yang dilakukan anak buahnya sendiri," ujar dia.

Ia menambahkan, sikap yang dipilih Presiden Jokowi hingga saat ini bisa membuat kesan Presiden ingin mencuci tangan dari kasus yang melibatkan Istana.

"Pak Jokowi mau cuci tangan? Jika benar, seharusnya tidak boleh. Keputusan yang kuat dan bermartabat harus dipilih. Bukan saja demi melindungi demokrasi, tapi juga kehormatan Istana," ucap Rachland.

Baca juga: Muncul Gerakan Pengambilalihan Kekuasaan di Demokrat, Pengamat Ragukan Keterpilihan AHY lewat Aklamasi

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, pihaknya tidak akan menjawab surat dari AHY yang ditujukan kepada Jokowi.

Surat itu terkait isu pengambilalihan kepemimpinan AHY yang diduga melibatkan pejabat penting di lingkaran dekat Presiden dan menyeret nama Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

"Jadi kami sudah menerima surat itu, dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut," kata Pratikno, melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2/2021).

Baca juga: Istana Tak Akan Jawab Surat AHY soal Isu Kudeta di Partai Demokrat

Pratikno menuturkan, surat AHY tak akan dijawab pihaknya lantaran berisi tentang dinamika internal Partai Demokrat.

"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tanggal internal Partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur di dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga)," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X