Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Orient Riwu, Anggota Komisi I Singgung Pentingnya Sinergi Data dan Aturan Kewarganegaraan Ganda

Kompas.com - 05/02/2021, 11:54 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Christina Aryani menilai, ada persoalan lain dalam polemik Bupati Sabu Raijua terpilih Orient Riwu Kore, yaitu pentingnya sinergi data dan pengaturan soal kewarganegaraan ganda bagi pemerintah.

"Terkait hal ini, saya melihat selain soal syarat administrasi kepemiluan yang saat ini sedang ditangani KPU, Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri, kasus Orient ini makin memperjelas betapa pentingnya sinergi data dan pengaturan soal kewarganegaraan ganda bagi pemerintah," kata Christina dalam keterangan tertulis, Jumat (5/2/2021).

Pasal 23 Undang-Undang 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, sebut dia, telah mengatur hal-hal yang menyebabkan seseorang kehilangan status kewarganegaraan Indonesianya.

Dalam pasal tersebut, tertuang bahwa seseorang akan kehilangan status Warga Negara Indonesia (WNI) apabila yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.

Baca juga: Bawaslu Bantah Kecolongan Soal Status Kewarganegaraan Orient Riwu Kore

Selain itu, seseorang juga bisa kehilangan status WNI-nya apabila memiliki paspor negara asing atas namanya.

"Kejadian serupa juga pernah terjadi pada mantan pejabat publik Archandra Tahar yang ternyata sempat memiliki kewarganegaraan Indonesia dan Amerika Serikat," ujarnya.

Ia mengatakan, WNI yang memiliki kewarganegaraan lain bukan merupakan sesuatu yang baru dialami Indonesia.

Menurutnya, masih banyak WNI di luar negeri yang saat ini telah memiliki kewarganegaraan asing, tetapi masih terdata sebagai WNI.

"Problem ini banyak mengemuka saat dilakukan pendataan ulang WNI untuk keperluan pemilu tahun 2019 lalu di Belanda," tuturnya.

Lebih lanjut, Christina mengungkapkan bahwa persoalan urgensi pemutakhiran data dan sinergi data WNI di luar negeri dengan data Dukcapil pernah diangkat oleh Komisi I.

Dari situ, dilanjutkan dengan langkah Kementerian Luar Negeri dalam rapat kerja awal Februari 2021 yang memasukkan program penguatan sistem pendataan secara serempak di 129 perwakilan di luar negeri sebagai salah satu prioritas kerja 2021.

Baca juga: Sebut Bupati Terpilih Sabu Raijua Orient Kore Warga Amerika, Bawaslu: Kami Minta Pelantikan Ditunda

Christina menekankan bahwa sistem pendataan yang akurat akan menyediakan perbaikan infrastruktur perlindungan WNI di luar negeri.

"Tentunya salah satu harapan kami, kasus seperti Orient ini tidak akan kita temukan lagi," harap dia.

Beberapa hari terakhir muncul nama Bupati Sabu Raijua terpilih Orient P Riwu Kore yang menjadi polemik di masyarakat.

Pasalnya, dia disebut berstatus warga negara Amerika Serikat (AS). Hal ini terungkap setelah Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menerima surat elektronik dari Kedutaan Besar AS mengenai status kewarganegaraan Orient Riwu, sejak 1 Februari 2021.

Informasi tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Sabu Raijua Yudi Tagihuma kepada sejumlah wartawan, Selasa (2/2/2021) malam.

Yudi menuturkan, pihaknya menyurati Kedubes AS untuk mempertanyakan status kewarganegaraan Orient Riwu yang terpilih sebagai bupati Sabu Raijua dalam Pilkada 9 Desember 2020.

"Kami sudah menerima surat dari Kedubes Amerika di Jakarta. Kami tanya apakah dia masih warga negara Indonesia atau sudah menjadi warga negara Amerika. Informasi dari sana benar Orient Riwu Kore warga negara Amerika Serikat," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sohibul Iman Siap Dampingi Anies Bertarung pada Pilkada Jakarta

Sohibul Iman Siap Dampingi Anies Bertarung pada Pilkada Jakarta

Nasional
Soal Kemungkinan Anies dan Ganjar Diangkat jadi Menteri Prabowo, Gerindra Angkat Bicara

Soal Kemungkinan Anies dan Ganjar Diangkat jadi Menteri Prabowo, Gerindra Angkat Bicara

Nasional
Polri Diminta Gelar Kampanye Pencegahan Kejahatan Siber, Termasuk Judi 'Online'

Polri Diminta Gelar Kampanye Pencegahan Kejahatan Siber, Termasuk Judi "Online"

Nasional
Semarakkan Idul Adha, Sinar Mas Sumbang Ratusan Hewan Kurban

Semarakkan Idul Adha, Sinar Mas Sumbang Ratusan Hewan Kurban

Nasional
Tanggapi Wacana Kaesang-Zita untuk Pilkada Jakarta, Zulhas: Boleh Saja...

Tanggapi Wacana Kaesang-Zita untuk Pilkada Jakarta, Zulhas: Boleh Saja...

Nasional
Menko Polhukam: 5 Kecamatan di Jakarta Jadi Wilayah Terbanyak Warga Berjudi Online

Menko Polhukam: 5 Kecamatan di Jakarta Jadi Wilayah Terbanyak Warga Berjudi Online

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta, PDI-P Ditinggalkan?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta, PDI-P Ditinggalkan?

Nasional
PKS Yakin Anies-Sohibul Menang Telak di Pilkada DKI Jakarta 2024

PKS Yakin Anies-Sohibul Menang Telak di Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Usai Usung Anies-Sohibul di Pilkada DKI, PKS Ingin Ajak Nasdem-PKB Berkoalisi

Usai Usung Anies-Sohibul di Pilkada DKI, PKS Ingin Ajak Nasdem-PKB Berkoalisi

Nasional
Dedy Mulyadi Wakili Keluarga Terpidana Pembunuhan Vina, Duga Ketua RT Bohong

Dedy Mulyadi Wakili Keluarga Terpidana Pembunuhan Vina, Duga Ketua RT Bohong

Nasional
PKS Bantah Jegal Anies dengan Usung Sohibul Iman, tapi Bertemu Surya Paloh Sebelumnya

PKS Bantah Jegal Anies dengan Usung Sohibul Iman, tapi Bertemu Surya Paloh Sebelumnya

Nasional
Prabowo Disebut Setuju Presiden Dipilih MPR Lagi, Gerindra: Masih Konsentrasi Pelantikan Presiden

Prabowo Disebut Setuju Presiden Dipilih MPR Lagi, Gerindra: Masih Konsentrasi Pelantikan Presiden

Nasional
Menko Polhukam Mau Kumpulkan Camat-Kades, Beberkan Data Pemain Judi Online

Menko Polhukam Mau Kumpulkan Camat-Kades, Beberkan Data Pemain Judi Online

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, Airlangga: Nanti Kita Lihat

PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, Airlangga: Nanti Kita Lihat

Nasional
Polda Jabar Mangkir Sidang Praperadilan, Pihak Pegi Setiawan Mengadu ke Menko Polhukam

Polda Jabar Mangkir Sidang Praperadilan, Pihak Pegi Setiawan Mengadu ke Menko Polhukam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com