Batal Dipangkas Pemerintah, Ini Rincian Besaran Insentif Nakes

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani memastikan tidak ada pengurangan besaran nilai insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) pada 2021.

Dia menegaskan, besaran nilai insentif tenaga kesehatan pada 2021 sama seperti besaran insentif pada 2020.

Untuk itu, ia berharap tidak ada lagi anggapan yang menyebutkan insetif tenaga kesehatan dipangkas.

"Dan kami tegaskan bahwa pada 2021 ini yang baru berjalan dua bulan, insentif untuk tenaga kesehatan diberikan tetap sama dengan tahun 2020," ujar Askolani, dalam konferensi pers, Kamis (4/2/2021).

Lantas berapakah besaran insentif kesehatan pada 2020 ?

Baca juga: Satgas: Vaksinasi Covid-19 untuk Masyarakat Umum Mekanismenya seperti Nakes

Dikutip dari Kontan.id, besaran insentif nakes pada 2020 diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-239/MK.02/2020 tentang Insentif Bulanan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19.

Secara rinci, insentif itu terbagi menjadi dua. Pertama, insentif untuk nakes yang memberikan pelayanan Covid-19 di rumah sakit.

Adapun ketentuan pemberian santunan kepada mereka setinggi-tingginya adalah sebesar:

-Dokter Spesialis Rp 15.000.000/bulan

-Dokter Umum dan Gigi Rp 10.000.000/bulan

-Bidan dan Perawat Rp 7.500.000/bulan

-Tenaga Medis Lainnya Rp 5.000.000/bulan

Kedua, insentif untuk nakes di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP), dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, Puskesmas dan laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan setinggi-setingginya sebesar Rp. 5.000.000,00 setara dengan besaran insentif tenaga medis lainnya.

Selain itu, diatur pula besaran santunan kematian sebesar Rp 300 juta yang diberikan jika ada nakes yang meninggal dalam memberikan pelayanan kesehatan dikarenakan terpapar Covid-19 saat bertugas.

Tenaga kesehatan tersebut merupakan tenaga kesehatan yang tertular karena menangani pasien Covid-19 di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang memberikan pelayanan Covid-19.

Askolani melanjutkan, pemerintah mendukung dan mengapresiasi kinerja tenaga kesehatan yang menjadi barisan terdepan dalam penanganan Covid-19.

"Ini konsistensi pemerintah yang utamakan dan dukung sepenuhnya nakes yang menjadi garda terdepan, andalan kita tangani pasien dan pencegahan penyakit Covid-19," ujarnya.

Sebelumnya, pemotongan insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19 tengah menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir.

Hal ini karena Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk mengurangi besaran nilai insentif yang diterima tenaga kesehatan pada 2021.

Baca juga: Tak Pangkas Insentif Nakes, Pemerintah Tambah Anggaran Kesehatan dan Bakal Beri Insentif untuk Vaksinator

Dalam pemberitaan Kompas.com, keputusan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor: S-65/MK.02/2021 yang diteken pada 1 Februari 2021.

SK tersebut berisi rincian besaran nilai insentif di antaranya, insentif bagi dokter spesialis besarannya Rp 7,5 juta, dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Rp 6,25 juta.

Dokter umum dan gigi Rp 5 juta, bidan dan perawat Rp 3,75 juta, tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp 2,5 juta dan santunan kematian per orang sebesar Rp 300 juta.

Satuan biaya tersebut merupakan batas tertinggi dan tidak dapat dilampaui. Jika dibandingkan besaran insentif pada 2020, pengurangan tahun ini mencapai 50 persen.