Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemda Diminta Pertimbangkan Jumlah Vaksinator jika Ingin Gelar Vaksinasi Massal

Kompas.com - 05/02/2021, 08:29 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, vaksinasi secara massal merupakan kebijakan dari Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda).

Jika pemda ingin menggelar vaksinasi massal, jumlah tenaga vaksinator harus menjadi pertimbangan.

"Pelaksanaan vaksinasi massal merupakan kebijakan dari Kemenkes yang dikoordinasikan dengan pemda," ujar Wiku, dalam keterangan pers yang ditayangkan di kanal YouTube sekretariat Presiden, Kamis (4/2/2021).

Baca juga: Satgas: Vaksinasi Covid-19 Tidak Akan Berhasil jika Tak Diimbangi Protokol Kesehatan

"Apabila daerah lain ingin melakukan vaksinasi massal, tentunya harus mempertimbangkan ketersediaan tenaga vaksinator sehingga program serupa dapat berjalan efektif," lanjutnya.

Wiku menyebut pelaksanaan vaksinasi massal merupakan program yang positif.

Ia menilai program itu bisa meningkatkan partisipasi tenaga kesehatan dalam program vaksinasi nasional.

"Pelaksanaan program vaksinasi massal dapat menjadi salah satu cara dalam dorong para tenaga kesehatan untuk ikut berpartisi dalam produk vaksinasi ini," tambah Wiku.

Baca juga: 1.123.105 Kasus Covid-19, PPKM Belum Mampu Tekan Penularan Virus

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut, pelaksanaan vaksinasi massal seperti yang digelar di Istora Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, pada Kamis (4/2/2021) akan dilakukan lagi.

Menurutnya vaksinasi massal bisa mempercepat proses vaksinasi secara nasional.

"Nanti akan juga kita lakukan seperti yang hari ini dilakukan di Gelora Senayan (GBK) dalam jumlah yang massal sehingga mempercepat proses vaksinasi (secara nasional)," ujar Jokowi, dalam tayangan video di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

Ia menuturkan, saat ini proses vaksinasi Covid-19 tahap pertama berjalan dengan baik. Namun, pelaksanaannya masih digelar di rumah sakit dan puskesmas.

"(vaksinasi) Ya jalan dengan baik. Tapi memang masih dilakukan di RS, di puskesmas-puskesmas," tambahnya.

Baca juga: Satgas: PPKM Landaikan Kasus Harian Covid-19, tetapi Belum Cukup Turunkan Penularan

Pada Kamis, Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 massal untuk para tenaga kesehatan, di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta.

Jokowi mengatakan, vaksinasi massal bertujuan mempercepat pelaksanaan vaksinasi tenaga kesehatan.

Dengan percepatan ini, diharapkan vaksinasi tahap berikutnya dapat segera berjalan.

Hingga saat ini, setidaknya ada 700.266 tenaga kesehatan yang sudah disuntik vaksin Covid-19.

Angka tersebut baru sekitar 45 persen dari total tenaga kesehatan di Tanah Air yang jumlahnya mencapai 1,5 juta jiwa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com