Kompas.com - 04/02/2021, 20:59 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Dahlia Umar seusai acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1/2017) KOMPAS.com/Nabilla TashandraKomisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Dahlia Umar seusai acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Network for Indonesia Democratic Society (Netfid) Dahlia Umar menilai ada kelebihan dan kekurangan jika pemilihan kepala daerah (Pilkada) diadakan di tahun 2024.

Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta itu menyebut jika tetap dilaksanakan di tahun 2024, maka keuntungannya adalah kontestasi dan pertentangan politik hanya terjadi satu tahun.

Dahlia melanjutkan, dengan mekanisme tersebut, partai politik tidak perlu mengeluarkan banyak energi untuk kontestasi politik setiap tahun mulai 2022 sampai 2024.

"Sehingga partai politik dan kontestan tidak perlu mengeluarkan banyak energi untuk kontestasi politik," ujarnya dalam diskusi daring yang digelar di YouTube Channel Populi Center, Kamis (4/2/2021).

Baca juga: Akui Beban Berat jika Pilkada 2024, KPU Usulkan Penyelenggaraan Pemilu Dipisah

Selain itu keuntungan yang lain adalah DPR punya waktu cukup panjang untuk mempersiapkan pengelolaan sistem pemilu.

"DPR punya waktu cukup panjang untuk melakukan pengelolaan serta menerapkan prinsip sistem pemilu. Punya banyak waktu untuk meraih kesepakatan dan mufakat, kalau buru-buru (pembahasan revisi UU Pemilu) jadi transaksional, pasal per pasal dan tidak komprehensif," tutur Dahlia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun demikian, jika pilkada dan pilpres berjalan bersamaan di tahun 2024, kekurangannya adalah beban pada penyelenggara yakni KPU.

Seperti proses rekapitulasi di TPS yang membutuhkan waktu lama, sehingga petugas di KPU bisa sakit bahkan meninggal dunia.

Baca juga: KPU: Sangat Berat apabila Pilkada Serentak Digelar 2024

"Salah satu cara menanggulanginya adalah sederhanakan BAP di TPS. Menurut saya BAP di TPS itu (formatnya) cukup rumit maka proses rekapitulasi cukup sukit sehingga banyak petugas sakit dan meninggal dunia," tuturnya.

Pro dan kontra tentang penyelenggaraan pilkada masih terus terjadi hingga saat ini di DPR.

Sembilan Fraksi di DPR terbelah dengan ketentuan baru dalam draf UU Pemilu tersebut.

Sebagian fraksi ingin tetap menjalankan Pilkada di November 2024, sesuai dengan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016.

Sementara sebagian lainnya mendorong Pilkada dilaksanakan sesuai ketentuan di dalam draf revisi UU Pemilu Pasal 731 ayat (2) dan (3), yakni pada 2022 dan 2023.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Serahkan 2 Kapal Perang Baru, Prabowo Minta TNI AL Jaga Aset Rakyat

Serahkan 2 Kapal Perang Baru, Prabowo Minta TNI AL Jaga Aset Rakyat

Nasional
Polri dan Reformasi Setengah Hati

Polri dan Reformasi Setengah Hati

Nasional
Menlu Sebut Negara Pasifik Jadi Elemen Penting Politik Luar Negeri Indonesia

Menlu Sebut Negara Pasifik Jadi Elemen Penting Politik Luar Negeri Indonesia

Nasional
Kapolri: Saya Ingin Polisi Dicintai sebagai Pelindung dan Pengayom Masyarakat

Kapolri: Saya Ingin Polisi Dicintai sebagai Pelindung dan Pengayom Masyarakat

Nasional
Menekan Sendi Kehidupan, Alasan PAN Tak Setuju PCR Diwajibkan di Semua Transportasi

Menekan Sendi Kehidupan, Alasan PAN Tak Setuju PCR Diwajibkan di Semua Transportasi

Nasional
Pidato di KTT ASEAN-AS, Jokowi: Tak Ada Perdamaian di Asia Tanpa ASEAN

Pidato di KTT ASEAN-AS, Jokowi: Tak Ada Perdamaian di Asia Tanpa ASEAN

Nasional
Spesifikasi dan Asal-usul Nama 2 Kapal Perang yang Diserahkan Prabowo ke TNI AL

Spesifikasi dan Asal-usul Nama 2 Kapal Perang yang Diserahkan Prabowo ke TNI AL

Nasional
Soal Harga Tes PCR, Anggota DPR: Jika Tidak Ada Kepentingan Bisnis, Harusnya Bisa Lebih Murah

Soal Harga Tes PCR, Anggota DPR: Jika Tidak Ada Kepentingan Bisnis, Harusnya Bisa Lebih Murah

Nasional
Antisipasi Lonjakan Covid-19, Menkes Monitor Ketat Varian Corona Delta dan AY.4.2

Antisipasi Lonjakan Covid-19, Menkes Monitor Ketat Varian Corona Delta dan AY.4.2

Nasional
Moeldoko: Setelah Berhasil Kendalikan Covid-19, Indonesia Dipuji Banyak Negara

Moeldoko: Setelah Berhasil Kendalikan Covid-19, Indonesia Dipuji Banyak Negara

Nasional
PAN Lirik Sejumlah Tokoh untuk Capres 2024, Ada Erick Thohir, Anies, Ganjar hingga Puan

PAN Lirik Sejumlah Tokoh untuk Capres 2024, Ada Erick Thohir, Anies, Ganjar hingga Puan

Nasional
Satgas: Jangan Sampai Terjadi Lonjakan Covid-19 seperti Negara Lain

Satgas: Jangan Sampai Terjadi Lonjakan Covid-19 seperti Negara Lain

Nasional
Keterangan Saksi-saksi Kasus Unlawful Killing Laskar FPI: Lihat Mobil Berhenti Mendadak hingga Golok di Kendaraan

Keterangan Saksi-saksi Kasus Unlawful Killing Laskar FPI: Lihat Mobil Berhenti Mendadak hingga Golok di Kendaraan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi-Promosi 108 Perwira Tinggi | Sudi Silalahi Sempat Jalan Pagi lalu Nyeri Perut Sebelum Meninggal

[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi-Promosi 108 Perwira Tinggi | Sudi Silalahi Sempat Jalan Pagi lalu Nyeri Perut Sebelum Meninggal

Nasional
Anggota Komisi I Sebut Situs Pemerintah Kerap Jadi Ajang 'Latihan' Peretas

Anggota Komisi I Sebut Situs Pemerintah Kerap Jadi Ajang "Latihan" Peretas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.