Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Didanai Pemerintah, Pemda Diminta Segera Bentuk Posko Covid-19 Desa

Kompas.com - 04/02/2021, 19:16 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah daerah diharapkan segera membentuk posko penanganan Covid-19 di tingkat kelurahan/desa dan kecamatan.

Pembentukan posko ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dan hasil rapat koordinasi antara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dengan sejumlah pejabat kementerian/lembaga serta kepala desa/lurah di seluruh Indonesia.

"Kami harapkan pemerintah daerah dapat dengan Kementerian Keuangan mendirikan posko di daerahnya masing-masing dalam waktu dekat," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2/2021).

Baca juga: Kasus Covid-19 Terus Naik, Pemerintah Instruksikan Bentuk Posko Tingkat Desa/Kelurahan

Untuk memastikan keberlangsungan posko daerah ini, kata Wiku, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan pendanaanannya.

"Ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota," ujarnya.

Sebagaimana instruksi Presiden, dibutuhkan penanganan pandemi Covid-19 melalui pendekatan level mikro yang meliputi RT, RW, desa, kampung, banjar, dan atau nagari.

Pendekatan level mikro ini melibatkan peran berbagai elemen, mulai dari TNI, Polri, pemuka agama, tokoh adat, hingga tokoh masyarakat.

Baca juga: Kemendes Minta Kepala Desa Pertahankan Posko Tangguh Covid-19

Adapun yang dimaksud dengan posko ialah lokasi atau tempat yang menjadi pusat komando operasi penanganan Covid-19.

Posko berfungsi untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi, serta mengeksekusi penanganan Covid-19 di suatu daerah.

Posko nantinya terdiri dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, dan sejumlah unsur lain seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perekonomian, Puskesmas, PKK, serta komunitas lainnya di bawah komando Satgas Penanganan Covid-19 daerah.

Wiku mengatakan, secara operasional posko berfungsi sebagai pendorong perubahan perilaku warga, layanan masyarakat, pusat kendali informasi, hingga penguatan pelaksanaan 3T atau testing, tracing, dan treatment di desa.

Baca juga: Jokowi Minta Karantina Tingkat RT/RW, Satgas Aktifkan Kembali Posko Covid-19

"Pada prinsipnya posko-posko yang tersebar secara nasional ini berfungsi untuk mempermudah proses perubahan perilaku, peningkatan kesehatan masyarakat, kesejahteraan sosial, dan pemulihan ekonomi tentunya," terang Wiku.

Nantinya, posko daerah secara rutin diawasi oleh Satgas Penanganan Covid-19, Kementerian Dalam Negeri, dan berbagai kementerian/lembaga untuk memastikan efektivitasnya.

"Saya harapkan informasi ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat agar ke depannya masyarakat juga dapat turut serta mengawasi kinerja dari posko-posko yang ada di daerahnya masing-masing," kata Wiku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com