Tak Pernah Berpikir Pindah Partai, Marzuki Alie: Saya Ini Mereknya SBY

Kompas.com - 04/02/2021, 10:51 WIB
Mantan Ketua DPR Marzuki Alie (tengah) meninggalkan gedung KPK usai diperiksa di Jakarta, Senin (8/1). Marzuki Alie diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik dengan tersangka Anang Sugiana Sudiharjo. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama/18. SIGID KURNIAWANMantan Ketua DPR Marzuki Alie (tengah) meninggalkan gedung KPK usai diperiksa di Jakarta, Senin (8/1). Marzuki Alie diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik dengan tersangka Anang Sugiana Sudiharjo. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama/18.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie mengaku tidak tertarik untuk pindah ke partai lain, meskipun mendapat banyak tawaran.

Marzuki yang sudah enam tahun tidak aktif menjadi pengurus Partai Demokrat itu ingin tetap berada di satu partai sejak masuk hingga tidak bergelut di dunia politik.

"Merek saya ini Demokrat, saya ini mereknya SBY di mana-mana. Makanya begitu ada tawaran ke kanan ke kiri kan saya sampai sekarang tidak pernah berpikir," ungkap Marzuki, dalam tayangan di Kompas TV, Rabu (3/2/2021) malam.

Baca juga: Kirim Pesan Singkat ke SBY Terkait Tudingan Kudeta, Marzuki Alie: Belum Dibalas

Ketika ditanya apakah ia kecewa dengan kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Marzuki mengaku tidak dapat memberi penilaian.

Menurutnya, sukses atau tidaknya AHY sebagai pimpinan partai akan terlihat saat Pemilu 2024.

"Kalau hasilnya bagus, artinya kepemimpinan sekarang baru kita nyatakan mereka berhasil. Tapi kalau nanti 2024 turun lagi dari 54, wah itu tentu kita minta yang bersangkutan bertanggung jawab," ujarnya.

Baca juga: Marzuki Alie Tepis Isu Bakal Jadi Sekjen jika Moeldoko Pimpin Partai Demokrat

Dalam pandangan Marzuki, terpilihnya AHY sebagai ketua umum tak sesuai dengan komitmen eks Ketua Umum sekaligus pendiri Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pada 2003, Marzuki menuturkan, SBY mengungkapkan cita-cita untuk membangun partai yang modern, artinya dikelola oleh sistem, bukan berdasarkan individu dan bukan merupakan dinasti.

"Saya tidak menyatakan kecewa, tetapi saya melihat ini sudah tidak sesuai dengan komitmen beliau, itu saja," kata dia.

"Saya enggak kecewa karena itu realita politik, karena di negeri ini, partai-partai masih dimiliki oleh tokoh-tokoh, tidak banyak yang dimiliki oleh publik, masyarakat, orang yang bergabung, siapa saja, jadi itu persoalannya," sambung Marzuki.

Baca juga: Dituding Terlibat Kudeta di Partai Demokrat, Marzuki Alie Berencana Tempuh Jalur Hukum

Belakangan ini, Marzuki ikut dituding terlibat dalam upaya melengserkan AHY.

Adapun gerakan yang dimaksud bertujuan mengambil alih posisi ketua umum melalui kongres luar biasa (KLB) kemudian menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.

Menurutnya, tuduhan tersebut perlu dibuktikan lebih lanjut. Ia juga berencana menempuh halur hukum.

Selain Marzuki, nama lainnya yang ikut terseret yakni, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, anggota Komisi V DPR Jhoni Allen, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, dan mantan Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Darmizal.

Partai Demokrat pun sudah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi atas keterlibatan KSP Moeldoko sebagai pihak Istana.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Kompas TV
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Syaratnya

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Syaratnya

Nasional
Pemerintah Diminta agar Serius Hentikan PTM 100 Persen

Pemerintah Diminta agar Serius Hentikan PTM 100 Persen

Nasional
Menkes: Di Kantor Kalau Tidak Terlalu Perlu Lebih Baik WFH

Menkes: Di Kantor Kalau Tidak Terlalu Perlu Lebih Baik WFH

Nasional
Kejagung: Rencana Pemanggilan 2 Purnawirawan Jenderal Terkait Kasus Korupsi Satelit Masih Tahap Koordinasi

Kejagung: Rencana Pemanggilan 2 Purnawirawan Jenderal Terkait Kasus Korupsi Satelit Masih Tahap Koordinasi

Nasional
Jokowi Ajak Negara B20 Berinvestasi di Sektor Ekonomi Digital Indonesia

Jokowi Ajak Negara B20 Berinvestasi di Sektor Ekonomi Digital Indonesia

Nasional
Kesepakatan DCA Buat Pesawat Tempur Singapura Bisa 'Numpang' Latihan di Langit RI

Kesepakatan DCA Buat Pesawat Tempur Singapura Bisa "Numpang" Latihan di Langit RI

Nasional
Menkes: 'Feeling' Saya, Sebagian Besar Kasus Covid-19 di Jakarta Sudah Omicron

Menkes: "Feeling" Saya, Sebagian Besar Kasus Covid-19 di Jakarta Sudah Omicron

Nasional
Gandeng Swasta, Kemenkes Akan Percepat Vaksinasi Booster di Jakarta

Gandeng Swasta, Kemenkes Akan Percepat Vaksinasi Booster di Jakarta

Nasional
Profil Eks Pramugari Garuda Siwi Widi yang Disebut dapat Aliran Dana Korupsi

Profil Eks Pramugari Garuda Siwi Widi yang Disebut dapat Aliran Dana Korupsi

Nasional
Satgas Covid-19: Mungkin Kita Terlena Rendahnya Kasus 6 Bulan Terakhir

Satgas Covid-19: Mungkin Kita Terlena Rendahnya Kasus 6 Bulan Terakhir

Nasional
Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Nasional
KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

Nasional
Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Nasional
Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan 'Pensiun Dini'

Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan "Pensiun Dini"

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.