Kompas.com - 04/02/2021, 10:33 WIB
Mendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayMendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap pemerintah daerah (pemda) segera menyesuaikan aturan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang penggunaan seragam dan atribut bagi peserta didik, Pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah.

Sebab, kata Tito, dalam aturan tersebut terdapat sanksi apabila tidak dilaksanakan.

"Bagi yang tidak sesuai, mohon untuk segera menyesuaikan karena ada sanksi bagi yang tidak sesuai," kata Tito, dikutip dari siaran pers Kemendikbud, Kamis (4/2/2021).

Baca juga: SKB 3 Menteri: Sekolah Negeri Wajib Cabut Aturan Seragam Keagamaan

Tito menegaskan, Kemendagri akan memberi perhatian penuh terhadap kualitas pendidikan yang berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila.

Dengan begitu, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan menjunjung tinggi toleransi serta sikap saling menghormati di tengah berbagai perbedaan latar belakang dan budaya.

"Sekolah sejatinya juga mempunyai potensi dalam membangun sikap dan karakter peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan untuk menyemai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia," ujarnya.

"Toleransi dan menjunjung tinggi sikap menghormati perbedaan latar belakang agama dan budaya suatu keniscayaan dan realitas bagi bangsa kita," ucap Tito.

Baca juga: SKB 3 Menteri, Pemda dan Sekolah Tak Boleh Wajibkan atau Larang Seragam Beratribut Agama

Pemerintah resmi tak memperbolehkan Pemda dan sekolah negeri mewajibkan atau melarang muridnya mengenakan seragam beratribut agama.

Aturan tersebut tercantum dalam SKB 3 Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

SKB tersebut ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Pemerintah Seoptimal Mungkin Cari dan Selamatkan KRI Nanggala

Jokowi: Pemerintah Seoptimal Mungkin Cari dan Selamatkan KRI Nanggala

Nasional
UPDATE 22 April: 6.243 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Jawa Barat Capai Tertinggi

UPDATE 22 April: 6.243 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Jawa Barat Capai Tertinggi

Nasional
Jadi Syarat Umrah, Pemerintah Indonesia Desak China Segera Sertifikasi Vaksin Sinovac ke WHO

Jadi Syarat Umrah, Pemerintah Indonesia Desak China Segera Sertifikasi Vaksin Sinovac ke WHO

Nasional
Nadiem Makarim Minta Maaf ke PBNU

Nadiem Makarim Minta Maaf ke PBNU

Nasional
UPDATE 22 April: Tambah 78.593, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 14.090.518

UPDATE 22 April: Tambah 78.593, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 14.090.518

Nasional
Kemendagri: Kualitas Pelayanan Publik Harus Dirasakan Semua Kalangan Masyarakat

Kemendagri: Kualitas Pelayanan Publik Harus Dirasakan Semua Kalangan Masyarakat

Nasional
Kasus Investasi Ilegal EDCCash, Polisi Sita Miliaran Uang Tunai hingga Senjata Api

Kasus Investasi Ilegal EDCCash, Polisi Sita Miliaran Uang Tunai hingga Senjata Api

Nasional
Wapres Minta 2 Menteri Lobi Saudi dan China soal Jemaah Umrah dan Vaksin Sinovac Tersertifikasi WHO

Wapres Minta 2 Menteri Lobi Saudi dan China soal Jemaah Umrah dan Vaksin Sinovac Tersertifikasi WHO

Nasional
UPDATE 22 April: 6.488.197 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 11.432.711 Dosis Pertama

UPDATE 22 April: 6.488.197 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 11.432.711 Dosis Pertama

Nasional
Ketua MK: Saat Pandemi, Atensi Penyelenggara Negara Tegakkan Konstitusi Harus Ditingkatkan

Ketua MK: Saat Pandemi, Atensi Penyelenggara Negara Tegakkan Konstitusi Harus Ditingkatkan

Nasional
Satgas: Jika Tak Hati-hati, RI Bisa Alami Lonjakan Covid-19 Fatal

Satgas: Jika Tak Hati-hati, RI Bisa Alami Lonjakan Covid-19 Fatal

Nasional
UPDATE 22 April: Ada 63.422 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 22 April: Ada 63.422 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 22 April: Bertambah 5.993, Pasien Covid-19 yang Sembuh Jadi 1.626.812  Orang

UPDATE 22 April: Bertambah 5.993, Pasien Covid-19 yang Sembuh Jadi 1.626.812 Orang

Nasional
Ini Peran 6 Tersangka Kasus Investasi Ilegal EDCCash Menurut Polisi

Ini Peran 6 Tersangka Kasus Investasi Ilegal EDCCash Menurut Polisi

Nasional
Pimpinan Komisi III: KPK Harus Tempatkan Penyidik Berintegritas

Pimpinan Komisi III: KPK Harus Tempatkan Penyidik Berintegritas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X