Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan Disayangkan, Pemerintah Disebut Tidak Manusiawi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati menyayangkan pemotongan insentif bagi tenaga kesehatan.

Ia menilai, pemotongan insentif tersebut sangat ironis di tengah angka kasus Covid-19 yang terus meningkat dan telah menembus lebih dari satu juta kasus.

"Inikah cara pemerintah berterima kasih kepada tenaga kesehatan yang selama pandemi menjadi pahlawan tanpa tanda jasa?" kata Mufida dalam keterangan tertulis, Kamis (4/2/2021).

"Pembayaran untuk tenaga kesehatan daerah masih banyak tertunda dan tiba-tiba sekarang besaran insentif tenaga kesehatan diturunkan. Sungguh sangat tidak manusiawi," ujar politisi PKS ini.

Baca juga: Rapat dengan Menkes, Wakil Ketua Komisi IX Protes Insentif Nakes Dipangkas hingga 50 Persen

Mufida mengatakan, pemotongan insentif justru tidak sebanding dengan beban kerja dari para tenaga kesehatan yang semakin berat.

Ia berpandangan, pemerintah seperti tidak punya kepekaan terhadap beban kerja para tenaga kesehatan yang berjibaku menangani membludaknya pasien.

"Bahkan Instalasi Gawat Darurat (IGD) penuh dengan peralatan yang juga terbatas. Padahal dalam bekerja, para tenakes ini mempertaruhkan nyawa mereka dengan risiko tinggi terpapar Covid-19," ucapnya.

Mufida kemudian menyinggung banyaknya jumlah tenaga kesehatan yang meninggal akibat Covid-19.

Baca juga: IDI: Kematian Tenaga Medis Indonesia 3 Besar di Dunia

Berdasarkan data yang ia miliki, sampai 27 Januari 2021 sudah ada 647 tenaga kesehatan yang wafat terpapar Covid-19. Bahkan, kata dia, angka tersebut menjadi yang tertinggi di Asia.

"Paling banyak juga terjadi di bulan Desember ketika jumlah kasus positif sedang tinggi seperti juga di awal tahun ini," ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa tenaga kesehatan juga telah mengorbankan untuk berpisah dengan keluarga sementara waktu guna menangani pasien.

Sementara, sarana perlindungan diri tenaga kesehatan dinilainya seringkali kurang memadai, contohnya ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD).

"Bahkan tidak sedikit tenaga medis yang harus memproteksi diri dengan perlengkapan yang dibeli dengan uang sendiri karena masih terbatasnya APD. Banyak diantara tenaga medis yang tertular ini karena APD yang tidak memadai dan harus bertukar APD," tuturnya.

Baca juga: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Masih Jadi yang Tertinggi di Asia