Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Sebut Dirinya Tak Ambil Peran Aktif dalam Pertemuan dengan Kader Demokrat

Kompas.com - 03/02/2021, 22:35 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, dirinya tidak mengambil peran aktif dalam pertemuan-pertemuan dengan beberapa orang yang disebut-sebut sebagai kader Partai Demokrat.

Menurut Moeldoko, beberapa orang tersebut yang mendatangi kediamannya.

"Enggaklah (tidak aktif). Kalau datang ke rumah, masa saya yang aktif sih? Jangan," ujar Moeldoko saat memberikan keterangan pers di kediamannya di Jl Terusan Lembang, Jakarta, Rabu (3/2/2021).

Meski demikian, dia mengakui pertemuan tidak hanya dilakukan di rumahnya.

Baca juga: Moeldoko: SBY Senior yang Saya Hormati

Selain di hotel, pertemuan juga pernah digelar di sejumlah tempat.

"Beberapa kali di rumah saya. Ya ada di hotel, di mana-mana. Tidak terlalu pentinglah (bertemu di mana). Intinya kan aku datang diajak ketemuan. Ya wong saya biasa. Di kantor saya itu, setiap hari menerima orang. Menerima berbagai kelompok di kantor saya. Biasa kok," kata Moeldoko.

"Yang marah saya suruh marah-marah. Emosimu keluarkan, marah-marah saja. Biar saya paham apa yang kalian pikirkan. Jadi apa yang salah gitu lho. Aku mau pertemuan di mana kan hak saya. Ngapain Ikut campur," lanjutnya.

Saat ditanya lebih lanjut berapa kali pertemuan dilakukan, Moeldoko menyebut tidak perlu dihitung.

Baca juga: Soal Pilpres 2024, Moeldoko: Kalau Diorbitkan Ya Alhamdulillah

Akan tetapi, dia mengisyaratkan pertemuan itu cukup sering dilakukan.

Namun, Moeldoko tidak menjawab saat disinggung apakah benar di antara nama-nama yang datang ada Nazaruddin dan Jhoni Allen Marbun.

"Ya masak saya hitung kan tidak perlu dihitung. Ya banyak, biasa kita ketemu," katanya.

"Saya tidak peduli ini siapa, wong saya itu hanya datang aja ngobrol saja," lanjutnya.

Moeldoko juga enggan mengungkapkan topik pembicaraan yang dibahas saat bertemu.

Dia menegaskan, hal itu adalah persoalan internal Partai Demokrat.

"Itu urusan intern partai lah. Kan tidak etis lah kalau saya bicara. Itu urusan partai," tambahnya.

Baca juga: Tak Hanya di Rumah, Moeldoko Akui Bertemu Sejumlah Kader Partai Demokrat di Tempat Lain

Diberitakan sebelumnya, kemunculan nama Moeldoko sebagai orang yang diduga ingin mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat berawal dari pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AYH menyatakan, ada sebuah gerakan yang mengarah pada upaya mengambil alih kepemipinan Partai Demokrat.

Hal itu disampaikan AHY dalam konferensi pers melalui akun YouTube Agus Yudhoyono pada Senin (1/2/2021), usai mengadakan rapat pimpinan bersama jajaran Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat.

Baca juga: Moeldoko soal Tudingan Kudeta AHY: Saya Ingatkan, Jangan Memfitnah

AHY menegaskan, pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam permasalahan tersebut.

"Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhomat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," ujar AHY.

AHY menuturkan, upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat itu ia ketahui setelah menerima laporan dari para kader Partai Demokrat di tingkat pusat, daerah, maupun cabang.

Baca juga: Pasang Surut Hubungan Moeldoko dan SBY, Pernah Mesra hingga Berujung Tudingan Kudeta Partai Demokrat

Setelah pernyataan AHY, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menjawab teka-teki siapa sosok yang disebut AHY tersebut.

Pada Senin malam, Herzaky mengungkap bahwa sosok yang dimaksud ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Senin malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com