Rapat dengan Menkes, Wakil Ketua Komisi IX Protes Insentif Nakes Dipangkas hingga 50 Persen

Kompas.com - 03/02/2021, 21:14 WIB
Wakil Ketua Komisi IX DPR Ansory Siregar saat diwawancarai media usai mediasi bersama KSPI di Jakarta, Senin (20/1/2020). KOMPAS.Com/ELSA CATRIANAWakil Ketua Komisi IX DPR Ansory Siregar saat diwawancarai media usai mediasi bersama KSPI di Jakarta, Senin (20/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Ansory Siregar mengkritik langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memangkas besaran nilai insentif tenaga kesehatan pada 2021.

Ansory mengatakan, semestinya pemerintah tidak memangkas insentif karena tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19.

"Dia (tenaga kesehatan) sudah merelakan nyawanya, merelakan waktunya memakai APD 24 jam, mereka sudah mengerahkan semuanya 24 jam, panas kami Pak di sini," kata Ansory dalam rapat kerja Komisi IX dengan Kemenristek dan Kemenkes, Rabu (3/2/2021).

"Korban ratusan bahkan ribuan nakes ini. Kok tega insentifnya dikurangi," sambungnya.

Baca juga: Ramai Insentif Nakes Covid-19 Dipotong 50 Persen, Ini Kata Kemenkeu

Ansory mengatakan, pihaknya ingin mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Komisi IX DPR untuk menjelaskan pemangkasan insentif tersebut.

Ia mengatakan, tujuan dari diberikannya insentif adalah untuk memberikan semangat bagi para tenaga kesehatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Mereka merelakan nyawanya, merelakan semuanya untuk kesehatan kita semuanya. Tapi dikurangi insentifnya. Tolong jangan dikurangi itu insentif mereka itu. Harus dikembalikan," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kritikan atas pemangkas besaran nilai insentif tersebut diterima dan akan kembali didiskusikan pemerintah.

Baca juga: Sri Mulyani Potong Insentif Tenaga Kesehatan, Simak Rinciannya

Ia mengatakan, anggaran Kemenkeu sudah pernah dibahas di DPR dan mendapatkan persetujuan.

"Jadi ide kita merealokasikan dari anggaran yang ada di Kemenkes atau kita juga nanti bisa mencari dari anggaran di luar Kementerian Kesehatan," kata Budi Sadikin.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengurangi besaran nilai insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan untuk tahun ini.

Besaran pemangkasan insentif tenaga kesehatan tersebut bahkan mencapai Rp 7,5 juta.

Adapun besaran nilai insentif tenaga kesehatan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor: S-65/MK.02/2021 yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Insentif Tenaga Kesehatan RS Jambi Macet 7 Bulan, Jadi Temuan BPK

Surat itu diteken Menkeu Sri Mulyani Indrawati tertanggal 1 Februari 2021 menindaklanjuti surat Menteri Kesehatan Nomor KU.01.01/Menkes/62/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Bagi Tenaga Kesehatan dan Peserta PPDS (program Pendidikan Dokter Spesialis) yang Menangani Covid-19.

Di dalam surat tersebut dirinci, untuk insentif dokter spesialis besarannya Rp 7,5 juta sementara untuk dokter peserta PPDS Rp 6,25 juta, dokter umum dan gigi Rp 5 juta, bidan dan perawat Rp 3,75 juta, tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp 2,5 juta

Sementara itu, santunan kematian per orang sebesar Rp 300 juta.

Di dalam surat keputusan tersebut dijelaskan, satuan biaya tersebut merupakan batas tertinggi dan tidak dapat dilampaui.

Untuk diketahui, tahun lalu, besaran insentif untuk dokter spesialis Rp 15 juta, dokter umum/dokter gigi Rp 10 juta, bidan atau perawat Rp 7,5 juta, dan tenaga medis lainnya Rp 5 juta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masa Jabatan Anies Berakhir 2022, Relawan Siapkan 'Panggung' Baru

Masa Jabatan Anies Berakhir 2022, Relawan Siapkan "Panggung" Baru

Nasional
Kapan Syarat PCR untuk Penumpang Semua Moda Transportasi Berlaku ? Ini Penjelasan Satgas

Kapan Syarat PCR untuk Penumpang Semua Moda Transportasi Berlaku ? Ini Penjelasan Satgas

Nasional
MK Tolak Uji Formil UU Minerba, Tiga Hakim Sampaikan Perbedaan Pendapat

MK Tolak Uji Formil UU Minerba, Tiga Hakim Sampaikan Perbedaan Pendapat

Nasional
Yakin Ganjar Diusung PDI-P di Pilpres 2024, Relawan Jokowi: Bu Mega Tak Mungkin Mau Partainya Kalah

Yakin Ganjar Diusung PDI-P di Pilpres 2024, Relawan Jokowi: Bu Mega Tak Mungkin Mau Partainya Kalah

Nasional
Kejar Target Vaksinasi, Pemerintah Siapkan Strategi Sosial dan Vaksin Anak 5-11 Tahun

Kejar Target Vaksinasi, Pemerintah Siapkan Strategi Sosial dan Vaksin Anak 5-11 Tahun

Nasional
Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 5-11 Tahun Mulai 2022, 3 Jenis Vaksin Disiapkan

Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 5-11 Tahun Mulai 2022, 3 Jenis Vaksin Disiapkan

Nasional
Satgas Sebut Peningkatan Cakupan Vaksinasi Jadi Tugas Besar Seluruh Pihak

Satgas Sebut Peningkatan Cakupan Vaksinasi Jadi Tugas Besar Seluruh Pihak

Nasional
Nilai Jokowi Butuh Jubir Layaknya Wimar Witoelar, PKB: Cerdas, Paham Urusan, Tidak Berlebihan

Nilai Jokowi Butuh Jubir Layaknya Wimar Witoelar, PKB: Cerdas, Paham Urusan, Tidak Berlebihan

Nasional
Relawan ANIES, Kampanye Lewat Sembako

Relawan ANIES, Kampanye Lewat Sembako

Nasional
Relawan Joman dan Dukungan untuk Ganjar di Pilpres 2024, Dianggap The Next Jokowi

Relawan Joman dan Dukungan untuk Ganjar di Pilpres 2024, Dianggap The Next Jokowi

Nasional
Uji Formil UU Minerba, MK Nyatakan Dalil Pemohon Tidak Beralasan Menurut Hukum

Uji Formil UU Minerba, MK Nyatakan Dalil Pemohon Tidak Beralasan Menurut Hukum

Nasional
Soal Rencana Perekrutan Eks Pegawai KPK Jadi ASN di Kepolisian, Menpan RB Lempar ke Polri

Soal Rencana Perekrutan Eks Pegawai KPK Jadi ASN di Kepolisian, Menpan RB Lempar ke Polri

Nasional
Relawan Anies Klaim Tak Pakai 'Buzzer' untuk Dukung ke Pilpres 2024

Relawan Anies Klaim Tak Pakai "Buzzer" untuk Dukung ke Pilpres 2024

Nasional
Pasal Terkait Penyusunan Amdal dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Pasal Terkait Penyusunan Amdal dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Nasional
MK Tolak Gugatan Uji Formil UU Minerba yang Diajukan Anggota DPD

MK Tolak Gugatan Uji Formil UU Minerba yang Diajukan Anggota DPD

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.