Menanti Kehadiran Undang Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional...

Kompas.com - 03/02/2021, 19:30 WIB
Foto dirilis Selasa (9/6/2020), memperlihatkan sebuah pesawat tempur F16 C milik skadron udara 16 wing udara 7 Lanud Roesmin Nurjadin - Pekanbaru melintas di udara saat melakukan patroli rutin. Demi menjaga kedaulatan RI, TNI menerjunkan delapan KRI yang silih berganti mengamankan Perairan Natuna dari ancaman kapal asing yang ingin mengeruk kekayaan sumber daya perikanan di perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tersebut. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATFoto dirilis Selasa (9/6/2020), memperlihatkan sebuah pesawat tempur F16 C milik skadron udara 16 wing udara 7 Lanud Roesmin Nurjadin - Pekanbaru melintas di udara saat melakukan patroli rutin. Demi menjaga kedaulatan RI, TNI menerjunkan delapan KRI yang silih berganti mengamankan Perairan Natuna dari ancaman kapal asing yang ingin mengeruk kekayaan sumber daya perikanan di perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tersebut.
Editor Bayu Galih

Australia dalam hal mengelola ruang udara nasionalnya memiliki undang-undang ruang udara tersendiri dengan nama Airspace Act 2007 No 38/2007 yang mengatur tentang regulasi, administrasi dan tujuan yang terkait dengan ruang udara kedaulatan Australia.

Target dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 adalah untuk melindungi lingkungan udara, efisiensi penggunaan ruang udara, akses yang adil terhadap semua pengguna ruang udara, dan untuk keamanan nasional.

Pasca-911, Australia juga membentuk Civil Military Air Traffic Flow Management System dalam antisipasi ancaman teroris yang menggunakan sarana penerbangan sipil komersial.

Indonesia sendiri, setelah menguapnya Dewan Penerbangan dari bumi ibu Pertiwi hingga kini belum memiliki undang undang yang secara spesifik menangani pengelolaan ruang udara nasional yang komprehensif.

Otoritas penerbangan nasional Indonesia masih berada dalam tubuh Kementrian Perhubungan. Indonesia masih belum memiliki Indonesia National Aviation Authority yang independen.

Dari semua itu maka dengan mudah dipetik kesimpulan sederhana tentang diperlukannya sebuah undang-undang yang mengatur pengelolaan ruang udara nasional bagi kesejahteraan masyarakat luas dan sekaligus mencakup penanganan berbagai permasalahan dari manajemen pertahanan keamanan negara.

Mungkin saja undang-undang tentang pengelolaan wilayah udara nasional tersebut akan melengkapi dan menyempurnakan beberapa undang undang yang telah eksis belakangan ini seperti antara lain Undang Undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Semoga saja.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Nasional
KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

Nasional
Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Nasional
Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Nasional
Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Nasional
KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

Nasional
KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

Nasional
3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

Nasional
KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

Nasional
Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Nasional
Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Nasional
Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Nasional
Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kuasa Hukum Rizieq soal Vonis Dikuatkan di Tingkat Banding: Kami Syukuri | Tingginya Kematian Covid-19 dan Vaksinasi yang Rendah

[POPULER NASIONAL] Kuasa Hukum Rizieq soal Vonis Dikuatkan di Tingkat Banding: Kami Syukuri | Tingginya Kematian Covid-19 dan Vaksinasi yang Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X