Menanti Kehadiran Undang Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional...

Kompas.com - 03/02/2021, 19:30 WIB
Foto dirilis Selasa (9/6/2020), memperlihatkan sebuah pesawat tempur F16 C milik skadron udara 16 wing udara 7 Lanud Roesmin Nurjadin - Pekanbaru melintas di udara saat melakukan patroli rutin. Demi menjaga kedaulatan RI, TNI menerjunkan delapan KRI yang silih berganti mengamankan Perairan Natuna dari ancaman kapal asing yang ingin mengeruk kekayaan sumber daya perikanan di perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tersebut. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATFoto dirilis Selasa (9/6/2020), memperlihatkan sebuah pesawat tempur F16 C milik skadron udara 16 wing udara 7 Lanud Roesmin Nurjadin - Pekanbaru melintas di udara saat melakukan patroli rutin. Demi menjaga kedaulatan RI, TNI menerjunkan delapan KRI yang silih berganti mengamankan Perairan Natuna dari ancaman kapal asing yang ingin mengeruk kekayaan sumber daya perikanan di perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tersebut.
Editor Bayu Galih

PERMASALAHAN aktual yang tengah dihadapi Indonesia di bidang kedirgantaraan sampai saat ini dapat dijabarkan dalam sejumlah hal.

Pertama, belum tampilnya sebuah kesadaran bersama sebagai bangsa terhadap pentingnya wilayah atau ruang udara nasional sebagai bagian utuh dari kedaulatan sebuah negara.

Belum disadari benar bahwa wilayah udara kedaulatan sebagai salah satu sumber daya alam yang memiliki potensi yang sangat besar. Belum disadari benar bahwa ruang udara memiliki arti penting dalam aspek pertahanan keamanan negara.

Maka dengan demikian hingga kini menjadi tidak jelas siapa atau institusi mana yang mengelola wilayah udara nasional.

Baca juga: Ini Spesifikasi Helikopter Super Puma yang Diterima TNI AU

Dalam UUD 1945 yang sudah beberapa kali di amandemen pun, wilayah udara diatas wilayah territorial NKRI tidak atau belum disebut dengan jelas sebagai wilayah udara kedaulatan Indonesia.

Berikutnya adalah masih merebaknya kesimpangsiuran dalam tata kelola penerbangan nasional di Indonesia pada kegiatan operasional sehari-hari antara penerbangan sipil dan penerbangan militer.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Beberapa masalah tentang penggunaan bandara dan pangkalan udara militer belum dapat diselesaikan dengan tuntas. Demikian pula masih ada wilayah udara nasional yang belum sepenuhnya berada dalam manajemen otoritas penerbangan nasional.

Di sisi lain, pelanggaran wilayah udara yang dilakukan oleh banyak kegiatan penerbangan tanpa izin belum juga dapat diatasi, baik dalam upaya pencegahan, lebih lebih dalam aspek penegakkan hukum ketika terjadi pelanggaran yang telah berhasil ditindak.

Baca juga: Indonesia Dilaporkan Menunggak Rp 6,2 Triliun dalam Proyek Pesawat Tempur dengan Korsel

Dewan Penerbangan Nasional

Sebenarnya sudah sejak tahun 1955 telah ada upaya untuk menunjuk sebuah institusi yang diharapkan dapat berperan dalam mengelola wilayah udara nasional.

Pada 3 Februari 1955, dengan PP nomor 5 tahun 1955 telah ditetapkan sebuah badan bernama Dewan Penerbangan.

Sebuah langkah cemerlang berangkat dari visi yang sangat mengagumkan, karena di tahun 1955 itu Republik Indonesia sebagai negara sangat luas dan berbentuk kepulauan serta berpenduduk banyak, masih belum memiliki Dewan Maritim akan tetapi sudah memiliki Dewan Penerbangan.

Mengagumkan, karena Indonesia yang baru saja pada Mei 1950 menyatakan diri sebagai anggota ICAO (International Civil Aviation Organization), pada 1955 sudah mulai menyusun undang-undang yang berkait dengan peraturan penerbangan.

Baca juga: Usai Jalani Program, Dua Pesawat Tempur F-16 TNI AU Kembali Mengudara

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenang Pendeta Yeremia yang Tewas Ditembak di Papua

Mengenang Pendeta Yeremia yang Tewas Ditembak di Papua

Nasional
38 Akademisi dari Australia Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Saiful Mahdi

38 Akademisi dari Australia Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
PT KAI Buka Lowongan Kerja, Ini Formasi dan Cara Daftarnya

PT KAI Buka Lowongan Kerja, Ini Formasi dan Cara Daftarnya

Nasional
Pemanggilan Suroto ke Istana Dinilai Paradoks Demokrasi, Hanya Manis di Depan

Pemanggilan Suroto ke Istana Dinilai Paradoks Demokrasi, Hanya Manis di Depan

Nasional
Polisi Pastikan Kasus Penganiayaan Tak Hambat Penyidikan Muhammad Kece

Polisi Pastikan Kasus Penganiayaan Tak Hambat Penyidikan Muhammad Kece

Nasional
Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli secara Pidana

Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Profil Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris MIT yang Tewas

Profil Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris MIT yang Tewas

Nasional
UPDATE: Tambah 11 di Korsel, Total 5.916 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 11 di Korsel, Total 5.916 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Dukung 56 Pegawai yang Akan Dipecat, Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat

Dukung 56 Pegawai yang Akan Dipecat, Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat

Nasional
Jokowi Ungkap Kontribusi RI Hadapi Situasi Darurat Energi dan Iklim Dunia

Jokowi Ungkap Kontribusi RI Hadapi Situasi Darurat Energi dan Iklim Dunia

Nasional
Mahfud Harap Publik Tetap Tenang Usai Pimpinan Teroris MIT Ali Kalora Tewas Ditembak

Mahfud Harap Publik Tetap Tenang Usai Pimpinan Teroris MIT Ali Kalora Tewas Ditembak

Nasional
Solidaritas Pegawai KPK terhadap 56 Pegawai yang Akan Dipecat: Beri Dua Kali Surat Ke Pimpinan

Solidaritas Pegawai KPK terhadap 56 Pegawai yang Akan Dipecat: Beri Dua Kali Surat Ke Pimpinan

Nasional
BNPT Kutuk Keras Tindakan KKB Serang Tenaga Kesehatan di Papua

BNPT Kutuk Keras Tindakan KKB Serang Tenaga Kesehatan di Papua

Nasional
Lini Masa Kedatangan Vaksin Covid-19 di Indonesia

Lini Masa Kedatangan Vaksin Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.