Moeldoko soal Tudingan Kudeta AHY: Saya Ingatkan, Jangan Memfitnah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengingatkan para pihak yang menggulirkan tudingan kudeta kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk berhati-hati.

Moeldoko mewanti-wanti agar jangan sampai isu ini menjadi fitnah.

"Jadi saya ingatkan, hati-hati, jangan memfitnah orang. Hati-hati saya ingatkan itu," kata Moeldoko di kediamannya, Rabu (3/2/2021).

Baca juga: Dituding Hendak Kudeta AHY, Moeldoko: Ini Dagelan Saja

Moeldoko menilai, isu terkait kudeta ini sengaja dikembangkan untuk menarik simpati masyarakat.

Ia pun heran dengan banyaknya pihak yang ikut diseret dalam isu ini, mulai dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, bahkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nasdem.

"Biar apa urusannnya itu, ketawa semua itu, apa urusannnya, tapi juga marah," ujar Moeldoko.

Kendati demikian, Moeldoko tak menampik bahwa dirinya beberapa kali melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak. Namun, ia tak menyebutkan detail pihak-pihak yang dimaksud.

Moeldoko mengungkap pertemuan itu beberapa kali dilakukan di rumahnya dan beberapa kali di hotel.

Dalam pertemuan tersebut, Moeldoko mengaku mendengarkan banyak cerita dan emosi.

Baca juga: Moeldoko: Saya Siapa Sih, Mas AHY Kenapa Mesti Takut?

Tetapi, Moeldoko menegaskan bahwa dirinya sama sekali tak punya kuasa untuk melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Partai Demokrat.

Hal ini karena Moeldoko bukan kader Partai Demokrat. Selain itu, proses penggantian kepemimpinan suatu partai politik pun tak bisa dilakukan sembarangan, melainkan harus sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai tersebut.

"Di Demokrat ada Pak SBY (Soesilo Bambang Yudhoyono), ada putranya, Mas AHY, apalagi kemarin dipilih secara aklamasi. Kenapa mesti takut dia," kata Moeldoko.

MUHAMMAD ADIMAJA Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, di mana gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.

AHY menyebut, orang yang ingin mengambil alih kursi Ketua Umum partainya ini berada di lingkaran terdekat Presiden Jokowi.

Baca juga: Kegagalan AHY di Pilkada DKI dan Pilpres 2019, Dinilai Jadi Alasan Munculnya Kudeta di Partai Demokrat

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY melalui tayangan YouTube Agus Yudhoyono.

Tak berselang lama, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menggenapi pernyataan AHY. Herzaky menyebut, orang di lingkungan Istana yang hendak mengambil alih kekuasan partainya merupakan Kepala KSP Moeldoko.

Demokrat beranggapan, gerakan ini dilancarkan untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.