Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Postur Anggaran Pendidikan Capai Rp 550 Triliun, DPR Ingin PJP 2020-2035 Dipertajam

Kompas.com - 03/02/2021, 18:33 WIB
A P Sari,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) Republik Indonesia (RI) Syaiful Huda mengatakan, postur anggaran pendidikan Indonesia tahun ini mencapai Rp 550 triliun yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN).

Jumlah ini, kata Syaiful, dialokasikan untuk tiga pembagian, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

“Untuk Kemendikbud alokasi yang diberikan sebesar Rp 81,5 triliun, Kemenag sebesar Rp 55 triliun, dan TKDD sebesar Rp 299,06 triliun,” kata Syaiful dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (3/2/2021).

Dengan total tersebut, Syaiful berharap agar reformulasi anggaran pendidikan dalam konsep Peta Jalan Pendidikan (PJP) 2020-2035 bisa lebih dipertajam.

Baca juga: Ikut Rapat Bersama DPR RI, PPI Dunia Rekomendasikan 4 Poin Perbaikan Peta Jalan Pendidikan Indonesia

“Harus ada pembahasan teknis lanjutan, supaya sasaran program bisa tercapai dan isu fundamental pendidikan Indonesia bisa segera terealisasikan,” serunya.

Hal ini diungkapkan Syaiful dalam rapat dengar pendapat Komisi X DPR RI dengan mitra kerja terkait terkait pembahasan PJP 2020-2035 Kemendikbud Sektor Pengelolaan Anggaran Pendidikan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2/2021).

Menurutnya, reformulasi PJP harus berorientasi pada peningkatan kuantitas, baik tenaga pendidikan maupun siswa dan mahasiswa.

“Kami menekankan agar PJP ini selaras dengan visi negara yang tertuang dalam Undang Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 1945,” ungkap wakil rakyat Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat tersebut.

Baca juga: Profil Marzuki Alie, Eks Ketua DPR yang Dituding Terlibat Kudeta Partai Demokrat

Dasar hukum yang dimaksud Syaiful berkenaan dengan UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4 yang menyebut tentang alokasi anggara pendidikan sebesar 20 persen berasal dari APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Mengamini pernyataan Syaiful, Anggota Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian sepakat bahwa postur anggaran pendidikan ini perlu dipelajari kembali agar menghasilkan rekomendasi kuat, terutama yang berkaitan dengan kapasitas dan kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam mewujudkan PJP tahun 2020-2035.

“Kemedikbud, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus bisa membuat identifikasi akurat dalam menentukan skala prioritas program,” ujar Hetifah.

Menjawab pernyataan Saiful dan Hetifah, Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Kemenkeu Andin Hadiyanto menegaskan, pihaknya akan mendukung PJP 2020-2035 dalam aspek anggaran dan pengelolaan badan layanan umum (BLU) pendidikan.

Baca juga: Prolegnas Prioritas Tak Kunjung Disahkan, Formappi: Gerak Cepat DPR Hanya untuk RUU Kepentingan Partai

Dukungan tersebut, kata Andin, dilakukan melalui modernisasi pencairan anggaran dan penyederhanaan bisnis proses pengelolaan keuangan.

“Contohnya seperti mengoptimalisasi aplikasi Sakti, Sistem Pembendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), dan Platform Pembayaran Pemerintah (PPP),” katanya.

Sebagai informasi, rapat tersebut turut dihadiri Sekjen Kemendikbud, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dirjen Anggaran Kemenkeu, dan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu.

Selain itu, turut hadir pula Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat, Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional(Bappenas) serta perwakilan dari beberapa pemerintah daerah.

Rapat ini menyoroti sejumlah isu pendidikan dalam reformulasi anggaran, seperti indeks pembiayaan yang memiliki gap besar dibandingkan dengan negara lain, belum jelasnya rekrutmen tenaga pendidik lewat PPPK dan masih minimnya SDM dan infrastruktur pendidikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com