Parpol Tolak Pilkada 2022-2023 karena Alasan Keselamatan, Azyumardi: Itu Hanya Lips Service dan Gimmick

Kompas.com - 03/02/2021, 17:02 WIB
Cendekiawan muslim, Azyumardi Azra Ketika Ditemui di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Jumat (11/8/2017). KOMPAS.com/ Moh NadlirCendekiawan muslim, Azyumardi Azra Ketika Ditemui di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Jumat (11/8/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra menilai, keselamatan rakyat yang digunakan sebagai alasan partai politik menolak penyelenggaraan Pilkada 2022 dan 2023 hanyalah jargon dan gimmick belaka.

"Kepentingan rakyat, keselamatan rakyat hanya sekadar jargon, lips service dan gimmick dari partai politik dan elite parpol. Maupun pejabat tinggi yang diusung parpol dalam Pemilu," kata Azyumardi kepada Kompas.com, Rabu (3/2/2021).

Menurut dia, banyak elit parpol dalam yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi dalam membuat kebijakan. Termasuk dalam hal penyelenggaraan pilkada

Ada sejumlah alasan yang melandasi hal tersebut, terutama dalam hal kekuasaan dan dominasi yang memiliki dampak luas.

"Alasannya kepentingan kekuasaan yang bisa mendatangkan fasilitas, keuangan dan akses pada sumber-sumber penguatan pengaruh, serta dominasi," terang dia.

Baca juga: Soal Pilkada, Guru Besar UIN Jakarta Nilai Parpol Pilih Utamakan Kepentingan Pribadi

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meski demikian, para elit parpol sebenarnya masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi tersebut dengan mengedepankan kepentingan publik yang lebih luas.

Namun, ia mengatakan, kondisi itu kembali kepada diri masing-masing elit politik.

"Mereka harus kembali dengan cara mempertimbangkan akal sehat untuk kepentingan dan keselamatan warga. Saya tidak tahu, kalau mereka punya nurani, seharusnya mereka bisa kembali ke jalan yang benar," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengatakan, Pilkada serentak perlu dilakukan pada 2024 sebab akan berisiko apabila dipaksa dilakukan pada 2022 dan 2023.

"Kita tidak berpikir yang sifatnya pragmatis dan kemudian ambisinya pada kekuasaan. Tidak semata-mata itu. Kita semata-mata untuk bagaimana bangsa ini sekarang fokus mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi," kata Djarot dalam acara "Aiman", Senin (1/2/2021) malam.

Baca juga: Ditanya soal Pilkada DKI, Anies: Kami Urus Covid-19 Dulu

Lebih lanjut Djarot mengatakan bahwa PDI-P saat ini lebih fokus untuk memikirkan keselamatan bangsa daripada sibuk mengurusi siapa yang akan bertarung atau diusung pada Pilkada.

"Kita tidak persiapkan. Kita tidak berpikir untuk misalnya ngelus-ngelus jagung. Baik untuk Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, termasuk untuk Sumatera Utara. Kita berpikirnya adalah keselamatan bangsa ini jauh lebih penting," tutur Djarot.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Minta Angka Keterisian RS Covid-19 Ditekan untuk Kurangi Beban Tenaga Kesehatan

Satgas Minta Angka Keterisian RS Covid-19 Ditekan untuk Kurangi Beban Tenaga Kesehatan

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat Tajam, Satgas: Tidak Dapat Ditoleransi

Kasus Covid-19 Meningkat Tajam, Satgas: Tidak Dapat Ditoleransi

Nasional
[POPULER NASIONAL] PPKM Mikro Diperketat | Hasil Validasi GeNose Diminta Segera Dipublikasikan

[POPULER NASIONAL] PPKM Mikro Diperketat | Hasil Validasi GeNose Diminta Segera Dipublikasikan

Nasional
Pemkot Jaktim Tak Tutup Kemungkinan Bangun RS Khusus Pasien Covid-19

Pemkot Jaktim Tak Tutup Kemungkinan Bangun RS Khusus Pasien Covid-19

Nasional
Menkes: Biarkan Virus Menular, yang Penting Pasien Covid-19 Tak Melebihi Kapasitas Rumah Sakit

Menkes: Biarkan Virus Menular, yang Penting Pasien Covid-19 Tak Melebihi Kapasitas Rumah Sakit

Nasional
KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

Nasional
Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Nasional
Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Nasional
Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Nasional
Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Nasional
Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Nasional
Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Nasional
Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X