Kompas.com - 03/02/2021, 13:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) lebih efektif. Ia ingin PPKM dilaksanakan dengan pendekatan mikro atau melibatkan masyarakat hingga tingkat terbawah.

Hal ini Jokowi sampaikan dalam rapat terbatas yang digelar bersama sejumlah menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/2/2021).

"Arahan Bapak Presiden adalah pendekatannya berbasis mikro atau di tingkat lokal, mulai dari tingkat desa, kampung, RT dan RW, dan melibatkan satgas dari pusat sampai satgas terkecil," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.

Baca juga: Airlangga: Presiden Jokowi Minta Ada Standardisasi Masker untuk Masyarakat

Pendekatan mikro yang dimaksud Jokowi salah satunya melibatkan peran aparat hukum di daerah untuk mendisiplinkan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Selain itu, Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) hingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga dilibatkan dalam upaya penelusuran kontak erat pasien Covid-19 atau tracing.

"Pelibatan aktif dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, operasi yustisi TNI-Polri ini dilakukan bukan hanya untuk menegakkan hukum, tapi juga untuk melakukan tracing," ujar Airlangga.

Baca juga: 11 Bulan Pandemi Covid-19, Pemerintah Diminta Perbaiki Komunikasi Publik

Airlangga mengungkap, hasil dari penerapan PPKM selama lebih dari 2 pekan mulai menunjukkan hasil yang positif.

Di beberapa kabupaten/kota di provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta terjadi penurunan zona merah atau risiko tinggi Covid-19.

Selain itu, mobilisasi penduduk di beberapa wilayah juga disebut menurun.

"Yang masih mobilitasnya masih relatif tinggi itu adalah di tempat kerja maupun area permukiman sehingga area permukiman ini menjadi perhatian," ujar Airlangga.

Baca juga: Satgas Ingatkan RS Hampir Penuh, Banyak Pasien Covid-19 Terpaksa Isolasi Mandiri

Menurut Ketua Umum Partai Golkar itu, Jokowi meminta penanganan pandemi terus diintensifkan.

Salah satunya, dengan meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam protokol 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

"Tentu Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa penanganan Covid-19, satu negara dengan negara lain berbeda, dan tidak ada rumus yang sama, sehingga kita melakukan sesuai dengan cara yang dianggap tepat di Indonesia," kata Airlangga.

Baca juga: Jokowi Akui PPKM Tak Efektif Tekan Penularan Covid-19, Pengamat: Kok Baru Sekarang?

Adapun kebijakan PPKM saat ini memasuki jilid kedua. Kebijakan yang semula dijadwalkan berakhir pada 25 Januari 2021 itu diperpanjang 14 hari, hingga 8 Febuari.

Perpanjangan kebijakan ini diputuskan oleh Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kabinet, Kamis (21/1/2021).

Sama seperti PPKM 11-25 Januari, pembatasan jilid 2 ini tetap diberlakukan di 7 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Petinggi ACT Pernah Dilaporkan ke Bareskrim soal Dugaan Penipuan Akta Autentik

Petinggi ACT Pernah Dilaporkan ke Bareskrim soal Dugaan Penipuan Akta Autentik

Nasional
Revisi UU Pemilu Harus Segera jika IKN dan 3 Provinsi Baru Papua Ikut Pemilu 2024

Revisi UU Pemilu Harus Segera jika IKN dan 3 Provinsi Baru Papua Ikut Pemilu 2024

Nasional
Bagikan Bansos di Semarang, Jokowi: Jangan Dibelikan 'Handphone', Minyak Goreng Boleh

Bagikan Bansos di Semarang, Jokowi: Jangan Dibelikan "Handphone", Minyak Goreng Boleh

Nasional
Jokowi Potong Tumpeng 'Raksasa' Saat Upacara Hari Bhayangkara

Jokowi Potong Tumpeng "Raksasa" Saat Upacara Hari Bhayangkara

Nasional
Jokowi Minta Polri Antisipasi Gangguan Kamtibmas Pemilu Serentak 2024

Jokowi Minta Polri Antisipasi Gangguan Kamtibmas Pemilu Serentak 2024

Nasional
Pemerintah Minta MK Tolak Uji Materi UU Perkawinan Soal Pernikahan Beda Agama

Pemerintah Minta MK Tolak Uji Materi UU Perkawinan Soal Pernikahan Beda Agama

Nasional
Panglima TNI Sudah Kirim Surat Usulan Pemberhentian Achmad Marzuki ke Presiden

Panglima TNI Sudah Kirim Surat Usulan Pemberhentian Achmad Marzuki ke Presiden

Nasional
Penunjukan Menpan-RB Ad Interim untuk Jaga Fungsi Pemerintahan

Penunjukan Menpan-RB Ad Interim untuk Jaga Fungsi Pemerintahan

Nasional
KSAD Benarkan Calon Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki Sudah Pensiun Dini dari TNI

KSAD Benarkan Calon Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki Sudah Pensiun Dini dari TNI

Nasional
Nasdem Usul Utusan Golongan Diakomodasi dalam PPHN, Ini Alasannya

Nasdem Usul Utusan Golongan Diakomodasi dalam PPHN, Ini Alasannya

Nasional
Kemenag Tetapkan Kriteria Hewan Kurban di Masa Wabah PMK, Simak Rinciannya

Kemenag Tetapkan Kriteria Hewan Kurban di Masa Wabah PMK, Simak Rinciannya

Nasional
Achmad Marzuki Pensiun dari TNI, Sehari Jabat Stafsus Mendagri, Lalu Jadi Pj Gubernur Aceh

Achmad Marzuki Pensiun dari TNI, Sehari Jabat Stafsus Mendagri, Lalu Jadi Pj Gubernur Aceh

Nasional
45 Anggota DPR Hadir Secara Fisik Rapat Paripurna Perpanjangan Pembahasan RUU PDP-RUU ASN

45 Anggota DPR Hadir Secara Fisik Rapat Paripurna Perpanjangan Pembahasan RUU PDP-RUU ASN

Nasional
Kemensos Tegaskan Bisa Cabut Izin ACT bila Terbukti Melakukan Penyimpangan

Kemensos Tegaskan Bisa Cabut Izin ACT bila Terbukti Melakukan Penyimpangan

Nasional
MUI: Puasa Arafah 9 Juli Indonesia Tetap Sah, meski di Mekkah Sudah Idul Adha

MUI: Puasa Arafah 9 Juli Indonesia Tetap Sah, meski di Mekkah Sudah Idul Adha

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.