Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingin Babinsa hingga Satpol PP Dilibatkan dalam "Tracing" Covid-19

Kompas.com - 03/02/2021, 13:49 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) lebih efektif. Ia ingin PPKM dilaksanakan dengan pendekatan mikro atau melibatkan masyarakat hingga tingkat terbawah.

Hal ini Jokowi sampaikan dalam rapat terbatas yang digelar bersama sejumlah menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/2/2021).

"Arahan Bapak Presiden adalah pendekatannya berbasis mikro atau di tingkat lokal, mulai dari tingkat desa, kampung, RT dan RW, dan melibatkan satgas dari pusat sampai satgas terkecil," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.

Baca juga: Airlangga: Presiden Jokowi Minta Ada Standardisasi Masker untuk Masyarakat

Pendekatan mikro yang dimaksud Jokowi salah satunya melibatkan peran aparat hukum di daerah untuk mendisiplinkan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Selain itu, Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) hingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga dilibatkan dalam upaya penelusuran kontak erat pasien Covid-19 atau tracing.

"Pelibatan aktif dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, operasi yustisi TNI-Polri ini dilakukan bukan hanya untuk menegakkan hukum, tapi juga untuk melakukan tracing," ujar Airlangga.

Baca juga: 11 Bulan Pandemi Covid-19, Pemerintah Diminta Perbaiki Komunikasi Publik

Airlangga mengungkap, hasil dari penerapan PPKM selama lebih dari 2 pekan mulai menunjukkan hasil yang positif.

Di beberapa kabupaten/kota di provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta terjadi penurunan zona merah atau risiko tinggi Covid-19.

Selain itu, mobilisasi penduduk di beberapa wilayah juga disebut menurun.

"Yang masih mobilitasnya masih relatif tinggi itu adalah di tempat kerja maupun area permukiman sehingga area permukiman ini menjadi perhatian," ujar Airlangga.

Baca juga: Satgas Ingatkan RS Hampir Penuh, Banyak Pasien Covid-19 Terpaksa Isolasi Mandiri

Menurut Ketua Umum Partai Golkar itu, Jokowi meminta penanganan pandemi terus diintensifkan.

Salah satunya, dengan meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam protokol 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

"Tentu Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa penanganan Covid-19, satu negara dengan negara lain berbeda, dan tidak ada rumus yang sama, sehingga kita melakukan sesuai dengan cara yang dianggap tepat di Indonesia," kata Airlangga.

Baca juga: Jokowi Akui PPKM Tak Efektif Tekan Penularan Covid-19, Pengamat: Kok Baru Sekarang?

Adapun kebijakan PPKM saat ini memasuki jilid kedua. Kebijakan yang semula dijadwalkan berakhir pada 25 Januari 2021 itu diperpanjang 14 hari, hingga 8 Febuari.

Perpanjangan kebijakan ini diputuskan oleh Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kabinet, Kamis (21/1/2021).

Sama seperti PPKM 11-25 Januari, pembatasan jilid 2 ini tetap diberlakukan di 7 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Nasional
Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Nasional
Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Nasional
LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Menko PMK Sebut Pembangunan 'Buffer Zone' Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Menko PMK Sebut Pembangunan "Buffer Zone" Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Nasional
Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Nasional
MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

Nasional
Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Nasional
Pemerintah Sebut Sistem 'One Way', 'Contraflow' dan Ganjil-Genap Terus Disempurnakan

Pemerintah Sebut Sistem "One Way", "Contraflow" dan Ganjil-Genap Terus Disempurnakan

Nasional
2 Pegawai Maskapai Swasta Ditangkap, Selundupkan Narkoba ke Kabin Pesawat

2 Pegawai Maskapai Swasta Ditangkap, Selundupkan Narkoba ke Kabin Pesawat

Nasional
Momen Emosional SYL Tanggapi Keterangan Eks Ajudannya

Momen Emosional SYL Tanggapi Keterangan Eks Ajudannya

Nasional
Pemerintah Ingin Ada Aplikasi yang Intergrasikan Program Mudik Gratis

Pemerintah Ingin Ada Aplikasi yang Intergrasikan Program Mudik Gratis

Nasional
Pemerintah Klaim Macet Panjang ke Pelabuhan Merak Bakal Hilang Setelah Ada 'Buffer Zone'

Pemerintah Klaim Macet Panjang ke Pelabuhan Merak Bakal Hilang Setelah Ada "Buffer Zone"

Nasional
Anwar Usman Boleh Tangani Sengketa Pileg di MK, kecuali yang Libatkan PSI

Anwar Usman Boleh Tangani Sengketa Pileg di MK, kecuali yang Libatkan PSI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com