Antusiasme akan Komnas Disabilitas Tinggi, 1.200 Orang Daftar Jadi Komisioner

Kompas.com - 03/02/2021, 13:11 WIB
Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2020) KOMPAS.com/SANIA MASHABIStaf Khusus Presiden Angkie Yudistia di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Antusiasme masyarakat terhadap pembentukkan Komisi Nasional Disabilitas (Komnas Disabilitas) oleh pemerintah diklaim cukup tinggi.

Realisasi pembentukan Komnas Disabilitas tersebut sudah mulai dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial.

Dalam pertemuannya dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (2/2/2021), Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia mengatakan, pihaknya membahas tindak lanjut pembentukan Komnas Disabilitas yang telah menarik minat masyarakat tersebut.

Baca juga: Temui Wamenkumham, Stafsus Presiden Bahas Rencana Pembentukan Komnas Disabilitas

Tak hanya dari segi pembentukan lembaganya, tetapi juga tahapan rekrutmen untuk calon komisioner di komisi tersebut.

"Kami membahas koordinasi lanjutan mengenai pembentukan Komnas Disabilitas dan membicarakan tingginya antusias masyarakat untuk menjadi calon komisioner Komnas Disabilitas," ujar Angkie, dikutip dari siaran pers, Rabu (3/2/2021).

Angkie mengatakan, sejauh ini sudah ada 1.200 orang yang mengajukan diri untuk menjadi komisioner Komnas Disabilitas.

Tingginya minat masyarakat tersebut juga dinilainya sebagai tanda bahwa keberadaan Komnas Disabilitas sangat diperlukan.

"Terutama untuk menjamin terakomodirnya kebutuhan dan harapan para penyandang disabilitas," kata dia.

Baca juga: Angkie Yudistia Ingin Penyandang Disabilitas Ikut Kontestasi Pilkada 2020

Angkie yang juga menjadi tim panitia seleksi calon komisioner berharap terbentuknya Komnas Disabilitas dapat hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi.

Selain itu, Komnas Disabilitas juga diharapkan mampu memberikan manfaat secara ekonomi bagi penyandang disabilitas.

Adapun pembentukan Komnas Disabilitas berdasarkan atas Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2020.

Baca juga: Stafsus Milenial Jokowi Angkie Yudistia Ceritakan Sulitnya Difabel Hidup Mandiri

Komnas dibentuk dalam rangka penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Di samping itu, Komnas merupakan wujud implementasi dan pemantauan nasional terhadap Convention of The Right of Person With Disabilities (CRPD).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X