Anggota F-PAN Usul DPR Fokus Tangani Pandemi Ketimbang Bahas Revisi UU Pemilu

Kompas.com - 03/02/2021, 12:51 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus mengusulkan agar fraksi yang ada di DPR lebih fokus membantu pemerintah menangani pandemi, daripada membahas Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.

"Saya mengimbau kepada kawan-kawan fraksi yang ada di DPR untuk lebih fokus kepada penanganan pandemi Covid-19 yang makin mengkhawatirkan. Dan juga perlu dilakukan perbaikan dan pembenahan terhadap ekonomi," kata Guspardi di Jakarta, Rabu (3/2/2021) seperti dikutip Antara.

Ia menegaskan bahwa Fraksi PAN menolak untuk melanjutkan pembahasan RUU tersebut.
Pasalnya, menurut dia, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu masih dapat digunakan untuk tiga hingga empat pemilu berikutnya.

Baca juga: Perludem: Pembahasan RUU Pemilu Relevan dan Penting Dilakukan

Guspardi menilai, fraksi perlu memilih langkah tersebut agar pandangan publik kepada DPR tidak melulu soal urusan politik partai.

Menurutnya, RUU Pemilu yang terus-terusan dibahas maka akan menimbulkan kesan tak elok kepada DPR di tengah situasi pandemi.

"Secara tegas saya telah menyuarakan dan meminta untuk dilakukan penundaan pembahasan RUU Kepemiluan. Ini saya lakukan setelah mendapat masukan dari pemerhati tokoh dan akademisi dalam diskusi terbatas yang saya hadiri sehingga Pemerintah dan DPR harus fokus menangani pandemi," jelasnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di samping itu, Guspardi mengatakan, kebijakan pembatasan ruang di setiap tempat termasuk di gedung DPR juga menjadi alasan PAN meminta dibatalkannya pembahasan RUU Pemilu.

Menurutnya, ruang rapat di Kompleks Parlemen dibatasi kapasitas orang yang hadir. Sehingga, pembahasan RUU lebih banyak dilaksanakan anggota DPR secara virtual.

"Dalam kondisi ini, tentunya hasil pembahasan terhadap revisi UU Kepemiluan dalam masa pandemi Covid-19 ini tidak efektif," terang dia.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulfkifli Hasan berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini masih sangat baru, yaitu secara formal diterapkan dalam kurun waktu 4 sampai 5 tahun.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Ajak Ulama Sosialisasi Tes Swab Cegah Penyebaran Covid-19

Mahfud Ajak Ulama Sosialisasi Tes Swab Cegah Penyebaran Covid-19

Nasional
Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Capai 1 Juta Suntikan Per Hari Mulai Awal Juli

Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Capai 1 Juta Suntikan Per Hari Mulai Awal Juli

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi 10.000 Pelaku Jasa Keuangan

Jokowi Tinjau Vaksinasi 10.000 Pelaku Jasa Keuangan

Nasional
Vaksinasi Ulang Memungkinkan jika Masih Terpapar Covid-19? Ini Penjelasan Kemenkes

Vaksinasi Ulang Memungkinkan jika Masih Terpapar Covid-19? Ini Penjelasan Kemenkes

Nasional
Polemik GKI Yasmin yang Belum Tuntas...

Polemik GKI Yasmin yang Belum Tuntas...

Nasional
UPDATE 16 Juni: 1 Sembuh di India, Tak Ada Tambahan Kasus WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 16 Juni: 1 Sembuh di India, Tak Ada Tambahan Kasus WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Jokowi Dijadwalkan Lantik Gubernur dan Wagub Sulteng Rabu Sore Ini

Jokowi Dijadwalkan Lantik Gubernur dan Wagub Sulteng Rabu Sore Ini

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki: Dinilai Janggal dan Lukai Upaya Pemberantasan Korupsi

Pemangkasan Hukuman Pinangki: Dinilai Janggal dan Lukai Upaya Pemberantasan Korupsi

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 dan Amunisi Pencegahan yang Tak Kuat

Lonjakan Kasus Covid-19 dan Amunisi Pencegahan yang Tak Kuat

Nasional
Moeldoko: Kami Akan Kawal Pemulihan Pariwisata di Bali

Moeldoko: Kami Akan Kawal Pemulihan Pariwisata di Bali

Nasional
Satgas Sebut Suplai dan Jadwal Vaksin Covid-19 Terjaga untuk Penuhi Target 1 Juta Per Hari

Satgas Sebut Suplai dan Jadwal Vaksin Covid-19 Terjaga untuk Penuhi Target 1 Juta Per Hari

Nasional
Ngabalin: TWK Internal KPK, Pemerintah Tak Bisa Komentar

Ngabalin: TWK Internal KPK, Pemerintah Tak Bisa Komentar

Nasional
[POPULER NASIONAL] Aturan Lengkap PPKM di 34 Provinsi | Jawaban Firli Saat Ditanya Pilih Pancasila atau Agama

[POPULER NASIONAL] Aturan Lengkap PPKM di 34 Provinsi | Jawaban Firli Saat Ditanya Pilih Pancasila atau Agama

Nasional
Satgas Covid-19 Ingatkan Lagi Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Satgas Covid-19 Ingatkan Lagi Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Nasional
Satgas: Efektivitas Vaksin Covid-19 Masih Tinggi, Termasuk Melindungi dari Varian Delta

Satgas: Efektivitas Vaksin Covid-19 Masih Tinggi, Termasuk Melindungi dari Varian Delta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X