Kompas.com - 03/02/2021, 09:59 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut menjadikan isu pemberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal sebagai salah satu fokus pekerjaan yang harus ditangani.

Saleh meminta Kapolri melakukan tindakan tegas ke perusahaan-perusahaan yang memberangkatkan PMI secara ilegal ke luar negeri.

"Pasalnya, ada banyak laporan yang disampaikan masyarakat bahwa pengiriman PMI ilegal semakin hari semakin meningkat. Padahal, saat ini masih diberlakukan moratorium pengiriman PMI ke beberapa negara, khususnya di Timur Tengah," kata Saleh dalam keterangannya, Rabu (3/2/2021).

Baca juga: KBRI Riyadh Selamatkan Hak Keuangan Pekerja Migran Indonesia Rp 22,8 Miliar

Hingga saat ini, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 memang masih berlaku.

Regulasi itu mengatur tentang penghentian dan pelarangan penempatan pekerja migran pada pengguna perorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah.

Saleh menegaskan, pembiaran praktik pemberangkatan PMI secara ilegal ini bisa sangat berbahaya. Ia khawatir ada tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Karena itu, ia menekankan, praktik tersebut harus ditindak tegas.

Baca juga: Pemerintah Diminta Pastikan Tak Ada Oknum Palsukan Tes Covid-19 Pekerja Migran RI ke Taiwan

Menurut dia, kewajiban negara untuk memberikan pelindungan terhadap PMI sudah jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

"Sederhana saja, kalau ada orang yang pergi bekerja di luar negeri tanpa prosedur, tanpa dokumen, dan tidak jelas siapa yang bertanggung jawab, patut diduga itu adalah tindakan pelanggaran. Di dalam UU Pelindungan PMI, sanksinya berat dan tegas," tuturnya.

Bertalian dengan itu, Saleh mendorong Kementerian Ketenagakerjaan membuka sistem penempatan satu kanal (SPSK) untuk negara Uni Emirat Arab dan beberapa negara Timur Tengah lainnya.

Dengan demikian, Kemenaker dapat menyeleksi secara ketat perusahaan-perusahaan untuk diberikan izin pengelolaan dan pemberangkatan PMI.

Baca juga: Taiwan Perpanjang Larangan Kedatangan Pekerja Migran Indonesia

Menurut Saleh, hal ini dapat meminimalisasi pengiriman PMI oleh perusahaan-perusahaan ilegal.

"Sekalian dibuka saja secara formal, lalu lakukan seleksi secara terbuka. Berikan pelatihan kerja kepada calon PMI-nya dengan baik. Berangkatkan secara formal. Dengan begitu, hak-hak mereka dapat dipenuhi dengan benar," ujar Saleh.

Saleh berpendapat, pembukaan keberangkatan PMI ke luar negeri akan turut membantu kondisi perekonomian PMI yang bersangkutan.

Sebab, saat ini situasi perekonomian nasional juga tengah sulit. Namun, dia menegaskan agar keberangkatan harus aman dan sesuai regulasi.

"Kita di Indonesia juga sekarang kesulitan. Banyak tenaga kerja kita yang di-PHK. Lapangan pekerjaan sulit. Pengangguran makin menumpuk. Kalau ada yang mau bekerja di luar negeri, ya itu bisa jadi salah satu solusi alternatif jangka pendek. Namun sekali lagi, harus aman dan sesuai aturan," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Dansa Politik' Kader PDI-P,  Antara Dewan Kolonel dan Dewan Kopral

"Dansa Politik" Kader PDI-P, Antara Dewan Kolonel dan Dewan Kopral

Nasional
Dua Gibran, Merdeka Belajar dan Diplomasi Istana

Dua Gibran, Merdeka Belajar dan Diplomasi Istana

Nasional
Deretan Skandal Lukas Enembe, dari Dugaan Korupsi hingga Judi

Deretan Skandal Lukas Enembe, dari Dugaan Korupsi hingga Judi

Nasional
Ke MKD DPR, IPW Bakal Jelaskan soal 'Private Jet' yang Dipakai Brigjen Hendra Kurniawan

Ke MKD DPR, IPW Bakal Jelaskan soal "Private Jet" yang Dipakai Brigjen Hendra Kurniawan

Nasional
Laporan Keuangan Konsorsium Judi Mengalir ke Oknum Polisi

Laporan Keuangan Konsorsium Judi Mengalir ke Oknum Polisi

Nasional
Jemput Paksa Menanti Jika Lukas Enembe Mangkir Lagi dari Panggilan KPK

Jemput Paksa Menanti Jika Lukas Enembe Mangkir Lagi dari Panggilan KPK

Nasional
Teka-teki Hakim Agung Bakal Temani Sudrajad Dimyati di Sel KPK

Teka-teki Hakim Agung Bakal Temani Sudrajad Dimyati di Sel KPK

Nasional
Hobi Judi Lukas Enembe Terbongkar, Mahfud MD Dibuat Geram

Hobi Judi Lukas Enembe Terbongkar, Mahfud MD Dibuat Geram

Nasional
Sulitnya Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS: antara Dilema Surya Paloh dan Alotnya Nama Capres-Cawapres

Sulitnya Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS: antara Dilema Surya Paloh dan Alotnya Nama Capres-Cawapres

Nasional
[POPULER NASIONAL] Lukas Enembe Minta Berobat ke Luar Negeri | Mahfud soal Hakim Agung yang Terseret OTT

[POPULER NASIONAL] Lukas Enembe Minta Berobat ke Luar Negeri | Mahfud soal Hakim Agung yang Terseret OTT

Nasional
Paket Diduga Bom Meledak di Asrama Polisi Sukoharjo, Densus 88 Bergerak

Paket Diduga Bom Meledak di Asrama Polisi Sukoharjo, Densus 88 Bergerak

Nasional
Pengacara Pastikan Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan KPK Besok

Pengacara Pastikan Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan KPK Besok

Nasional
Musra II Relawan di Makassar, Jokowi Dicurigai Jadi Capres Paling Unggul Lagi

Musra II Relawan di Makassar, Jokowi Dicurigai Jadi Capres Paling Unggul Lagi

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Nasional
Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.