Forum Pendiri dan Senior Partai Demokrat Ungkap Sejumlah Keluhan Kader di Daerah

Kompas.com - 03/02/2021, 09:41 WIB
Peserta pembekalan Anggota Legislatif Partai Demokrat menyanyikan lagu mars Partai Demokrat saat pembukaan pembekalan Anggota Legislatif Partai Demokrat   di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Acara tersebut diikuti anngota DPR dan DPRD Provinsi/Kab/Kota se-Indonesia periode 2019-2024. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww.
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIPeserta pembekalan Anggota Legislatif Partai Demokrat menyanyikan lagu mars Partai Demokrat saat pembukaan pembekalan Anggota Legislatif Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Acara tersebut diikuti anngota DPR dan DPRD Provinsi/Kab/Kota se-Indonesia periode 2019-2024. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Pendiri dan Senior Partai Demokrat mengaku telah menerima keluhan dari kader-kader Partai Demokrat di berbagai daerah.

Mantan Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Ahmad Yahya mengungkapkan, keluhan itu antara lain terkait pelaksanaan Kongres V Partai Demokrat dan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum Partai Demokrat.

"Kami selaku pendiri dan senior Partai Demokrat setelah mendengar, menyimak, dan mengkaji pengaduan, keluh kesah, kegundahan, dan kekecewaan para kader berbagai daerah," kata Yahya dalam konferensi pers, diktuip dari tayangan Kompas TV, Selasa (2/2/2021).

Baca juga: Kalau Moeldoko Mau Jadi Capres Partai Demokrat, Bikin Kartu Anggota Dahulu

Yahya menuturkan, terkait pelaksanaan Kongres V Partai Demokrat pada 2020 lalu, banyak kader yang menilai putusan kongres dipaksakan dan merupakan bentuk demokrasi semu.

Menurut Yahya, kongres itu juga dianggap cacat hukum karena dilakukan tidak berdasarkan pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.

"Yaitu tidak memenuhi tata beracara kongres partai demokrat, tidak ada pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dan program partai, terkesan penyelenggaraan kongres jadi-jadian," kata Yahya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Eks Wasekjen Sebut Moeldoko Figur yang Tepat Pimpin Partai Demokrat

Sementara, terkait kepemimpinan AHY, Yahya menyebut para kader di daerah mengeluhkan adanya pungutan iuran dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ke Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat.

Menurut Yahya, hal tersebut sebelumnya tidak terjadi pada kepemimpinan para ketua umum sebelumnya.

Kemudian, lanjut Yahya, para kader di daerah juga mengeluhkan soal janji DPP Partai Demokrat untuk membiayai operasional pilkada sebesar 50 persen yang tidak dilaksanakan.

"Sehingga mesin partai dalam mendukung pasangan calon tidak jalan dan tidak maksimal," kata dia.

Baca juga: Isu Kudeta di Tubuh Demokrat, Pengamat: Kalau Solid, AHY Pede Aja

Masih soal pilkada, Yahya menyebut, proses penentuan pasangan calon kepala daerah yang diusung Partai Demokrat kini ditarik ke DPP serta tidak memperhatikan usulan dan aspirasi daerah.

"Pada kepemimpinan ketua umum sebelumnya, yaitu Profesor Budhisantoso, Bapak Hadi Utomo almarhum, dan Bapak Anas Urbaningrum, diserahkan penuh kepada pengurus DPD dan DPC di daerahnya masing-masing," kata Yahya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Nasional
Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Nasional
KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

Nasional
Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Nasional
Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Nasional
Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Nasional
Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Nasional
Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Nasional
KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

Nasional
'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

"Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

Nasional
Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Nasional
Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Nasional
Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Nasional
Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.