Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seret Nama Jokowi, Marzuki Alie Sebut AHY Tak Punya Etika

Kompas.com - 02/02/2021, 23:51 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie menilai Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak memiliki etika dengan menyeret nama Presiden Joko Widodo di dalam konflik internal partai.

“Beliau orang muda, bagus. Tapi, mulai lebih bijak lagi, apalagi bicara di ruang publik. Boleh dia ngomong, tapi tidak boleh nyebut nama Presiden, klarifikasi ke Presiden, etikanya tidak ada,” kata Marzuki sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (2/2/2021).

Marzuki menilai semestinya AHY menyelesaikan permasalahan tersebut secara internal dengan menunjuk pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam gerakan yang berupaya melengserkannya dari kepemimpinan partai.

Baca juga: Ini 5 Nama yang Disebut Terlibat Kudeta di Tubuh Partai Demokrat

Ia pun menilai, jika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berada di posisi Jokowi saat ini, tentu juga tak ingin diperlakukan seperti sekarang dengan diseret namanya ke dalam konflik internal sebuah partai.

“Bagaimana kalau SBY dulu diperlakukan seperti itu. Tidak enak juga. Pasti tidak mungkinlah Pak Jokowi menanggapi (tudingan) itu. Kan tidak pas juga. Kalau ada orangnya si A, si B, tunjuk aja hidungnya, dan dia harus menyampaikannya. Jangan orang sekitarnya nuduh-nuduh,” lanjut Marzuki.

Ia lalu menceritakan pengalamannya saat menjabat Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Saat itu ia juga pernah hendak dilengserkan.

Namun, ia menyikapinya secara internal dan tidak membawa konflik tersebut ke eksternal. Oleh karena itu, ia meminta AHY menangani konflik internal partai secara bijaksana.

“Waktu itu kan gonjang-ganjing kan banyak, mau menjatuhkan Sekjen. Tidak pernah saya respons dengan berita-berita seperti ini. Kerja saja. Buktikan kerja kita bagus. Kita tunjukkan dan hasilnya kita menang pemilu saat itu,” kata Marzuki.

Baca juga: Nazaruddin, Korupsi hingga Kudeta di Partai Demokrat

Sebelumnya, AHY menyebutkan, ada salah seorang pejabat pemerintahan yang terlibat dalam upaya melengserkannya dari kursi ketua umum.

“Yang nonkader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang, sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," kata AHY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

Nasional
Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya 'Monggo'...

Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya "Monggo"...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com