JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie meminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak menjadi pemimpin yang cengeng.
Hal itu disampaikan Marzuki menanggapi tudingan bahwa ia terlibat dalam kudeta untuk menjatuhkan AHY dari kursi pimpinan tertinggi Partai Demokrat.
“Kudeta apa sih? Lalu kenapa memangnya kalau ada? Kok ramai. Partai biasa ada gonjang-ganjing, ada trik kanan, ada trik kiri, ada suka dan tidak suka,” kata Marzuki sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (2/2/2021).
Baca juga: Isu Kudeta di Tubuh Demokrat, Pengamat: Kalau Solid, AHY Pede Aja
“Seorang pemimpin harus mampu mengonsolidasikan kekuatan di bawahnya. Tidak usah cengeng mau surati Pak Jokowi. Jangan cengeng lah,” lanjut Marzuki.
Ia menyarankan AHY mengelola partai secara profesional dan menjalankannya sesuai AD/ART jika menemui gerakan internal yang bertentangan dengan kepemimpinannya.
Ia pun menantang balik pihak-pihak yang menudingnya untuk membuktikan tuduhan tersebut.
"Buktikan sajalah, tapi kalau enggak bisa membuktikan, harus ada sanksinya juga," kata Marzuki saat dihubungi, Selasa (2/2/2021).
Ia mengatakan, apabila tudingan tersebut tak terbukti, pihak-pihak yang menuduhnya mesti mengundurkan diri dari partai.
Baca juga: Isu Kudeta, DPP Demokrat: Seluruh Pimpinan dan Kader Menolak
"Mereka sebaiknya mundur karena sudah fitnah," kata dia.
Mantan Ketua DPR tersebut pun mengaku tidak kenal dengan politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik yang menyebut nama Marzuki terlibat dalam upaya 'kudeta' di tubuh Partai Demokrat.
"Enggak kenal dengan Rachland Sidik," kata dia.
Sebelumnya, Rachland menyebut ada empat nama yang diduga ingin mengambil alih kepempimpinan Partai Demokrat dari AHY.
"Marzuki Alie, Jhoni Allen, Nazaruddin, dan Darmizal," kata Rachland melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Selasa (2/2/2021).
Rachland mengaku mendapat informasi tersebut dari kesaksian kader Demokrat. Namun, ia tak menyebutkan siapa nama kader yang dimaksud.
Selain empat nama di atas, gerakan ini disebut juga melibatkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Adapun gerakan yang dimaksud bertujuan mengambil alih posisi Ketua Umum Partai Demokrat melalui kongres luar biasa untuk selanjutnya menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.