Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Alie Minta AHY Tak Jadi Pemimpin yang Cengeng

Kompas.com - 02/02/2021, 22:25 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie meminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak menjadi pemimpin yang cengeng.

Hal itu disampaikan Marzuki menanggapi tudingan bahwa ia terlibat dalam kudeta untuk menjatuhkan AHY dari kursi pimpinan tertinggi Partai Demokrat.

Kudeta apa sih? Lalu kenapa memangnya kalau ada? Kok ramai. Partai biasa ada gonjang-ganjing, ada trik kanan, ada trik kiri, ada suka dan tidak suka,” kata Marzuki sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (2/2/2021).

Baca juga: Isu Kudeta di Tubuh Demokrat, Pengamat: Kalau Solid, AHY Pede Aja

“Seorang pemimpin harus mampu mengonsolidasikan kekuatan di bawahnya. Tidak usah cengeng mau surati Pak Jokowi. Jangan cengeng lah,” lanjut Marzuki.

Ia menyarankan AHY mengelola partai secara profesional dan menjalankannya sesuai AD/ART jika menemui gerakan internal yang bertentangan dengan kepemimpinannya.

Ia pun menantang balik pihak-pihak yang menudingnya untuk membuktikan tuduhan tersebut.

"Buktikan sajalah, tapi kalau enggak bisa membuktikan, harus ada sanksinya juga," kata Marzuki saat dihubungi, Selasa (2/2/2021).

Ia mengatakan, apabila tudingan tersebut tak terbukti, pihak-pihak yang menuduhnya mesti mengundurkan diri dari partai.

Baca juga: Isu Kudeta, DPP Demokrat: Seluruh Pimpinan dan Kader Menolak

"Mereka sebaiknya mundur karena sudah fitnah," kata dia.

Mantan Ketua DPR tersebut pun mengaku tidak kenal dengan politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik yang menyebut nama Marzuki terlibat dalam upaya 'kudeta' di tubuh Partai Demokrat.

"Enggak kenal dengan Rachland Sidik," kata dia.

Sebelumnya, Rachland menyebut ada empat nama yang diduga ingin mengambil alih kepempimpinan Partai Demokrat dari AHY.

"Marzuki Alie, Jhoni Allen, Nazaruddin, dan Darmizal," kata Rachland melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Selasa (2/2/2021).

Baca juga: Soal Belum Diungkapnya Nama Kader yang Terlibat Kudeta, Politikus Demokrat: Mahkamah Partai Sudah Mulai Bekerja

Rachland mengaku mendapat informasi tersebut dari kesaksian kader Demokrat. Namun, ia tak menyebutkan siapa nama kader yang dimaksud.

Selain empat nama di atas, gerakan ini disebut juga melibatkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Adapun gerakan yang dimaksud bertujuan mengambil alih posisi Ketua Umum Partai Demokrat melalui kongres luar biasa untuk selanjutnya menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com