Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Alie Minta AHY Tak Jadi Pemimpin yang Cengeng

Kompas.com - 02/02/2021, 22:25 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie meminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak menjadi pemimpin yang cengeng.

Hal itu disampaikan Marzuki menanggapi tudingan bahwa ia terlibat dalam kudeta untuk menjatuhkan AHY dari kursi pimpinan tertinggi Partai Demokrat.

Kudeta apa sih? Lalu kenapa memangnya kalau ada? Kok ramai. Partai biasa ada gonjang-ganjing, ada trik kanan, ada trik kiri, ada suka dan tidak suka,” kata Marzuki sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (2/2/2021).

Baca juga: Isu Kudeta di Tubuh Demokrat, Pengamat: Kalau Solid, AHY Pede Aja

“Seorang pemimpin harus mampu mengonsolidasikan kekuatan di bawahnya. Tidak usah cengeng mau surati Pak Jokowi. Jangan cengeng lah,” lanjut Marzuki.

Ia menyarankan AHY mengelola partai secara profesional dan menjalankannya sesuai AD/ART jika menemui gerakan internal yang bertentangan dengan kepemimpinannya.

Ia pun menantang balik pihak-pihak yang menudingnya untuk membuktikan tuduhan tersebut.

"Buktikan sajalah, tapi kalau enggak bisa membuktikan, harus ada sanksinya juga," kata Marzuki saat dihubungi, Selasa (2/2/2021).

Ia mengatakan, apabila tudingan tersebut tak terbukti, pihak-pihak yang menuduhnya mesti mengundurkan diri dari partai.

Baca juga: Isu Kudeta, DPP Demokrat: Seluruh Pimpinan dan Kader Menolak

"Mereka sebaiknya mundur karena sudah fitnah," kata dia.

Mantan Ketua DPR tersebut pun mengaku tidak kenal dengan politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik yang menyebut nama Marzuki terlibat dalam upaya 'kudeta' di tubuh Partai Demokrat.

"Enggak kenal dengan Rachland Sidik," kata dia.

Sebelumnya, Rachland menyebut ada empat nama yang diduga ingin mengambil alih kepempimpinan Partai Demokrat dari AHY.

"Marzuki Alie, Jhoni Allen, Nazaruddin, dan Darmizal," kata Rachland melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Selasa (2/2/2021).

Baca juga: Soal Belum Diungkapnya Nama Kader yang Terlibat Kudeta, Politikus Demokrat: Mahkamah Partai Sudah Mulai Bekerja

Rachland mengaku mendapat informasi tersebut dari kesaksian kader Demokrat. Namun, ia tak menyebutkan siapa nama kader yang dimaksud.

Selain empat nama di atas, gerakan ini disebut juga melibatkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Adapun gerakan yang dimaksud bertujuan mengambil alih posisi Ketua Umum Partai Demokrat melalui kongres luar biasa untuk selanjutnya menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com