Jika RUU Pemilu Tetap Dibahas, Berkarya Minta Pasal-pasal yang Mengebiri Partai Kecil Dihapus

Kompas.com - 02/02/2021, 21:44 WIB
Ketua DPP Berkarya Badaruddin Andi Picunang saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (27/7/2018) malam. Reza JurnalistonKetua DPP Berkarya Badaruddin Andi Picunang saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (27/7/2018) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang meminta DPR dan pemerintah menunda pembahasan Revisi Undang-undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).

Ia meminta pemerintah dan DPR fokus dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

"Perubahan dan evaluasi UU Pemilu baiknya dilakukan sekali dalam lima 5 kali Pemilu berturut-turut atau 25 tahun," kata Badaruddin dalam keterangan tertulis, Selasa (2/2/2021).

Namun, Badaruddin mengatakan, apabila pembahasan RUU Pemilu tetap dipaksakan, maka pasal-pasal yang merugikan partai-partai kecil harus dihapus.

Baca juga: Soal Revisi UU Pemilu, DPR Diminta Tak Terjebak Kepentingan Politik Jangka Pendek

Ia menolak ketentuan di dalam draf RUU Pemilu yang memuat kenaikan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) menjadi 5 persen.

"Menolak rumusan perubahan UU tersebut utamanya pasal yang mengatur PT berjenjang 5 persen DPR, 4 persen DPRD provinsi, 3 persen DPRD kabupaten/kota," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, Badaruddin mengusulkan agar RUU Pemilu mengatur ketentuan bahwa partai-partai yang kadernya terbukti melakukan korupsi dan menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilarang ikut menjadi peserta Pemilu.

Minimal, kata dia, di daerah pemilihan (dapil) tempat kader tersebut berasal.

Baca juga: Hanura Anggap Rencana Kenaikan Ambang Batas Parlemen dalam RUU Pemilu Korupsi Suara Rakyat

Lebih lanjut, Badaruddin meminta, DPR dan pemerintah menerima masukan berbagai pihak dalam melakukan pembahasan RUU Pemilu, terutama melibatkan partai-partai di luar parlemen.

"Bila pembahasan dilanjutkan, utamakan demokrasi yang memihak kepada rakyat dalam bingkai NKRI," pungkasnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ganjil-genap Margonda Depok Tak Berlaku untuk Roda 2, Ini Penjelasan Dishub

Ganjil-genap Margonda Depok Tak Berlaku untuk Roda 2, Ini Penjelasan Dishub

Nasional
Tinjau Vaksinasi di Tanah Sereal, Ketua DPR Ajak Warga Gotong Royong Terapkan Prokes

Tinjau Vaksinasi di Tanah Sereal, Ketua DPR Ajak Warga Gotong Royong Terapkan Prokes

Nasional
Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-61 untuk Karangtaruna

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-61 untuk Karangtaruna

Nasional
Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin Tersangka Korupsi, Golkar: Kami Prihatin...

Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin Tersangka Korupsi, Golkar: Kami Prihatin...

Nasional
Mendag: Aplikasi PeduliLindungi Segera Diuji Coba di 6 Pasar Rakyat

Mendag: Aplikasi PeduliLindungi Segera Diuji Coba di 6 Pasar Rakyat

Nasional
Stafsus Presiden: Pembangunan Jalan Trans Papua Capai 3.446 Kilometer

Stafsus Presiden: Pembangunan Jalan Trans Papua Capai 3.446 Kilometer

Nasional
UPDATE 25 September: 133 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 3 Pasien Meninggal

UPDATE 25 September: 133 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 3 Pasien Meninggal

Nasional
Wapres: Pemerintah Fokus ke 4 Bidang untuk Bangun Ekonomi Syariah

Wapres: Pemerintah Fokus ke 4 Bidang untuk Bangun Ekonomi Syariah

Nasional
Pemerintah Sesalkan dan Kutuk Keras Pelaku Pembakar Mimbar Masjid Raya Makassar

Pemerintah Sesalkan dan Kutuk Keras Pelaku Pembakar Mimbar Masjid Raya Makassar

Nasional
 UPDATE: 257.803 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 4,06 Persen

UPDATE: 257.803 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 4,06 Persen

Nasional
Sederet Fakta Penangkapan Azis Syamsuddin...

Sederet Fakta Penangkapan Azis Syamsuddin...

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.137 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 2.137 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Azis Syamsuddin Dinonaktifkan dari Golkar

Jadi Tersangka KPK, Azis Syamsuddin Dinonaktifkan dari Golkar

Nasional
UPDATE: 41,02 Persen Sasaran Vaksinasi Covid-19 Telah Terima Suntikan Dosis Pertama

UPDATE: 41,02 Persen Sasaran Vaksinasi Covid-19 Telah Terima Suntikan Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 25 September: Ada 44.071 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 September: Ada 44.071 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.