Kompas.com - 02/02/2021, 21:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor Abdul Rahman mengaku diperintah Ketua GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas untuk memproses hukum pernyataan Sugi Nur Rahardja alias Gus Nur tentang Nahdlatul Ulama (NU).

Hal itu disampaikan Abdul saat menjadi saksi dalam kasus dugaan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap NU yang menjerat Sugi, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (2/2/2021).

Awalnya tim kuasa hukum Sugi menanyakan Abdul perihal wawancara terdakwa dengan Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun yang memuat pernyataan tersebut.

“Apakah dengan adanya penyataan atau rekaman video saudara sebagai anggota NU merasa nama baik NU dicemarkan?" tanya tim hukum Sugi, dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Jadi Tersangka karena Diduga Hina NU, Gus Nur Ditahan 20 Hari

“Tentu saja,” jawab Abdul.

Pihak kuasa hukum Sugi kemudian bertanya apa yang dilakukan Abdul selanjutnya.

Menurut pengakuan Abdul, ia melaporkan video tersebut kepada Yaqut yang kini menjabat sebagai Menteri Agama.

Setelah itu, kata Abdul, Yaqut menyatakan bahwa pernyataan Sugi harus dilanjutkan ke ranah hukum.

“Ketua GP Anshor Yaqut menyatakan ini harus diproses secara hukum dan menunjuk LBH GP Ansor memprosesnya," ungkap Abdul.

"Saya diminta untuk jadi saksi pelapor," katanya.

Baca juga: Jadi Tersangka Ujaran Kebencian, Ini Motif Gus Nur Menurut Polisi

Adapun dalam kasus ini Sugi didakwa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA.

Pernyataan yang dimaksud saat Gus Nur mengumpamakan NU sebagai bus umum yang sopirnya mabuk, kondekturnya teler, kernetnya ugal-ugalan, dan isi busnya yakni PKI, liberal, dan sekuler.

Gus Nur didakwa melanggar Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

Nasional
PPATK: Putaran Dana Donasi ACT Capai Rp 1 Triliun Per Tahun

PPATK: Putaran Dana Donasi ACT Capai Rp 1 Triliun Per Tahun

Nasional
Kepala Otorita Janji Warga di Sekitar IKN Tak Hanya Jadi Penonton Pembangunan

Kepala Otorita Janji Warga di Sekitar IKN Tak Hanya Jadi Penonton Pembangunan

Nasional
Temuan PPATK, ACT Sengaja Himpun Dana Donasi Demi Raup Keuntungan

Temuan PPATK, ACT Sengaja Himpun Dana Donasi Demi Raup Keuntungan

Nasional
Survei PWS: Prabowo Urutan Pertama Menteri dengan Kinerja Paling Baik

Survei PWS: Prabowo Urutan Pertama Menteri dengan Kinerja Paling Baik

Nasional
PPATK Duga Ada Aliran Transaksi Keuangan ACT ke Anggota Al-Qaeda

PPATK Duga Ada Aliran Transaksi Keuangan ACT ke Anggota Al-Qaeda

Nasional
Peneliti LSI Denny JA: Jelang Pemilu, Poros Ketiga Masih Susah Terbentuk

Peneliti LSI Denny JA: Jelang Pemilu, Poros Ketiga Masih Susah Terbentuk

Nasional
Pemerintah dan DPR Didesak Buka Pembahasan RKUHP

Pemerintah dan DPR Didesak Buka Pembahasan RKUHP

Nasional
Pemerintah Masukkan Penjelasan Kritik dalam Pasal 218 RKUHP

Pemerintah Masukkan Penjelasan Kritik dalam Pasal 218 RKUHP

Nasional
Soal Pelantikan Achmad Marzuki, Dasco Tegaskan Penunjukan Pj Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Aspirasi Rakyat

Soal Pelantikan Achmad Marzuki, Dasco Tegaskan Penunjukan Pj Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Aspirasi Rakyat

Nasional
Harga Mati Usung AHY Dinilai Jadi Penyebab Demokrat Ditolak Golkar hingga PDI-P untuk Koalisi

Harga Mati Usung AHY Dinilai Jadi Penyebab Demokrat Ditolak Golkar hingga PDI-P untuk Koalisi

Nasional
Politikus PPP Bantah DPR-Pemerintah Tak Terbuka soal Revisi RKUHP

Politikus PPP Bantah DPR-Pemerintah Tak Terbuka soal Revisi RKUHP

Nasional
Izinnya Dicabut Kemensos, ACT Akan Buka Suara Sore Ini

Izinnya Dicabut Kemensos, ACT Akan Buka Suara Sore Ini

Nasional
PPKM Jabodetabek Direvisi dalam Sehari Jadi Level 1 Lagi, Ini Penjelasan Kemendagri

PPKM Jabodetabek Direvisi dalam Sehari Jadi Level 1 Lagi, Ini Penjelasan Kemendagri

Nasional
PPATK Blokir Sementara 60 Rekening ACT di 33 Penyedia Jasa Keuangan

PPATK Blokir Sementara 60 Rekening ACT di 33 Penyedia Jasa Keuangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.