Anggota Baleg Nilai RUU PKS Atur Perlindungan Warga Negara dari Kekerasan Seksual

Kompas.com - 02/02/2021, 20:29 WIB
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2020). KOMPAS.com/ HARYANTI PUSPA SARIAnggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) kembali dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selasa (2/2/2021).

Kali ini, rapat mengundang serta sejumlah organisasi seperti International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Indonesia Judicial Research Society (IJRS), lembaga negara Komnas Perempuan, dan perusahaan The Body Shop Indonesia yang turut memperjuangkan RUU PKS.

Setelah mendengar pendapat dari sejumlah organisasi tersebut, Anggota Baleg DPR RI Taufik Basari menilai bahwa RUU PKS secara spesifik memang mengatur perlindungan warga negara dari kekerasan seksual.

"Ketika kita bicara soal kekerasan seksual, ternyata temuannya ada hal spesifik yang butuh pengaturan khusus. Misalnya, korban kekerasan seksual dia menimbulkan trauma, yang harus membutuhkan treatment khusus ketika berhadapan dengan persoalan hukum," kata Taufik dalam RDPU Baleg RI, Selasa (2/2/2021).

Baca juga: Anggota Baleg Dukung Pembahasan RUU PKS dengan Beberapa Catatan

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa RUU PKS mengarah pada pembahasan kekerasan seksual dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM).

Ia sepakat bahwa semua hal yang berbau kekerasan pasti akan dilarang. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi seluruh warga negara, termasuk perihal kekerasan seksual.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Taufik menilai, korban kekerasan seksual saat ini banyak yang mengalami trauma dan membutuhkan perlakuan khusus.

Selain itu, ia juga melihat ketika seseorang mengalami tindak kekerasan seksual, banyak dari mereka yang enggan melaporkan kepada pihak berwajib.

"Fakta menunjukkan bahwa sering kali aparat penegak hukum belum punya perspektif terhadap korban. Ketika harus berhadapan dengan hukum, sering kali korban malah menjadi korban dua kali untuk kasus tertentu, termasuk di dalamnya kasus kekerasan seksual," jelas dia.

Baca juga: The Body Shop Indonesia Desak DPR Sahkan RUU PKS, CEO: Rakyat Menunggu

Berkaca pada situasi yang ada saat ini, Taufik mengaku perlu mendorong terkait hukum acara agar aparat memiliki perspektif korban dan aturan yang lebih maju.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Nasional
UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: Bertambah 5.292, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.740.436 Orang

Update: Bertambah 5.292, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.740.436 Orang

Nasional
Update 12 Juni: Bertambah 164, Korban Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 52.730 Orang

Update 12 Juni: Bertambah 164, Korban Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 52.730 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X