Kompas.com - 02/02/2021, 19:17 WIB
Arteria Dahlan, Deputi Penerangan Masyarakat untuk Satgas Covid-19 DPR RI memberikan keterangan pers terkait tiga aksi nyata Satgas Covid-19, Minggu (19/4/2020) Dok. Humas DPR Arteria Dahlan, Deputi Penerangan Masyarakat untuk Satgas Covid-19 DPR RI memberikan keterangan pers terkait tiga aksi nyata Satgas Covid-19, Minggu (19/4/2020)

KOMPAS.com – Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Arteria Dahlan mengatakan, pihaknya mendukung usulan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Dia mengatakan itu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RPDU) Baleg dengan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan The Bodyshop terkait RUU PKS di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2//2/2021).

Namun, Arteria memberikan beberapa catatan, antara lain RUU tersebut akan beririsan dengan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang membahas perilaku kejahatan seksual.

Untuk itu, katanya, RUU PKS membutuhkan penajaman lebih lanjut agar tetap relevan.

Selain itu, Arteria turut mendorong penanganan dan pencegahan kekerasan seksual yang komprehensif.

Baca juga: Komnas Perempuan Desak RUU PKS Segera Dibahas Baleg

Anggota fraksi dari PDIP ini mencontohkan, ruang lingkup kekerasan seksual juga perlu didefinisikan dalam regulasi, seperti siapa saksi dan korban, serta bagaimana upaya pemulihan korban, dan lainnya.

Sebab, menurutnya, tak jarang kekerasan seksual melibatkan keluarga korban sebagai pelaku. Oleh karena itu, upaya mencegah orang terdekat melakukan kejahatan perlu dipikirkan.

“Kami berterima kasih atas pengayaan yang ibu bapak berikan. Mohon disampaikan ke masyarakat bahwa penggarapan RUU ini melibatkan partisipasi publik. PDIP sendiri pasti mendukung RUU PKS ini,” ujarnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Sementara itu, Anggota Baleg DPR RI Santoso turut menyampaikan, Baleg akan memperjuangkan RUU ini di parlemen.

Baca juga: Studi INFID-IJRS: 70,9 Persen Responden Setuju RUU PKS Segera Disahkan

Namun, dia mengingatkan, regulasi ini nantinya harus komprehensif dengan memperhatikan situasi kultur dan religiusitas masyarakat di Indonesia.

“Persoalan ini memang tidak mudah. Harapannya RUU ini bukan hanya melindungi perempuan saja, tapi juga tidak bertentangan dengan kultur dan umat beragama kita,” ungkap politisi Partai Demokrat itu.

Pada kesempatan tersebut, Programmer Officer INFID Megawati menyampaikan beberapa rekomendasi terkait RUU PKS.

Beberapa hal tersebut, yakni proses pembahasan RUU dipercepat, penanganan korban kekerasan seksual harus dilaksanakan secara holistik, harus ada layanan pemulihan korban secara terintegrasi, dan tidak ada penundaan penyelenggaraan pendidikan hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi masyarakat.

Baca juga: The Body Shop Indonesia Desak DPR Sahkan RUU PKS, CEO: Rakyat Menunggu

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berikan Motor Roda Tiga untuk Gading, Mensos Risma: Dia Inspirasi Banyak Orang

Berikan Motor Roda Tiga untuk Gading, Mensos Risma: Dia Inspirasi Banyak Orang

Nasional
Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Menurun, Ini Penjelasan Doni Monardo

Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Menurun, Ini Penjelasan Doni Monardo

Nasional
Doni Monardo Sebut Persentase Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia Meningkat

Doni Monardo Sebut Persentase Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia Meningkat

Nasional
Kutuk Keras Serangan Israel ke Palestina, PKS: Tindakan Israel Bertentangan dengan Norma, HAM, dan Hukum Internasional

Kutuk Keras Serangan Israel ke Palestina, PKS: Tindakan Israel Bertentangan dengan Norma, HAM, dan Hukum Internasional

Nasional
Antisipasi Arus Balik di Bakauheni-Merak, Ketua Satgas Covid-19 Sampaikan 7 Arahan

Antisipasi Arus Balik di Bakauheni-Merak, Ketua Satgas Covid-19 Sampaikan 7 Arahan

Nasional
UPDATE: 8.970.715 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.737.596 Dosis Pertama

UPDATE: 8.970.715 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.737.596 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE: Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia Capai 81.809 Orang

UPDATE: Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia Capai 81.809 Orang

Nasional
UPDATE 16 Mei: Bertambah 126, Total Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia 48.093 Orang

UPDATE 16 Mei: Bertambah 126, Total Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia 48.093 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.790, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.600.857

UPDATE: Bertambah 3.790, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.600.857

Nasional
UPDATE 16 Mei: Ada 90.800 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Mei: Ada 90.800 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.080, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.739.750

UPDATE: Bertambah 3.080, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.739.750

Nasional
Selasa 18 Mei, Buruh Akan Gelar Aksi Solidaritas untuk Palestina

Selasa 18 Mei, Buruh Akan Gelar Aksi Solidaritas untuk Palestina

Nasional
Menko PMK: Antisipasi Arus Balik Pemudik Bukan Hanya di DKI Jakarta

Menko PMK: Antisipasi Arus Balik Pemudik Bukan Hanya di DKI Jakarta

Nasional
Transformasi Digital pada Sistem Pertahanan dan Keamanan

Transformasi Digital pada Sistem Pertahanan dan Keamanan

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Upaya Pemerintah Bantu Selesaikan Agresi Israel ke Palestina

Anggota Komisi I DPR Dukung Upaya Pemerintah Bantu Selesaikan Agresi Israel ke Palestina

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X