Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

11 Bulan Pandemi Covid-19, Satgas Akui Masih Ada Pencatatan Data yang Terlambat

Kompas.com - 02/02/2021, 17:58 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengakui masih adanya pencatatan data Covid-19 yang mengalami keterlambatan.

Hal itu disampaikan Wiku dalam konferensi pers daring yang digelar pada Selasa (2/2/2021).

Sebagaimana diketahui, pandemi Covid-19 genap berlangsung 11 bulan pada Selasa. Hal itu terhitung sejak kasus Covid-19 pertama kali diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Baca juga: Jubir Satgas Soroti Data Covid-19 Telat, Kebijakan Jadi Tak Efektif

Wiku menyebutkan, hingga saat ini angka kasus positif Covid-19 masih tinggi. Penyebabnya ada sejumlah faktor.

"Saya menyadari bahwa ada berbagai faktor yang menyebabkan angka kasus positif masih tinggi. Termasuk (karena) pencatatan data yang terlambat," ujar Wiku dalam tayangan konferensi pers di YouTube Sekretariat Presiden.

"Sehingga data kasus pada waktu yang lalu baru tercatat sekarang," tuturnya.

Meski demikian, Wiku mengingatkan bahwa kondisi ini tidak serta-merta meniadakan fakta bahwa tingkat penularan Covid-19 masih tinggi di Indonesia.

Wiku menyebut Covid-19 masih menjadi ancaman besar bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.

"Covid-19 masih jadi ancaman besar bagi masyarakat dan perekonomian kita," tuturnya.

Baca juga: 11 BULAN PANDEMI: Tambah 10.379, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.099.687

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efektif menekan kasus Covid-19.

Pria yang akrab disapa Emil itu berpendapat, PPKM tidak efektif lantaran akurasi data kasus Covid-19 yang tidak tepat.

Sebagai contoh, banyak penambahan kasus di Jabar yang mayoritas kasus lama.

Bahkan, Emil menyebutkan, ada 10.000 kasus di Jabar yang belum diumumkan oleh pemerintah pusat.

"Saya duga kita membahas data yang kurang tepat. Misalnya (di Jabar) ada 3.000 kasus, padahal 2.000-nya kasus lama. Sehingga kenaikan itu tidak seakurat realita di lapangan. Masih ada lebih dari 10.000 kasus belum terumumkan coba. Jadi datanya sudah ada, terus kapan diumumkan kita juga tidak tahu," kata Emil dalam peresmian Puskesmas Juara di Kabupaten Bekasi, Senin (1/2/2021).

Baca juga: PPKM Dianggap Belum Optimal Tekan Covid-19, Kapolri Terbitkan Telegram

Sebagaimana diketahui, penambahan kasus positif Covid-19 masih terus terjadi hingga 11 bulan masa pandemi.

Pada Selasa, pemerintah melaporkan ada 10.379 kasus baru Covid-19. Sehingga akumulasi kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 1.099.687 kasus.

Dari jumlah tersebut diketahui kasus aktif sebanyak 175.349 kasus atau setara dengan 16 persen.

Sementara itu, pemerintah juga mencatat total pasien sembuh dari Covid-19 sebanyak 896.530 orang.

Adapun total jumlah pasien meninggal dunia akibat Covid-19 dilaporkan sebanyak 30.581 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com