Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Kudeta, DPP Demokrat: Seluruh Pimpinan dan Kader Menolak

Kompas.com - 02/02/2021, 16:28 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengaku bersyukur karena seluruh pimpinan dan kader partai menolak adanya gerakan yang ingin mengambil alih kekuasaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

"Kami sungguh bersyukur karena hakikatnya semua pemimpin dan kader Demokrat menolak dengan tegas, segala niat, upaya dan gerakan untuk mendongkel kepemimpinan Partai Demokrat yang sah," kata Herzaky dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (2/2/2021).

Tak sampai di situ, seluruh pimpinan partai Demokrat di daerah juga mengaku akan setia terhadap partai.

Hal tersebut ditunjukkan melalui surat pernyataan setia dan tekad yang telah diterima pengurus pusat.

Baca juga: Ini 5 Nama yang Disebut Terlibat Kudeta di Tubuh Partai Demokrat

Ia membeberkan, pengurus sudah menerima surat pernyataan tersebut dari seluruh pimpinan di tingkat daerah dan cabang di seluruh Indonesia.

"Kami pun telah menerima surat pernyataan kesetiaan dan kebulatan tekad, dari seluruh pimpinan di tingkat daerah dan cabang di seluruh Indonesia, untuk tunduk dan patuh kepada Partai Demokrat dan kepemimpinan hasil Kongres V Partai Demokrat yang sah," ungkap Herzaky.

Dengan kata lain, surat pernyataan tersebut telah mewakili kesetiaan dan tekad bulat seluruh pimpinan partai untuk menumpas gerakan "kudeta" Partai Demokrat.

"Insya Allah, gerakan ini dapat ditumpas oleh kesetiaan dan kebulatan tekad seluruh pimpinan, baik di tingkat pusat maupun daerah dan cabang, serta para kader Demokrat lainnya di berbagai wilayah," tambahnya.

Baca juga: Nazaruddin, Korupsi hingga Kudeta di Partai Demokrat

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut, ada mantan kader dan kader Partai Demokrat yang terlibat dalam upaya mengambil alih posisi Ketua Umum Partai Demokrat secara paksa.

AHY mengatakan, salah satu mantan kader yang dimaksud sudah dipecat dari Partai Demokrat pada 9 tahun yang lalu karena terlibat kasus korupsi.

"Satu mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satu mantan kader yang keluar dari partai 3 tahun lalu," kata AHY dalam konferensi pers yang ditayangkan akun YouTube Agus Yudhoyono, Senin (1/2/2021)

Agus mengatakan, pelaku gerakan tersebut terdiri dari lima orang.

Baca juga: Singgung Pertemuan di Hotel, Politisi Demokrat Sebut Ada Gerakan Terstruktur dan Sistematis

Selain dua orang mantan kader di atas, AHY menyebut ada 1 kader aktif Partai Demokrat dan 1 kader Partai Demokrat yang sudah 6 tahun tidak aktif yang turut terlibat.

"Sedangkan yang nonkader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang, sekali lagi, sedang kami mintakan konfimasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," kata Agus.

AHY mengaku telah menerima aduan dari para kader Partai Demokrat di tingkat pusat, daerah, maupun cabang, terkait gerakan tersebut.

Ia mengatakan, para kader dihubungi dan diajak untuk mengganti ketua umum Partai Demokrat melalui mekanisme kongres luar biasa (KLB).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Nasional
Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Nasional
Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Nasional
Kasus Pengemudi Fortuner Pakai Palsu Pelat TNI: Pelaku Ditangkap, Dilaporkan ke Puspom dan Bareskrim

Kasus Pengemudi Fortuner Pakai Palsu Pelat TNI: Pelaku Ditangkap, Dilaporkan ke Puspom dan Bareskrim

Nasional
Saat Eks Ajudan SYL Bongkar Pemberian Uang dalam Tas ke Firli Bahuri...

Saat Eks Ajudan SYL Bongkar Pemberian Uang dalam Tas ke Firli Bahuri...

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Wang Yi, Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Situasi Timur Tengah

Menlu Retno Bertemu Menlu Wang Yi, Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Situasi Timur Tengah

Nasional
Soroti Kasus 'Ferienjob', Dirjen HAM Sebut Mahasiswa yang Akan Kerja Perlu Tahu Bahaya TPPO

Soroti Kasus "Ferienjob", Dirjen HAM Sebut Mahasiswa yang Akan Kerja Perlu Tahu Bahaya TPPO

Nasional
Mengkaji Arah Putusan MK dalam Sengketa Pilpres 2024

Mengkaji Arah Putusan MK dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com