Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Belum Diungkapnya Nama Kader yang Terlibat Kudeta, Politikus Demokrat: Mahkamah Partai Sudah Mulai Bekerja

Kompas.com - 02/02/2021, 16:26 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengaku, pihaknya hingga kini belum menyebut nama-nama kader yang diduga terlibat ingin kudeta kekuasaan Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), selain Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Kendati demikian, ia mengatakan bahwa sudah ada tindak lanjut dari partai atas gerakan tersebut melalui Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai.

"Untuk kader kami yang terlibat, secara internal, Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai tengah bekerja melalui mekanisme dan proses yang diatur oleh konstitusi partai atau AD/ART, untuk menindaklanjuti laporan atas gerakan ini," kata Herzaky dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Selasa (2/2/2021).

Sehingga, lanjut dia, segala sesuatu yang dilakukan gerakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: Ini 5 Nama yang Disebut Terlibat Kudeta di Tubuh Partai Demokrat

Ia menegaskan bahwa pada saatnya nanti nama-nama itu akan diungkap ke publik. Sehingga, ia meminta agar semua pihak menunggu Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai bekerja.

"Biarkan Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai kami menuntaskan pekerjaannya dulu," ujarnya.

Herzaky mengatakan, publik tak perlu risau dalam menanti siapa nama-nama kader dan mantan kader yang terlibat.

Namun, ia mengatakan, yang perlu menjadi fokus adalah kasus ini mengindikasikan adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

"Yang menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," tambahnya.

Herzaky berpandangan, apabila praktik-praktik tersebut dibiarkan, maka dapat mengancam semakin rusaknya wajah demokrasi bangsa.

Baca juga: Nazaruddin, Korupsi hingga Kudeta di Partai Demokrat

Bukan tidak mungkin, kata dia, hal semacam ini dapat terjadi pada partai lainnya ke depan. Menurutnya, membiarkan gerakan tersebut tetap ada merupakan dosa besar bagi bangsa.

"Dan juga generasi mendatang. Jika kita membiarkan ini terjadi dan berlalu begitu saja," ujarnya.

Lebih lanjut, Herzaky bersyukur atas respons sejumlah kader dan pimpinan partai terhadap gerakan tersebut. Ia menegaskan, seluruh pimpinan dan kader partai menolak gerakan itu.

"Kami sungguh bersyukur karena hakikatnya semua pemimpin dan kader Demokrat menolak dengan tegas, segala niat, upaya dan gerakan untuk mendongkel kepemimpinan Partai Demokrat yang sah," tegasnya.

Ia menuturkan, Demokrat telah menerima surat dan pernyataan kesetiaan serta kebulatan tekad dari seluruh pimpinan partai di tingkat daerah dan cabang di seluruh Indonesia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com