Kompas.com - 02/02/2021, 15:20 WIB
Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. KOMPAS.com/ ROBINSO GAMARKomisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

JAKARTA KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, penyelenggaraan Pilkada 2020 masih mengalami beberapa kendala.

Adapun kendala tersebut seperti kekhawatiran untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) karena masih dalam situasi pandemi Covid-19.

"Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan 2020 dikarenakan beberapa hal termasuk ketakutan tertular virus Covid-19," kata Raka dalam rapat koordinasi secara virtual, Selasa (2/2/2021).

Kemudian adanya refocusing anggaran pilkada untuk penanganan pandemi Covid-19 dan masih banyaknya pelaksanaan kampanye tatap muka dibandingkan daring.

Baca juga: KPU: Partisipasi Pemilih dalam Pilkada 2020 Paling Tinggi Sejak 2014

Selanjutnya, kata Raka, infrastruktur jaringan internet yang berbeda di setiap daerah juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pilkada.

Serta faktor cuaca dan letak geografis Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu.

Kendala berikutnya adalah berubahnya pola sosialisasi dengan menggunakan metode dari luring ke daring yang memerlukan adaptasi dan dianggap kurang efektif.

"Beberapa kegiatan sosdiklih dan parmas tidak terlaksanaa akibat pandemi Covid-19," ujarnya.

Raka melanjutkan, tingginya angka penyebaran kasus positif Covid-19 juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pilkada.

Baca juga: KPU: Sangat Berat apabila Pilkada Serentak Digelar 2024

Tingginya kasus Covid-19 membuat membuat ruang gerak kegiatan pilkada menjadi terbatas.

Selain itu, penyebaran berita tidak benar atau hoaks juga masih menjadi kendala dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

Namun, penyebaran berita tersebut sudah bisa ditangani oleh tim yang dibuat oleh KPU bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Ke depan saya kira tentu perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan (dalam penyelenggaraan pemilu)," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X