Parlemen China Perbolehkan "Coast Guard" Bawa Senjata, Ini Respons Bakamla

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Keamanan Laut (Bakamla) telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri setelah parlemen China meloloskan regulasi penggunaan senjata bagi kapal coast guard-nya di wilayah klaim.

Dengan penggunaan senjata ini, coast guard China nantinya bisa memeriksa maupun menembak kapal lain jika dianggap mengancam wilayah perairan yang diklaimnya.

"Ini secara formal sudah disampaikan, kami juga sudah berkoordinasi dengan Ibu Menlu (Retno Marsudi) untuk menanyakan perihal ini," ujar Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya TNI Aan Kurnia dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi DPR RI, Jakarta, Selasa (2/2/2021).

Baca juga: Menlu: 2020, Pemerintah Pulangkan 589 ABK WNI yang Alami Masalah di Kapal China

Dalam mengantisipasi hal itu, Bakamla sudah mendapat dukungan dengan dikeluarkannya izin pembelian senjata sejak 2020.

Pada Agustus 2020, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto bahkan memperbolehkan Bakamla menggunakan senjata berkaliber besar untuk mengamankan laut.

Salah satu pengamanan yang menjadi perhatian besar adalah wilayah Natuna.

Lokasi ini berdekatan dengan Laut China Selatan yang belakangan mengalami eskalasi tinggi antara negeri tirai bambu dan Amerika Serikat.

Aan mengaku bersyukur karena Bakamla mendapat dukungan penggunaan senjata.

"Bakamla baru mendapat izin beli senjata baru bulan Agustus tahun lalu, tapi ini masih bersyukurlah karena kita sudah ada senjata," kata dia.

Baca juga: Bakamla Curiga Kapal Survei China Operasikan Sensor Bawah Air di Perairan Indonesia

Aan menyebut, kondisi Laut China Selatan saat ini sangat dinamis seiring kian asertifnya posisi China yang direspons negara besar, misalnya AS.

Ketegangan di kawasan tersebut pun diprediksi akan terus mengalami eskalasi.

"Di mana ada risiko peningkatan eskalasi dan spil over konflik," kata dia.