Organisasi Masyarakat Sipil Desak Militer Pulihkan Internet dan Demokrasi di Myanmar

Kompas.com - 02/02/2021, 14:58 WIB
Anggota militer bersiaga dan berjaga di sejumlah check point di Myanmar (1/2/2021). REUTERS via DW INDONESIAAnggota militer bersiaga dan berjaga di sejumlah check point di Myanmar (1/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Belasan organisasi masyarakat sipil dan individu menyerukan masyarakat Asia Tenggara untuk mendesak militer Myanmar memulihkan internet dan demokrasi di negara dengan julukan seribu pagoda itu.

Desakan ini keluar seiring terjadinya kudeta militer dengan mengambil alih pemerintahan dan menahan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan sejumlah tokoh kritis lainnya.

"Kami, organisasi masyarakat sipil dan individu yang bertandatangan di bawah ini, mengajak masyarakat Asia Tenggara untuk menyuarakan tekanan untuk mendesak militer di Myanmar menghentikan kekerasan, memulihkan internet dan menghormati hak digital yang dibutuhkan warga Myanmar di masa seperti sekarang ini," demikian keterangan tertulis masyarakat sipil yang diterima Kompas.com, Selasa (2/2/2021).

Laporan organisasi pemantau jaringan internet Netblocks mengungkap telah terjadi gangguan jaringan internet di Myanmar di tengah pemberontakan militer dan laporan penahanan kepemimpinan sipil.

Baca juga: Aung San Suu Kyi Dikabarkan Jadi Tahanan Rumah dalam Kudeta Myanmar

Data jaringan dari NetBlocks Internet Observatory menunjukkan permulaan gangguan internet yang meluas di Myanmar pada Minggu (31/1/2021) waktu setempat di tengah laporan pemberontakan militer dan penahanan para pemimpin politik termasuk Aung San Suu Kyi.

Gangguan telekomunikasi yang dimulai sekitar pukul 03.00, Senin pagi waktu setempat memiliki dampak subnasional yang signifikan, termasuk ibu kota dan kemungkinan akan membatasi cakupan acara saat berlangsung.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pemutusan berkelanjutan telah dipantau dengan konektivitas nasional yang awalnya turun 75 persen dan kemudian 50 persen dari tingkat biasa pada pukul 08.00 waktu setempat.

Organisasi masyarakat sipil Indonesia juga mendesak dibebaskannya dan dilindunginya semua pemimpin, aktivis, pembela hak asasi manusia, jurnalis, aktivis, dan semua pihak yang mungkin dianggap mengkritik militer dari tindakan kekerasan.

Selain itu, mereka juga harus bersama-sama dekat dengan informasi bagi warga, terutama akses internet. Karena, saat ini informasi vital bagi proses transparansi.

"Menghentikan dan memfilter pengguna dari akses internet, terlepas dari justifikasi yang diberikan, menjadi tidak proporsional dan dengan demikian melanggar pasal 19 ayat 3 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICPPR)," tegas organisasi masyarakat sipil.

Baca juga: Kudeta Militer, Berikut Kondisi WNI dan Kontak Darurat KBRI di Myanmar

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: SDM Indonesia Harus Kuasai Iptek dan Inovatif

Wapres: SDM Indonesia Harus Kuasai Iptek dan Inovatif

Nasional
Indonesia Juara Piala Thomas, Ketua DPR: Merah Putih Berkibar di Dada Kita Semua

Indonesia Juara Piala Thomas, Ketua DPR: Merah Putih Berkibar di Dada Kita Semua

Nasional
Kasus Azis Syamsuddin, KPK Periksa Wali Kota Tanjungbalai sebagai Saksi

Kasus Azis Syamsuddin, KPK Periksa Wali Kota Tanjungbalai sebagai Saksi

Nasional
OJK Diminta Hapus Kebijakan Beri Akses IMEI kepada Penyedia Layanan Pinjol

OJK Diminta Hapus Kebijakan Beri Akses IMEI kepada Penyedia Layanan Pinjol

Nasional
Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Ketua Komisi X Pertanyakan Gerak Cepat Kemenpora

Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Ketua Komisi X Pertanyakan Gerak Cepat Kemenpora

Nasional
Wapres Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Torehkan Prestasi Pendidikan

Wapres Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Torehkan Prestasi Pendidikan

Nasional
Diduga Suap Eks Penyidik KPK, Mantan Bupati Kukar Dihadirkan sebagai Saksi

Diduga Suap Eks Penyidik KPK, Mantan Bupati Kukar Dihadirkan sebagai Saksi

Nasional
PDI-P: Keberhasilan Tim Indonesia Rebut Piala Thomas Tak Lepas dari Energi Positif Jokowi

PDI-P: Keberhasilan Tim Indonesia Rebut Piala Thomas Tak Lepas dari Energi Positif Jokowi

Nasional
Polemik Penamaan Jalan Ataturk di Jakarta, Dubes RI: Belum Ada Usulan Resmi

Polemik Penamaan Jalan Ataturk di Jakarta, Dubes RI: Belum Ada Usulan Resmi

Nasional
Menteri PPPA Tegaskan Pentingnya Peningkatan Ekonomi Digital dan Inklusi Keuangan bagi Perempuan

Menteri PPPA Tegaskan Pentingnya Peningkatan Ekonomi Digital dan Inklusi Keuangan bagi Perempuan

Nasional
Gandeng Ian Kapal, Dompet Dhuafa Berikan Kaki Palsu kepada 12 Penyandang Disabilitas

Gandeng Ian Kapal, Dompet Dhuafa Berikan Kaki Palsu kepada 12 Penyandang Disabilitas

Nasional
Kemenag Mulai Berlakukan Tahap Kedua Program Sertifikasi Halal

Kemenag Mulai Berlakukan Tahap Kedua Program Sertifikasi Halal

Nasional
Kritikan Polisi Diganti Satpam BCA, Anggota DPR: Jadi Bahan Evaluasi

Kritikan Polisi Diganti Satpam BCA, Anggota DPR: Jadi Bahan Evaluasi

Nasional
Polemik Jalan Ataturk, Dubes: Sesuai Tata Krama Diplomatik, Nama Diberikan Turki

Polemik Jalan Ataturk, Dubes: Sesuai Tata Krama Diplomatik, Nama Diberikan Turki

Nasional
Kasus Gratifikasi dan TPPU Puput Tantriana, KPK Periksa Wabup Probolinggo sebagai Saksi

Kasus Gratifikasi dan TPPU Puput Tantriana, KPK Periksa Wabup Probolinggo sebagai Saksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.