Kompas.com - 02/02/2021, 13:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat untuk tetap membatasi mobilitas di tempat umum.

Hal tersebut harus dilakukan agar paparan Covid-19 tidak semakin meluas karena saat ini penularannya meningkat cukup tajam.

"Masyarakat diminta membatasi mobilitas di tempat umum dan menghindari kerumunan," kata Ma'ruf dikutip dari keterangan pers, Selasa (2/2/2021).

Ma'ruf mengatakan, sejak awal pemerintah sudah berusaha menangani pandemi Covid-19 dengan mengeluarkan beberapa kebijakan.

Antara lain pemerintah menerapkan kebijakan protokol kesehatan yang ketat disebut sebagai 3M yaitu memakai masker, cuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir dan menjaga jarak.

Baca juga: Kapan Isolasi Mandiri Pasien Positif Covid-19 Dinyatakan Selesai?

Mengurangi mobilitas di tempat umum merupakan salah satu bentuk protokol kesehatan 3M yang harus dilakukan masyarakat.

Oleh sebab itu, kesadaran dan kepatuhan menerapkan protokol kesehatan seluruh pihak termasuk masyarakat sangat diharapkan.

Tak hanya itu, mematuhi pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang diterapkan pemerintah dan mengikuti vaksinasi Covid-19 juga wajib dilakukan.

"Saya minta dengan sungguh-sungguh agar masyarakat mematuhi PPKM, disiplin menjalankan 3M, dan mengikuti vaksinasi untuk menghindari terjadinya penularan agar kita terlindungi dan segera keluar dari pandemi ini," kata dia.

Apabila hal tersebut tercapai, kata dia, maka semua orang bisa kembali beraktivitas normal. Kegiatan ekonomi, pendidikan, hingga sekolah pun dapat kembali berjalan seperti sedia kala.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Skuad Timnas U-16 Bakal Ikuti Upacara Peringatan Proklamasi di Istana

Skuad Timnas U-16 Bakal Ikuti Upacara Peringatan Proklamasi di Istana

Nasional
KPK: Rp 1,192 Miliar Gratifikasi Jadi Milik Negara, tetapi Laporannya Masih Rendah

KPK: Rp 1,192 Miliar Gratifikasi Jadi Milik Negara, tetapi Laporannya Masih Rendah

Nasional
Soal Bonus Timnas U16, Menpora: Kita Akan Bicarakan

Soal Bonus Timnas U16, Menpora: Kita Akan Bicarakan

Nasional
Usai Diperiksa, Surya Darmadi Ditahan di Rutan Salemba

Usai Diperiksa, Surya Darmadi Ditahan di Rutan Salemba

Nasional
Kabulkan Bharada E Jadi 'Justice Collaborator', LPSK: Punya Keterangan Penting

Kabulkan Bharada E Jadi "Justice Collaborator", LPSK: Punya Keterangan Penting

Nasional
Cek TKP Pembunuhan Brigadir J, Komnas HAM Sebut Dugaan 'Obstruction of Justice' Semakin Kuat

Cek TKP Pembunuhan Brigadir J, Komnas HAM Sebut Dugaan "Obstruction of Justice" Semakin Kuat

Nasional
LPSK Curiga Ada Desakan Pihak Lain di Balik Laporan Putri Candrawathi

LPSK Curiga Ada Desakan Pihak Lain di Balik Laporan Putri Candrawathi

Nasional
Bawaslu: Parpol Catut Warga Jadi Anggota Bisa Dilaporkan ke Polisi

Bawaslu: Parpol Catut Warga Jadi Anggota Bisa Dilaporkan ke Polisi

Nasional
LPSK: Istri Ferdy Sambo Ada Potensi PTSD Disertai Depresi

LPSK: Istri Ferdy Sambo Ada Potensi PTSD Disertai Depresi

Nasional
LPSK Resmi Tolak Perlindungan Istri Ferdy Sambo dan Ungkap Alasannya

LPSK Resmi Tolak Perlindungan Istri Ferdy Sambo dan Ungkap Alasannya

Nasional
Bawaslu Keluhkan KPU Batasi Akses Awasi Verifikasi Administrasi Parpol

Bawaslu Keluhkan KPU Batasi Akses Awasi Verifikasi Administrasi Parpol

Nasional
LPSK Beberkan Kejanggalan Permohonan Perlindungan Istri Ferdy Sambo

LPSK Beberkan Kejanggalan Permohonan Perlindungan Istri Ferdy Sambo

Nasional
Bawaslu Kesulitan Awasi Verifikasi Administrasi karena Keterbasatan Akses ke Sipol

Bawaslu Kesulitan Awasi Verifikasi Administrasi karena Keterbasatan Akses ke Sipol

Nasional
TKP Pembunuhan Brigadir J Sesuai dengan Data Temuan Komnas HAM

TKP Pembunuhan Brigadir J Sesuai dengan Data Temuan Komnas HAM

Nasional
Jumlah Polisi Tak Profesional yang Tangani Kasus Pembunuhan Brigadir J Bertambah Jadi 35 Orang

Jumlah Polisi Tak Profesional yang Tangani Kasus Pembunuhan Brigadir J Bertambah Jadi 35 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.